Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Presiden Minta Penataan Arsip Wilayah Demi Cegah Sengketa

Presiden Minta Penataan Arsip Wilayah Demi Cegah Sengketa

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, menekankan pentingnya penataan ulang arsip-arsip kewilayahan di berbagai kementerian dan lembaga negara untuk mencegah sengketa batas wilayah antarprovinsi. Hal ini disampaikan menyusul konflik administratif antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara atas empat pulau di wilayah perbatasan.

“Ke depan harus kita rapikan semua arsip kita ini,” ujar Prasetyo di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Ia merujuk pada laporan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengungkap bahwa sengketa batas wilayah tak hanya terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, tetapi juga di sejumlah provinsi lainnya dengan kasus serupa.

Sebelumnya, terjadi ketegangan akibat penetapan Kementerian Dalam Negeri yang memasukkan empat pulau—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Kecil, dan Pulau Mangkir Besar—ke dalam wilayah Sumatera Utara. Keputusan itu diprotes oleh Pemerintah Aceh, yang meyakini keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayahnya.

Presiden Ambil Alih dan Putuskan untuk Aceh

Presiden Prabowo Subianto kemudian turun langsung menangani persoalan ini. Dalam rapat terbatas yang digelar di sela kunjungan kerjanya ke Rusia, Presiden memanggil para pihak terkait, termasuk Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Waketum DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Setelah mempertimbangkan arsip dan data-data yang disajikan berbagai pihak, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG), TNI AD, dan Kementerian Sekretariat Negara, Presiden memutuskan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Aceh.

“Ini momentum yang baik untuk kita berbenah,” ujar Prasetyo. Ia menambahkan bahwa ke depan perlu dibuat kesepakatan tertulis antarwilayah yang berbatasan langsung guna menghindari persoalan serupa di masa depan.

Prasetyo juga menyampaikan apresiasi Presiden kepada seluruh pihak yang telah bekerja cepat dan cermat dalam menyelesaikan polemik kewilayahan ini (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Dewan Nasional, SETARA INstitute, Hendardi.

    Pembungkaman Pasif Akademisi Berlanjut Meski Jokowi Lengser

    • calendar_month Senin, 3 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kasus pencopotan Ubaidilah Badrun dari jabatannya sebagai Ketua Departemen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menambah daftar panjang praktik pembungkaman terhadap akademisi. SETARA Institute menyoroti pencopotan ini sebagai indikasi berlanjutnya praktik pembungkaman pasif yang terjadi sejak era pemerintahan Joko Widodo. “Rektor UNJ seolah lupa bahwa Jokowi bukan lagi Presiden RI. Namun, tampaknya, ada […]

  • DPR: Pengaturan RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian Hukum Perdata

    DPR: Pengaturan RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian Hukum Perdata

    • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak cukup hanya berfokus pada aspek hukum pidana. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mempertimbangkan dimensi hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan status dan pembuktian kepemilikan suatu aset. Pernyataan itu disampaikan Soedeson saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) […]

  • Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono dalam sebuah pertemuan dengan Himpunan Media Senayan Jatim di Jakarta pada Selasa (5/11/2024)

    Bambang Haryo Usulkan PMI Jadi Duta Bangsa Promosi Pariwisata

    • calendar_month Rabu, 6 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengusulkan agar pekerja migran Indonesia (PMI) dilibatkan dalam promosi pariwisata Indonesia di luar negeri. Menurut Bambang, PMI memiliki peran strategis dalam mengenalkan destinasi wisata Indonesia kepada warga asing di negara tempat mereka bekerja. “Jika kita dapat mengoptimalkan peran PMI, khususnya […]

  • Peneliti studi pembangunan Fandi Ahmad

    Fandi Ahmad: Zulhas Jadi Menko Andalan Presiden Prabowo

    • calendar_month Kamis, 16 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Peneliti studi pembangunan Fandi Ahmad menilai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, merupakan salah satu tokoh kunci di pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Zulhas menjadi sosok andalan Presiden Prabowo dalam menjalankan agenda prioritas nasional di bidang ketahanan pangan dan ekonomi desa. “Pak Zulhas salah satu Menko andalan Presiden. Ini menunjukkan kepercayaan […]

  • Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani (Sumber foto : Instagram Meitri Citra Wardani)

    Meitri Citra Wardani: Upaya Sistematis Tangani Tambang Ilegal Butuh Ditjen Gakkum ESDM

    • calendar_month Rabu, 13 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menekankan pentingnya pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai langkah konkret untuk mengatasi tambang ilegal yang semakin merajalela. Ia menilai bahwa kehadiran Ditjen Gakkum akan menjadi ujung tombak dalam menangani berbagai persoalan tambang ilegal yang […]

  • Reza Pahlavi

    Pahlavi: Sekarang Saatnya Pergantian Rezim di Iran untuk Menyelesaikan Semua Masalah

    • calendar_month Selasa, 8 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 16
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Saat Israel mempertimbangkan kemungkinan serangan balasan terhadap Iran, Reza Pahlavi, putra mahkota Iran yang diasingkan, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News bahwa negara Iran saat ini adalah hambatan utama bagi perdamaian di kawasan. “Berakhirnya rezim ini akan berarti berakhirnya semua masalah ini,” kata Pahlavi kepada Maria Bartiromo dalam wawancara 7 menit […]

expand_less