Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Deddy Sitorus: 60% Pilkada Bermasalah, KPU Harus Bertanggung Jawab

Deddy Sitorus: 60% Pilkada Bermasalah, KPU Harus Bertanggung Jawab

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 28 Feb 2025
  • visibility 31
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang dianggap penuh dengan permasalahan. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Parlemen Senayan, Kamis (27/2/2025), ia menyoroti banyaknya pelanggaran dalam proses demokrasi di Indonesia.

Deddy mengungkapkan bahwa hampir 60% dari total Pilkada di Indonesia mengalami masalah serius. Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa Pemilu di bawah pemerintahan sebelumnya adalah yang paling buruk dalam sejarah.

“Sekali lagi terbukti apa yang diributkan orang selama ini, bahwa pemilu kita di bawah pemerintahan sebelumnya adalah pemilu paling berengsek dalam sejarah,” tegasnya.

Ia menyebutkan, dari 545 daerah yang melaksanakan Pilkada, sebanyak 310 memiliki putusan terkait pelanggaran. Angka tersebut, kata Deddy, bukan berarti daerah lain bersih dari masalah, melainkan banyak kasus yang tidak diproses karena berbagai alasan.

“Dari 235 daerah lainnya, sebagian besar mungkin tidak dipersoalkan karena masyarakat sudah lelah, atau pelanggarannya terlalu masif sehingga sulit dibuktikan,” ujarnya.

Deddy juga menyoroti beban anggaran yang harus ditanggung negara akibat kelalaian penyelenggara Pemilu. Ia mempertanyakan mengapa rakyat kembali harus membayar lebih dari Rp1 triliun hanya untuk membiayai pemilihan ulang akibat kesalahan administratif dan teknis.

“Sekarang rakyat disuruh bayar lagi Rp1 triliun buat kelalaian kita semua. Yang benar saja, tanggung jawab kita di mana?” katanya dengan nada geram.

Selain itu, ia menyoroti masalah administratif yang berulang setiap kali pemilu, seperti verifikasi ijazah dan masa jabatan. Menurutnya, seharusnya penyelenggara Pemilu dapat bekerja lebih baik agar kesalahan serupa tidak terjadi terus-menerus.

“Masa iya urusan remeh-temeh seperti ijazah palsu dan masa jabatan kita terus masuk lubang yang sama? Ini soal kualitas, secara administratif saja kita gagal, bagaimana secara substantif?” tambahnya.

Deddy memperingatkan bahwa jika penyelenggaraan Pemilu terus bermasalah, maka dampaknya akan sangat buruk bagi sistem pemerintahan. Kepala daerah yang dipaksa bertarung kembali dalam pemilihan ulang harus mencari dana tambahan, yang pada akhirnya dapat berujung pada praktik korupsi.

“Minjam, jual, gadai. Besok-besok korupsi semua. Yang salah siapa? Kita! Karena kita tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik,” ujarnya dengan nada tinggi.

Lebih lanjut, ia menuding bahwa lemahnya pengawasan dari Bawaslu dan DKPP menjadi salah satu penyebab maraknya pelanggaran. Menurutnya, jika semua lembaga pengawas bekerja dengan baik, maka potensi kecurangan dapat diminimalisir.

“Tidak akan ada gugatan jika semuanya bekerja dengan benar. Tidak akan ada yang masif kalau Pj-nya punya marwah, kalau Bawaslu dan DKPP bekerja dengan benar,” tegasnya.

Deddy juga menegaskan bahwa permasalahan dalam Pemilu bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga menyangkut peradaban demokrasi di Indonesia. Ia mempertanyakan warisan apa yang akan ditinggalkan kepada generasi mendatang jika sistem pemilu terus bermasalah.

“Ini bukan cuma soal anggaran, tapi soal peradaban. Apa yang mau kita wariskan? Mau terus seperti ini?” tanyanya.

Menurutnya, situasi ini akan terus berulang jika tidak ada perbaikan sistemik. Ia mengingatkan bahwa di beberapa daerah, Pemilu bahkan harus dilakukan tiga kali akibat berbagai permasalahan yang tidak kunjung selesai.

