Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kasus Febrie Adriansyah, Adhiyaksa Watch Minta Presiden Evaluasi Kinerja Satgas PKH

Kasus Febrie Adriansyah, Adhiyaksa Watch Minta Presiden Evaluasi Kinerja Satgas PKH

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 13 Agt 2026
  • visibility 42
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, RELEVAN.CO.ID – Adhiyaksa Watch Indonesia meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kinerja mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah, khususnya terkait pelaksanaan fungsi strategis dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Ketua Bidang Hukum Eksekutif Nasional Adhiyaksa Watch Indonesia, Muhamad Rizki, mengatakan proses hukum yang tengah dihadapi Febrie harus menjadi momentum untuk menguji secara terbuka setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan, termasuk kemungkinan adanya penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi maupun pihak tertentu.

“Ini bukan soal menghakimi Febrie. Kewenangan yang pernah dimiliki, keputusan yang dibuat, perkembangan aset, barang yang ditemukan, serta aliran dana harus diuji secara hukum. Jika terdapat keterkaitan dengan perkara, harus ditelusuri secara transparan,” kata Rizki dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8/2026).

Soroti Aset dan Aliran Dana

Rizki juga menyoroti informasi mengenai barang bukti yang disebut telah ditemukan penyidik, berupa uang sekitar Rp476 miliar dan emas sekitar 74 kilogram.

Menurut dia, nilai aset tersebut perlu ditelusuri melalui mekanisme asset tracing untuk mengetahui asal-usul dana, pihak yang menguasai atau memiliki aset, serta kemungkinan keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang disidik.

“Barang sitaan tentu tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah. Namun, jika nilainya sangat besar, asal-usul dan keterkaitannya harus dijelaskan melalui proses hukum. Apalagi apabila terdapat perbedaan dengan harta yang telah dilaporkan secara resmi,” ujarnya.

Dia menegaskan proses penelusuran aset harus dilakukan berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum, bukan berdasarkan asumsi maupun rumor.

Minta Kinerja Satgas PKH Dievaluasi

Adhiyaksa Watch juga meminta pemerintah mengevaluasi penanganan aktivitas pertambangan ilegal yang sebelumnya menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Rizki menyinggung angka 1.063 aktivitas pertambangan ilegal yang disebut pemerintah memiliki potensi kerugian negara sedikitnya Rp300 triliun.

“Publik berhak mengetahui berapa dari 1.063 aktivitas tersebut yang benar-benar ditindak secara pidana, berapa tersangka yang diproses, berapa aset yang disita dan berapa nilai yang berhasil dipulihkan kepada negara,” katanya.

Menurut Rizki, keberhasilan penertiban kawasan tidak cukup hanya diukur dari luas wilayah yang berhasil ditertibkan. Pemerintah juga perlu memastikan adanya tindak lanjut terhadap pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

“Jangan hanya menghitung kawasan yang ditertibkan. Harus dilihat juga siapa yang diproses, aset apa yang ditemukan dan berapa kerugian negara yang berhasil dipulihkan,” ujarnya.

Praperadilan Febrie Dinilai Bagian dari Proses Hukum

Terkait langkah hukum Febrie melalui praperadilan, Adhiyaksa Watch menyatakan menghormati hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Namun, Rizki berharap proses praperadilan tidak menghambat pemeriksaan perkara pokok apabila penyidik dapat menunjukkan bahwa proses penyidikan dan penetapan tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

“Praperadilan ditolak bukan berarti Febrie dinyatakan bersalah. Praperadilan hanya menguji aspek formil tertentu dari proses hukum. Substansi perkara tetap harus dibuktikan melalui mekanisme persidangan,” kata Rizki.

Karena itu, dia meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dan tidak menjadikan praperadilan sebagai ruang untuk menghakimi maupun membebaskan seseorang sebelum pokok perkara diperiksa secara menyeluruh.

Minta Presiden Minta Laporan Khusus Satgas PKH

Adhiyaksa Watch Indonesia selanjutnya meminta Presiden Prabowo meminta laporan khusus mengenai pelaksanaan dan hasil kerja Satgas PKH pada periode ketika Febrie menjalankan fungsi kepemimpinan di dalamnya.

