Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » DPR Minta Pelaku Karhutla Ditindak, Jangan Hanya Salahkan El Niño

DPR Minta Pelaku Karhutla Ditindak, Jangan Hanya Salahkan El Niño

  • account_circle MA
  • calendar_month Rabu, 26 Agt 2026
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna menilai meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia tidak bisa semata-mata dianggap sebagai bencana alam akibat kemarau panjang dan fenomena El Niño. Menurutnya, ancaman karhutla telah diperingatkan sejak awal tahun, tetapi belum diikuti langkah pencegahan yang disiplin, terukur, dan mengikat hingga ke pemerintah daerah maupun pemegang konsesi.

“Cuaca ekstrem hanya menciptakan kondisi yang memungkinkan kebakaran meluas. Sumber apinya tetap harus ditelusuri, apakah akibat kelalaian, pembakaran sampah, atau sengaja dilakukan untuk menekan biaya land clearing. Jangan jadikan El Niño sebagai alasan untuk menutupi kegagalan pencegahan maupun kemungkinan pelanggaran hukum,” tegas Ateng melalui rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Ateng menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, luas lahan yang terbakar pada semester pertama 2026 telah mencapai lebih dari 100 ribu hektare. Kebakaran bahkan terjadi di kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Way Kambas. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan sistem pencegahan dan pengawasan titik panas (hotspot) belum berjalan optimal di lapangan.

Ia menegaskan, larangan pembukaan lahan dengan cara membakar telah diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun pengecualian terbatas terkait kearifan lokal tidak boleh dijadikan celah bagi korporasi untuk melakukan pembakaran demi kepentingan komersial.

Karena itu, Ateng mendesak aparat penegak hukum tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaku di lapangan. Penegakan hukum, menurutnya, harus diarahkan untuk mengungkap pihak yang memberi perintah hingga mereka yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pembakaran lahan.

“Jangan hanya menangkap orang yang memegang korek api, sementara pihak yang merencanakan, membiayai, atau menikmati hasil pembukaan lahan tidak tersentuh. Penegakan hukum karhutla harus mengikuti aliran perintah dan keuntungan ekonomi,” ujar politikus Fraksi PKS tersebut.

Dorong Transparansi Data dan Audit Konsesi

Untuk memutus siklus tahunan karhutla, Komisi XII DPR RI mendorong pemerintah membuka data titik panas secara transparan dan mengintegrasikannya dengan peta konsesi perkebunan, kehutanan, serta pertambangan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan juga diminta segera melakukan audit kepatuhan terhadap perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutla.

Ateng menambahkan, sanksi terhadap pelanggar harus diberikan secara berlapis, mulai dari pembekuan izin, gugatan pemulihan lingkungan, hingga sanksi pidana. Jika kelalaian korporasi terbukti menjadi penyebab kebakaran, biaya pemulihan ekosistem tidak semestinya dibebankan kepada APBN maupun APBD.

Di sisi lain, ia menilai masyarakat lokal, termasuk Masyarakat Peduli Api dan Manggala Agni, memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam deteksi dini. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya melarang masyarakat melakukan pembakaran lahan, tetapi juga harus menyediakan alternatif dan sarana pendukung yang memadai.

“Negara harus menyediakan pilihan yang masuk akal dan terjangkau, seperti bantuan alat pencacah biomassa, pengomposan, dan mekanisasi bagi petani kecil. Larangan tanpa alternatif yang realistis akan sulit diterapkan secara konsisten,” jelasnya.

Ateng menegaskan Komisi XII DPR RI akan terus meminta pertanggungjawaban kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan penanganan karhutla tidak berhenti pada respons darurat. Menurutnya, kebijakan harus diarahkan pada pencegahan jangka panjang agar kebakaran hutan dan lahan tidak terus berulang serta membebani anggaran negara.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Juru Bicara Operasi True Promise 3, Kolonel Iman Tajik

    Rudal Fattah Tembus Pertahanan, Iran Kuasai Langit Israel

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Juru bicara Operasi True Promise 3, Kolonel Iman Tajik, menyatakan bahwa serangan rudal Iran pada Selasa malam menegaskan dominasi penuh Republik Islam atas wilayah udara kawasan pendudukan. Dalam keterangan resminya, Tajik memuji keberhasilan Gelombang ke-11 serangan yang dilancarkan Pasukan Dirgantara Garda Revolusi Islam (I.R.G.C.) dengan menggunakan rudal Fattah generasi pertama. “Rudal-rudal Fattah […]

  • M. Romahurmuzy

    Menkum Sahkan PPP Mardiono, Romy : Kita Ketemu di Pengadilan!

    • calendar_month Jumat, 3 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dualisme kepemimpinan kembali mewarnai tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kubu Agus Suparmanto menegaskan akan menempuh jalur hukum dengan menggugat Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP kubu Muhammad Mardiono yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ketua Majelis Pertimbangan PPP periode 2020–2025, M. Romahurmuziy atau Rommy mengatakan pihaknya tengah menyiapkan gugatan tersebut untuk […]

  • Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widiyantoro.

    Agung Widyantoro Dorong SMA/SMK Dikelola Kabupaten untuk Pemerataan

    • calendar_month Rabu, 2 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro, menyuarakan pentingnya pengembalian kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari provinsi ke kabupaten/kota, demi mendorong pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Menurut Agung, sentralisasi pengelolaan pendidikan menengah di tingkat provinsi sejak diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 telah menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari […]

  • Presiden memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kemenlu pada Senin (2/6/2025). Sumber foto : Sekretariat Presiden.

    Presiden Prabowo Pastikan Tidak Akan Reshuffle Kabinet Saat Ini

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia tidak memiliki rencana untuk melakukan reshuffle terhadap Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, jajaran menteri yang saat ini bekerja di bawah kepemimpinannya telah menunjukkan performa yang baik dan solid. “Saya tidak, saya tidak ada rencana mau reshuffle kabinet. Sementara, saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Dan kita […]

  • TNI AU Terjunkan Nakes ke Lokasi Gempa NTT

    TNI AU Terjunkan Nakes ke Lokasi Gempa NTT

    • calendar_month Rabu, 19 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Jakarta – TNI Angkatan Udara (TNI AU) mengirimkan tim tenaga kesehatan (nakes) untuk membantu memberikan pelayanan medis kepada masyarakat yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). Berdasarkan siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Rabu, tim nakes tersebut diberangkatkan dari Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kepala Dinas Penerangan […]

  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Sumber foto : REUTERS

    Trump Buka Peluang Damai Dagang dengan China

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan kesiapan untuk membuka kembali jalur negosiasi dengan Presiden China Xi Jinping guna mengakhiri perang dagang berkepanjangan antara dua kekuatan ekonomi dunia. Dalam wawancara dengan Reuters, Trump menyebut dirinya “senang” jika bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua negara. Meski menyebut China telah mengambil “keuntungan besar” dari […]

expand_less