Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Deddy Sitorus: 60% Pilkada Bermasalah, KPU Harus Bertanggung Jawab

Deddy Sitorus: 60% Pilkada Bermasalah, KPU Harus Bertanggung Jawab

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
  • visibility 32
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang dianggap penuh dengan permasalahan. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (27/2/2025), ia menyoroti banyaknya pelanggaran dalam proses demokrasi di Indonesia.

Deddy mengungkapkan bahwa hampir 60% dari total Pilkada di Indonesia mengalami masalah serius. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa Pemilu di bawah pemerintahan sebelumnya adalah yang paling buruk dalam sejarah.

“Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling berengsek dalam sejarah,” tegasnya.

Ia menyebutkan, dari 545 daerah yang melaksanakan Pilkada, sebanyak 310 memiliki putusan terkait pelanggaran. Angka tersebut, kata Deddy, bukan berarti daerah lain bersih dari masalah, melainkan banyak kasus yang tidak diproses karena berbagai alasan.

“Dari 235 daerah lainnya, sebagian besar mungkin tidak dipersoalkan karena masyarakat sudah lelah, atau pelanggarannya terlalu masif sehingga sulit dibuktikan,” ujarnya.

Deddy juga menyoroti beban anggaran yang harus ditanggung negara akibat kelalaian penyelenggara Pemilu. Ia mempertanyakan mengapa rakyat kembali harus membayar lebih dari Rp1 triliun hanya untuk membiayai pemilihan ulang akibat kesalahan administratif dan teknis.

“Sekarang rakyat disuruh bayar lagi Rp1 triliun buat kelalaian kita semua. Yang benar saja, tanggung jawab kita di mana?” katanya dengan nada geram.

Selain itu, ia menyoroti masalah administratif yang berulang setiap kali pemilu, seperti verifikasi ijazah dan masa jabatan. Menurutnya, seharusnya penyelenggara Pemilu dapat bekerja lebih baik agar kesalahan serupa tidak terjadi terus-menerus.

“Masa iya urusan remeh-temeh seperti ijazah palsu dan masa jabatan kita terus masuk lubang yang sama? Ini soal kualitas, secara administratif saja kita gagal, bagaimana secara substantif?” tambahnya.

Deddy memperingatkan bahwa jika penyelenggaraan Pemilu terus bermasalah, maka dampaknya akan sangat buruk bagi sistem pemerintahan. Kepala daerah yang dipaksa bertarung kembali dalam pemilihan ulang harus mencari dana tambahan, yang pada akhirnya dapat berujung pada praktik korupsi.

“Minjam, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua. Yang salah siapa? Kita! Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik,” ujarnya dengan nada tinggi.

Lebih lanjut, ia menuding bahwa lemahnya pengawasan dari Bawaslu dan DKPP menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran. Menurutnya, jika semua lembaga pengawas bekerja dengan baik, maka potensi kecurangan dapat diminimalisir.

“Tidak akan ada gugatan jika semuanya bekerja dengan benar. Tidak akan ada yang masif kalau Pj-nya punya marwah, kalau Bawaslu dan DKPP bekerja dengan benar,” tegasnya.

Deddy juga menegaskan bahwa permasalahan dalam Pemilu bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga menyangkut peradaban demokrasi di Indonesia. Ia mempertanyakan warisan apa yang akan ditinggalkan kepada generasi mendatang jika sistem pemilu terus bermasalah.

“Ini bukan cuma soal anggaran, tapi soal peradaban. Apa yang mau kita wariskan? Mau terus seperti ini?” tanyanya.

Menurutnya, situasi ini akan terus berulang jika tidak ada perbaikan sistemik. Ia mengingatkan bahwa di beberapa daerah, Pemilu bahkan harus dilakukan tiga kali akibat berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai.

“Siapa yang jamin PSU pertama tidak akan berlanjut ke PSU kedua atau ketiga? Kita pernah mengalami tiga kali PSU di Maluku Utara. Ini gila,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deddy juga mengkritik mahalnya biaya politik di Indonesia. Menurutnya, jika sistem pemilu tidak diperbaiki, maka ke depan hanya mereka yang memiliki modal besar yang bisa bertarung dalam kontestasi politik.

