Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Kewenangan Merampas Aset Harus Sejalan dengan Prinsip Keadilan

Kewenangan Merampas Aset Harus Sejalan dengan Prinsip Keadilan

  • account_circle MA
  • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
  • visibility 12
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Komisi III DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Dalam agenda kali ini, Komisi III melibatkan kalangan akademisi, ekonom, dan organisasi mahasiswa guna memperkaya perspektif sebelum memasuki pembahasan substansi rancangan regulasi tersebut.

RDPU berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026), dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Rapat tersebut digelar secara terbuka agar masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan dan memberikan perhatian terhadap penyusunan regulasi tersebut.

Saat membuka rapat, Sahroni mengatakan bahwa RDPU bertujuan untuk menyerap berbagai pandangan sekaligus memperdalam materi yang akan diatur dalam RUU Perampasan Aset. Selain mendengarkan pemaparan narasumber, anggota Komisi III juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan pendalaman terhadap sejumlah isu yang dibahas.

“Pertama, menerima masukan terhadap penyusunan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Yang kedua, pendalaman,” ujar Sahroni.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan menegaskan bahwa penyusunan RUU Perampasan Aset harus disertai mekanisme pengawasan yang memadai agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, pengaturan mengenai pemblokiran dan penyitaan aset harus memiliki batasan hukum yang jelas, disertai prinsip transparansi dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang beritikad baik. Hal tersebut penting agar kewenangan negara dalam merampas aset tidak justru menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

“Kita ingin RUU ini tidak dijadikan abuse of power oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, kita mengajak seluruh akademisi berkontribusi menghasilkan produk hukum yang jelas dan transparan. Mengingat waktu yang tersedia sangat terbatas, pembahasan harus difokuskan pada pokok-pokok persoalan utama. Intinya, RUU Perampasan Aset harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan terhadap pelaku, terutama mereka yang beritikad baik,” ungkap Hinca.

Dalam RDPU tersebut, Komisi III DPR RI menghadirkan dua narasumber dari kalangan akademisi dan ekonomi, yakni Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Dr. Kristiawanto, serta Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi.

Melalui forum tersebut, Komisi III DPR RI menghimpun berbagai perspektif sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi perampasan aset yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak masyarakat.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Anggota Komisi III DPR RI, Bamsoet saat bertemu Ketua MA Sunarto di Jakarta pada Kamis (10/4/2025).

    Bamsoet: Transformasi Digital MA Tingkatkan Transparansi Peradilan

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID — Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh langkah Mahkamah Agung (MA) dalam mendorong transformasi digital sistem peradilan Indonesia. Ia menilai inovasi ini krusial untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, efisien, dan berintegritas. Dukungan tersebut disampaikan Bamsoet usai bertemu Ketua MA Sunarto di Jakarta pada Kamis (10/4/2025) kemarin. Dalam pertemuan itu, […]

  • Ketua Umum DPP PPP, M. Mardiono

    Usai Dualisme Berakhir, Mardiono Siapkan Mukernas Rekonsiliasi PPP

    • calendar_month Senin, 6 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Setelah melalui dinamika panjang dan perbedaan tajam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya kembali bersatu. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi menerbitkan revisi Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP periode 2025–2030, menandai berakhirnya dualisme yang sempat membelah partai berlambang Kakbah itu. Dalam SK terbaru, Muhammad Mardiono ditetapkan sebagai Ketua Umum, sedangkan Agus Suparmanto menduduki […]

  • Dialogista bertema “Pemuda dan Ketahanan Pangan” yang digelar BEM Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB) bersama Pemuda Inspirasi Nusantara (PIN) pada Jumat (7/11)

    Prioritaskan Petani Muda, Akademisi Soroti Ketimpangan Kebijakan Pangan

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 79
    • 0Komentar

    MALANG, CUPLIKAN.CO.ID – Dialogista bertema “Pemuda dan Ketahanan Pangan” yang digelar BEM Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (FP UB) bersama Pemuda Inspirasi Nusantara (PIN) pada Jumat (7/11) kembali menyoroti urgensi regenerasi petani muda sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Dalam diskusi yang menghadirkan tiga narasumber—Dr. Mochamad Syamsulhadi (Ketua Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan FP UB), Heru […]

  • Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya saat memediasi pihak CNN Indonesia dengan Miftah Faridl.

    Disnaker Surabaya: Pemotongan Upah CNN Indonesia Melanggar Hukum

    • calendar_month Jumat, 29 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya menyatakan bahwa pemotongan upah sepihak yang dilakukan CNN Indonesia terhadap karyawan Miftah Faridl melanggar hukum ketenagakerjaan. Dalam anjurannya, mediator meminta perusahaan mengembalikan selisih upah yang dipotong selama Juni hingga Agustus 2024. “Pemotongan upah tanpa persetujuan pekerja melanggar Pasal 88A ayat (3) Undang-Undang Nomor […]

  • Teguh Dartanto

    Kontroversi Promosi Doktor Bahlil Lahadalia, Teguh Dartanto: Jernihkan Perspektif, Jangan Terjebak Kebencian

    • calendar_month Minggu, 20 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Promosi doktor Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia (UI) menimbulkan kegaduhan luar biasa di kalangan masyarakat. Banyak pihak meragukan proses akademik yang ditempuh Bahlil, khususnya terkait kualitas disertasi dan durasi studi yang relatif singkat. Menanggapi hal ini, Dr. Teguh Dartanto, co-promotor Bahlil, memberikan klarifikasi mengenai polemik yang terjadi dan memaparkan fakta […]

  • Kaesang (tengah)

    Kaesang Tegaskan PSI Milik Anak Muda, Bukan Milik Jokowi

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep kembali menegaskan komitmennya memimpin partai dengan semangat anak muda dan menepis isu bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ikut terlibat dalam perebutan kursi ketua umum PSI. Setelah menghabiskan sepekan di Solo dan berdiskusi langsung dengan sang ayah, Kaesang memastikan bahwa Jokowi tidak akan mencalonkan […]

expand_less