Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPR Setujui Kementerian Haji, Ditjen PHU Terancam Hilang

DPR Setujui Kementerian Haji, Ditjen PHU Terancam Hilang

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
  • visibility 31
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Disahkannya Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola urusan haji di Indonesia. Dengan persetujuan DPR dan pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, struktur lama di Kementerian Agama (Kemenag) dipaksa menyesuaikan diri.

Pergeseran ini paling jelas menyasar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), unit eselon I yang selama ini menjadi tulang punggung operasional haji dan umrah. Anggota Panja RUU Haji dan Umrah Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, menegaskan Ditjen PHU otomatis dihapus dari Kemenag.

“Otomatis harus dilepas dari Kemenag, sudah tidak ada lagi yang menyangkut dengan namanya Dirjen PHU,” ujarnya, Senin (25/8).

Jika selama ini Ditjen PHU merumuskan kebijakan teknis, mengawasi penyelenggara, hingga mengelola biaya operasional haji, maka semua kewenangan itu akan “pindah rumah” ke Kementerian Haji dan Umrah. Artinya, enam direktorat yang tercantum dalam PMA No. 25/2024, mulai dari Bina Haji hingga Pelayanan Haji Luar Negeri, berpotensi dialihkan beserta SDM, anggaran, dan perangkat daerahnya.

Dirjen PHU, Hilman Latief, mengakui pergeseran itu tidak terelakkan. “Seluruh urusan haji akan bergeser ke Kementerian Haji dan Umrah,” katanya. Namun, kepastian jadwal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dan penetapan struktur organisasi.

Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut Keppres pembentukan kementerian dan penetapan menteri ditargetkan terbit pekan ini. Ia menegaskan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) sedang disiapkan pemerintah bersama KemenPAN-RB, dengan target rampung maksimal 30 hari.

Dengan tenggat tersebut, masa transisi akan berlangsung singkat. Pegawai Ditjen PHU harus segera dialihkan ke kementerian baru, bersama anggaran dan aset. Di satu sisi, target cepat menjanjikan efisiensi. Namun di sisi lain, kecepatan berisiko menimbulkan kebingungan birokrasi, terutama jika integrasi SDM tidak berjalan mulus.

Dana Haji Tetap Dipisahkan

Meski fungsi teknis bergeser, pengelolaan dana haji tetap aman di tangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menegaskan BPKH tidak dilebur agar tidak terjadi konsentrasi kuasa.

“Pengumpulan uang, kemudian pengelolaan uang dan penggunaan uang dalam satu atap itu bisa berbahaya. Untuk menghindari itu, kita pisahkan tentang uang,” tegasnya.

Lahirnya Kementerian Haji dan Umrah dipandang sebagai upaya modernisasi tata kelola ibadah haji, mengingat skala jamaah Indonesia yang terbesar di dunia. Dengan kementerian khusus, fokus kebijakan bisa lebih tajam tanpa berbagi perhatian dengan isu lain di Kemenag.

Namun, ada tantangan besar: pemindahan kewenangan dari Ditjen PHU berpotensi menimbulkan kerumitan baru. Jika transisi tidak dirancang matang, ada risiko tumpang tindih birokrasi atau bahkan vakum layanan di masa peralihan.

Keberhasilan kementerian baru ini akan sangat ditentukan oleh kecepatan penyusunan SOTK, kejelasan aturan turunan, serta kemampuan menjaga layanan haji tetap lancar di tengah perubahan besar. Dalam hitungan pekan ke depan, publik menanti apakah reformasi ini benar-benar menyederhanakan tata kelola, atau justru menambah lapisan birokrasi baru (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Silfester Matutina dan Jokowi. Sumber foto : TEMPO

    De Jure Kritik Kejagung Belum Eksekusi Terpidana Silfester Matutina

    • calendar_month Senin, 13 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Lembaga Democratic Judicial Reform (De Jure) menyoroti lambannya langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengeksekusi Silfester Matutina, terpidana kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Direktur Eksekutif De Jure, Bhatara Ibnu Reza, menilai Kejagung tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. “Kejaksaan tidak benar-benar serius melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kasus […]

  • Pengamat Politik dan Militer, Selamat Ginting

    “Bubarkan Saja Fakultas Hukum!” Selamat Ginting Kritik Polisi di Jabatan Sipil

    • calendar_month Sabtu, 24 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengamat politik dan militer, Selamat Ginting, melontarkan kritik keras terhadap maraknya perwira polisi aktif yang menempati jabatan sipil di berbagai lembaga negara. Ia menyebut pengangkatan Irjen Pol Muhammad Iqbal menjadi Sekjen DPD RI sebagai pelanggaran hukum dan sinyal bahaya menguatnya dominasi institusi kepolisian dalam urusan sipil. “Ini sudah melanggar dua undang-undang! Undang-undang […]

  • Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud (HRD)

    Aceh Terisolasi Parah, HRD Minta Rute Laut Dibuka

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Ruslan Daud (HRD), menegaskan bahwa Aceh kini menghadapi situasi krisis akibat banjir dan longsor yang memutus akses utama antarwilayah. Ia menilai Pemerintah Aceh perlu segera mengubah strategi penanganan dengan memanfaatkan jalur laut sebagai backbone mobilitas warga dan logistik. HRD menyoroti kondisi sejumlah daerah yang terisolasi […]

  • Workshop Pendidikan bertema “Pendidikan untuk Semua: Peran Perempuan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI bersama DPP Pengajian Al-Hidayah di Hotel Pullman, Jakarta pada Minggu (4/5/2025).

    Pengajian Al-Hidayah Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Pendidikan Nasional

    • calendar_month Minggu, 4 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Perempuan memiliki peran kunci dalam mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia, baik sebagai ibu, pendidik, maupun pengambil kebijakan. Isu ini menjadi pokok pembahasan dalam Workshop Pendidikan bertema “Pendidikan untuk Semua: Peran Perempuan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan” yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI bersama DPP Pengajian Al-Hidayah di Hotel Pullman, Jakarta. Acara ini mempertemukan […]

  • Ketua Umum PPP, Mardiono

    Mardiono Tekankan Akhlakul Karimah Jelang Muktamar Kesepuluh PPP

    • calendar_month Senin, 22 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 18
    • 0Komentar

    KENDARI, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, mengingatkan seluruh kader partai agar menjadikan Muktamar kesepuluh sebagai momentum konsolidasi dan perbaikan, bukan ajang saling menjatuhkan. Pesan itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) DPW PPP Sulawesi Tenggara pada Minggu (21/9/2025). Dalam arahannya, Mardiono menekankan pentingnya menjaga akhlakul karimah dalam setiap […]

  • Agus Harimurti Yudhoyono

    AHY Makin Kuat Masuk Bursa Cawapres Prabowo di Pemilu 2029

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Peluang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam bursa calon wakil presiden 2029 makin menguat. Selain menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur di kabinet Presiden Prabowo Subianto, AHY juga memiliki kapital politik historis sebagai putra Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, posisi […]

expand_less