Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Usman Minta Program Kereta Petani Dievaluasi agar Manfaat Maksimal

Usman Minta Program Kereta Petani Dievaluasi agar Manfaat Maksimal

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 1 Des 2025
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, meminta pemerintah dan KAI Commuter melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap pengoperasian Kereta Petani–Pedagang rute Merak–Rangkasbitung yang resmi berjalan sejak Senin (1/12/2025). Menurutnya, program ini sangat bermanfaat, namun perlu penataan lebih lanjut agar tidak kehilangan efektivitas.

Usman menilai kehadiran kereta khusus tersebut telah membuka akses distribusi hasil pertanian yang lebih luas, terutama bagi petani dan pedagang kecil yang selama ini terhambat oleh tingginya biaya logistik.

Meski begitu, ia menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan berdasarkan kebutuhan lapangan.

“Program ini sangat membantu, tetapi tetap perlu dievaluasi. Pembatasan barang bawaan, jadwal perjalanan, dan kapasitas angkut harus ditata agar manfaat kereta ini tidak berkurang,” ujar Usman di Jakarta.

Menurutnya, tarif khusus sebesar Rp3.000 sudah sangat meringankan petani dan pedagang, sehingga evaluasi tidak bertujuan mengurangi kemudahan tersebut, tetapi justru memastikan efektivitas penyaluran komoditas tetap optimal.

Usman juga menyoroti bahwa distribusi yang tidak efisien dapat menekan pendapatan petani. Dengan fasilitas transportasi yang murah dan stabil, mereka dapat memperluas pangsa pasar serta mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi panjang yang selama ini menambah biaya.

Ia mengapresiasi langkah KAI Commuter yang telah menetapkan aturan barang bawaan maksimal dua koli per orang, masing-masing berukuran 100 cm x 40 cm x 30 cm, serta pelarangan barang berbahaya atau berbau menyengat. Menurutnya, aturan ini sudah tepat, namun tetap harus disesuaikan dengan dinamika kebutuhan petani di lapangan.

Kereta perdana berangkat dari Stasiun Merak pukul 05.05 dan tiba di Stasiun Rangkasbitung pukul 06.56. Setiap petani mendapatkan jatah perjalanan 30 kali pulang–pergi per bulan dengan total biaya Rp180.000 (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Eks Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

    Relawan Jokowi Dukung Moeldoko Jadi Ketum PPP Berikutnya!

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar muktamar pada Agustus 2025 dengan agenda utama memilih calon ketua umum baru. Kejutan muncul saat nama mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, disebut-sebut sebagai salah satu kandidat yang berpotensi maju. Bayutami Sammy Amalia, Ketua Umum Sekretariat Bersama Relawan Jokowi, mendukung penuh Moeldoko untuk masuk bursa […]

  • BSNPG Dorong Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Pasca Evaluasi BGN

    BSNPG Dorong Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Pasca Evaluasi BGN

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, RELEVAN.CO.ID – Oleh : Azhar Adam (Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar/BSNPG) Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai pergantian pejabat. Langkah tersebut mengirimkan pesan tegas bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis nasional yang tidak boleh terganggu oleh lemahnya tata kelola, buruknya […]

  • Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Dapil Jatim VII, Riyono, saat menyampaikan pandangannya dalam

    Audit Tata Ruang Laut Didesak dalam Kasus Pagar Laut Tangerang-Bekasi

    • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi IV DPR RI mendesak dilakukannya Audit Tata Ruang Laut secara independen dalam kasus pembangunan ilegal pagar laut di Tangerang dan Bekasi. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Riyono Caping, menegaskan bahwa audit ini penting untuk mengukur dampak kerugian secara menyeluruh, baik secara material maupun immaterial. Dalam Rapat Kerja Komisi […]

  • Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung pada Senin, 21 April 2025, bertempat di Pendopo Raden Bagus Asra.

    Transparan dan Akuntabel, KPU Bondowoso Catatkan Pengembalian Dana Pilkada Terbesar

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas anggaran ditunjukkan secara nyata oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso dengan mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 senilai Rp8 miliar ke kas daerah. Pengembalian ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah penyelenggaraan Pilkada di Bondowoso dan dilakukan usai Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Akhir Pilkada yang […]

  • Koordinator Presidium MN Forhati Jamilah Abdul Gani (kanan) bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji.

    BKKBN dan FORHATI Jalin Sinergi Wujudkan Ketahanan Keluarga

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Nasional dalam upaya memperkuat sinergi strategis menuju pembangunan keluarga yang berkualitas dan berdaya. Penandatanganan berlangsung pada Rabu, 9 Juli 2025, di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta. Kesepahaman ini ditandatangani oleh Kepala BKKBN, Dr. […]

  • DPR Minta KI Pusat Fokus pada Keterbukaan Informasi Publik

    DPR Minta KI Pusat Fokus pada Keterbukaan Informasi Publik

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 21
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan bahwa tugas utama Komisi Informasi Pusat bukan sekadar memperbanyak publikasi informasi, melainkan memastikan tidak ada lagi hambatan yang menghalangi akses masyarakat terhadap informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan Sukamta saat memimpin sesi ketiga uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KI Pusat periode 2026–2030 di Gedung DPR […]

expand_less