“Kalau kita tidak melakukan koreksi, besok-besok jadi anggota DPR itu perlu Rp50-100 miliar. Ini yang kita mau?” ujarnya.

Deddy pun menyerukan agar para penyelenggara Pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, mengambil tanggung jawab penuh atas permasalahan yang terjadi. Ia menilai, jika mereka tidak merasa bersalah, maka tidak ada lagi harapan bagi demokrasi di Indonesia. “

Kalau Ketua KPU enggak merasa bersalah, enggak tahu lagi saya. Kalau Bawaslu merasa tidak ada kesalahan di pihaknya, saya bingung,” katanya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR jika diperlukan.

“Kalau perlu kita mundur berjamaah. Saya siap mundur demi tanggung jawab kita kepada negara ini,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perang Dagang AS-China berlanjut di Tiktok

    Produsen China Tawarkan Barang Mewah Murah Lewat TikTok, AS Cemas soal Dampak Perang Tarif

    • calendar_month Kamis, 17 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BEIJING, CUPLIKAN.CO.ID – Produsen-produsen di China mulai mengambil langkah baru dalam menghadapi tekanan tarif dari Amerika Serikat. Alih-alih hanya melalui jalur perdagangan konvensional, mereka kini memanfaatkan media sosial TikTok untuk menjangkau konsumen langsung, melewati perantara dan beban tarif yang dipicu kebijakan mantan Presiden AS, Donald Trump. Langkah ini membuka babak baru dalam perang dagang: dari […]

  • Mensesneg Prasetyo Hadi (Kanan)

    Presiden Minta Penataan Arsip Wilayah Demi Cegah Sengketa

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, menekankan pentingnya penataan ulang arsip-arsip kewilayahan di berbagai kementerian dan lembaga negara untuk mencegah sengketa batas wilayah antarprovinsi. Hal ini disampaikan menyusul konflik administratif antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara atas empat pulau di wilayah perbatasan. “Ke depan harus kita rapikan semua arsip kita ini,” […]

  • Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia

    Bahlil Lahadalia Siap Nyaleg dari Papua di 2029

    • calendar_month Kamis, 8 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Papua pada Pemilu 2029 mendatang. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Bahlil dalam pidatonya saat menghadiri Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspinas) organisasi pendiri Golkar, Kosgoro, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/5) malam. “Sudah […]

  • David Reeve (tengah)

    David Reeve Bongkar Asal-Usul Golkar Bermula dari Sukarno

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Penulis buku “Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika”, David Reeve, memaparkan evolusi panjang Golkar dalam acara Ngopi dan Diskusi Buku yang digelar di Sekretariat DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (08/12). Dalam penjelasannya, Reeve menguraikan konteks politik Indonesia sejak Pemilu 1955 hingga kemenangan besar Golkar pada Pemilu 1971 yang menjadi titik […]

  • Putin

    Putin Keluarkan Peringatan Nuklir ke Barat Terkait Serangan Ukraina

    • calendar_month Kamis, 26 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    MOSKOW, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Rabu (25/9), memperingatkan Barat bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir jika diserang dengan rudal konvensional. Ia juga menegaskan bahwa Moskow akan menganggap serangan terhadap Rusia yang didukung oleh kekuatan nuklir sebagai serangan gabungan. Putin mengumumkan perubahan dalam doktrin nuklir resmi Rusia sebagai tanggapan terhadap perdebatan di Amerika […]

  • kKetua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, saat menyerahkan hasil Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    DPR Setujui Kementerian Haji, Ditjen PHU Terancam Hilang

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Disahkannya Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola urusan haji di Indonesia. Dengan persetujuan DPR dan pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, struktur lama di Kementerian Agama (Kemenag) dipaksa menyesuaikan diri. Pergeseran ini paling jelas menyasar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan […]

expand_less