Laporan tersebut, kata Rizki, idealnya tidak hanya berisi capaian penertiban kawasan, tetapi juga mencakup perkara pidana yang ditangani, jumlah tersangka, penyitaan aset, nilai kerugian negara serta hasil pemulihan keuangan negara.

“Presiden jangan hanya menerima laporan berapa kawasan yang ditertibkan. Presiden perlu mengetahui siapa yang diproses, siapa yang diduga menikmati keuntungan, berapa aset yang ditemukan dan berapa uang yang benar-benar kembali kepada negara,” tegasnya.

Rizki kembali menekankan bahwa evaluasi terhadap Febrie bukan bentuk penghakiman melalui opini publik. Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan kewenangan negara.

“Kami tidak meminta Febrie dihukum melalui opini publik. Kami meminta hukum bekerja tanpa perlakuan istimewa. Jika proses penyidikan sah, biarkan perkara dibuktikan di pengadilan dan seluruh dugaan aliran dana, aset serta penyalahgunaan kewenangan ditelusuri berdasarkan alat bukti,” pungkasnya.

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Eks Ketua DPP PPP Sebut Keputusan Rakornas Berhentikan Agus-Yasin Tak Mengikat

    Eks Ketua DPP PPP Sebut Keputusan Rakornas Berhentikan Agus-Yasin Tak Mengikat

    • calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2020–2025, M. Thobahul Aftoni, menanggapi pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III DPP PPP yang digelar pada Selasa (27/10/2026). Ia menilai forum tersebut hanya bersifat koordinatif sehingga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. “Ini cuma forum lucu-lucuan aja. Gertak sambal, hehe,” kelakar Aftoni saat dimintai tanggapan mengenai Rakornas […]

  • Direktur Sarinah Institute, Eva Kusuma Sundari

    Sarinah Institute: Optimis RUU PPRT Masuk Agenda Prioritas

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Direktur Sarinah Institute, Eva Kusuma Sundari, menyampaikan harapannya agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada awal tahun depan. Pernyataan ini disampaikan Eva di Jakarta, Kamis (14/11/2024), merespons pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia yang masih rentan secara hukum. […]

  • Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam forum diskusi soal OTT KPK terhadap pejabat Basarnas di Tebet, Jakarta Selatan, Ahad (30/7/2023). (Foto dokumentasi Imparsial).

    Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Keadilan Kasus Penyerangan TNI

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sebanyak delapan warga Desa Cinta Adil, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, menjadi korban dalam dugaan penyerangan oleh 33 anggota TNI. Kejadian ini memicu reaksi keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang mendesak agar para pelaku segera diadili secara hukum yang berlaku. “Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam […]

  • Presiden Prabowo berpose bersama pejabat tinggi Rusia di Taman Makam Piskaryovskoye, St. Petersburg, Federasi Rusia, 19 Juni 2025. Sumber foto : Instagram Sekretariat Kabinet.

    Buku Prabowo Jadi Simbol Diplomasi Strategis Indonesia–Rusia

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    ST. PETERSBURG, CUPLIKAN.CO.ID – Peluncuran versi bahasa Rusia dari buku Kepemimpinan Militer karya Presiden Prabowo Subianto menjadi momen penting dalam kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Rusia, 18–20 Juni 2025. Buku tersebut diterbitkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia dan mendapat atensi khusus dari kalangan militer serta ilmuwan strategis negeri Beruang Merah. Wakil Direktur Sains Akademi, Vladimir […]

  • Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum

    Anas Urbaningrum: Revisi UU TNI Harus Terbuka dan Partisipatif

    • calendar_month Minggu, 16 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Ia mengingatkan agar semua pihak tidak bersikap apriori terhadap revisi ini, namun juga tidak terburu-buru dalam menyusunnya. Menurut Anas, revisi UU TNI harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman serta tantangan baru, tanpa […]

  • Kamala Harris

    Taylor Swift : I’m Voting For Kamala Harris

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Megabintang pop, Taylor Swift, menyatakan dukungannya kepada Kamala Harris di postingan Instagram miliknya pada hari Selasa setelah prosesi debat antara Kamala Harris melawan saingannya dari Partai Republik, Donald Trump. Swift menyebut calon presiden dari Partai Demokrat itu sebagai “pemimpin berbakat dan penuh ketenangan” yang dapat memimpin negara dengan ketenangan, bukan kekacauan. Dalam […]

expand_less