“Siapa yang jamin PSU pertama tidak akan berlanjut ke PSU kedua atau ketiga? Kita pernah mengalami tiga kali PSU di Maluku Utara. Ini gila,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deddy juga mengkritik mahalnya biaya politik di Indonesia. Menurutnya, jika sistem pemilu tidak diperbaiki, maka ke depan hanya mereka yang memiliki modal besar yang bisa bertarung dalam kontestasi politik.

“Kalau kita tidak melakukan koreksi, besok-besok jadi anggota DPR itu perlu Rp50-100 miliar. Ini yang kita mau?” ujarnya.

Deddy pun menyerukan agar para penyelenggara Pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, mengambil tanggung jawab penuh atas permasalahan yang terjadi. Ia menilai, jika mereka tidak merasa bersalah, maka tidak ada lagi harapan bagi demokrasi di Indonesia. “

Kalau Ketua KPU enggak merasa bersalah, enggak tahu lagi saya. Kalau Bawaslu merasa tidak ada kesalahan di pihaknya, saya bingung,” katanya.

Sebagai bentuk tanggung jawab, ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR jika diperlukan.

“Kalau perlu kita mundur berjamaah. Saya siap mundur demi tanggung jawab kita kepada negara ini,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Foto bersama Pemkab Situbondo bersama Pemkab Bondowoso pada Rabu (23/4/2025) dalam rangka studi referensi terkait strategi pemekaran kecamatan dan kemitraan dengan perguruan tinggi negeri di Bondowoso.

    Belajar Pemekaran dan Riset Daerah, Pemkab Situbondo Studi ke Bondowoso

    • calendar_month Kamis, 24 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bondowoso pada Rabu (23/4/2025) dalam rangka studi referensi terkait strategi pemekaran kecamatan dan kemitraan dengan perguruan tinggi negeri. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta sejumlah kepala OPD. Rombongan diterima hangat oleh Bupati Bondowoso […]

  • Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon,

    Israel-Iran Saling Tuduh di Sidang Darurat DK PBB

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    NEW YORK, CUPLIKAN.CO.ID  – Ketegangan antara Israel dan Iran kembali membara di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Jumat (20/6), dengan kedua negara saling melontarkan tudingan keras. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyatakan bahwa Israel tidak akan menghentikan serangan militer terhadap Iran hingga ancaman nuklir negara tersebut “dilenyapkan” dan “mesin perangnya dilucuti.” […]

  • PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP)

    SPTP Gelar Pelatihan Manajerial untuk Peningkatan Kinerja Terminal Makassar

    • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    MAKASSAR, CUPLIKAN.CO.ID – PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pelatihan intensif bagi manajer di Terminal Petikemas New Makassar. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, dari 28 September hingga 1 Oktober 2024, berfokus pada pengembangan keterampilan teknis dan manajerial untuk mendukung kinerja operasional terminal. Direktur Operasi SPTP, Muarip, […]

  • Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin.

    Usman Kritik Keras Inkonsistensi Izin Kehutanan Nasional

    • calendar_month Kamis, 4 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Usman Husin, melontarkan kritik tajam terhadap inkonsistensi kebijakan Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR di Jakarta, Kamis (4/12/2025), Usman menilai berbagai keputusan yang diambil Menteri justru bertentangan dengan rekomendasi daerah dan memperburuk persoalan tata kelola hutan. […]

  • KPU

    IDR : Independensi KPU Penting untuk Demokrasi Sehat di Pilkada

    • calendar_month Senin, 16 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terdapat kekhawatiran terkait intervensi dari aparat pemerintah yang dianggap ikut campur dalam prosesnya. Intervensi semacam ini dinilai berpotensi memicu keributan dan mengancam stabilitas demokrasi lokal, terutama saat momentum Pilkada yang krusial. Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menyoroti pentingnya menjaga independensi Komisi Pemilihan Umum […]

  • Zohran Mamdani

    Zohran Mamdani Siap Tangkap Netanyahu Jika Menang

    • calendar_month Kamis, 26 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    NEW YORK, CUPLIKAN.CO.ID – Calon Wali Kota New York dari Partai Demokrat, Zohran Mamdani, menyatakan komitmennya yang mengejutkan: ia akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika sang pemimpin menginjakkan kaki di kota itu. Pernyataan ini bukan retorika kampanye semata. Dalam wawancaranya dengan jurnalis Mehdi Hasan pada Desember 2024 lalu, Mamdani menegaskan bahwa New York […]

expand_less