Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Keadilan Kasus Penyerangan TNI

Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut Keadilan Kasus Penyerangan TNI

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sebanyak delapan warga Desa Cinta Adil, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang, menjadi korban dalam dugaan penyerangan oleh 33 anggota TNI. Kejadian ini memicu reaksi keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, yang mendesak agar para pelaku segera diadili secara hukum yang berlaku.

“Koalisi masyarakat sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam keras penyerangan secara membabi buta tersebut dan mendesak agar para pelaku penyerangan segera diadili,” ungkap Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Senin (11/11/2024).

Pihak koalisi mengkritik penjelasan yang menyebut insiden tersebut dipicu oleh aksi geng motor yang tak terima ditegur oleh anggota TNI. Menurut mereka, alasan ini dinilai sebagai pembenaran atas tindakan sweeping dan penyerangan yang dilakukan terhadap warga sipil.

“Jika anggota TNI melihat atau mengetahui adanya geng motor yang meresahkan dan mengganggu masyarakat, maka seharusnya anggota TNI tersebut melaporkan kepada pihak kepolisian, bukan bertindak secara brutal dengan melakukan penyerangan terhadap warga,” jelas Koalisi Masyarakat Sipil dalam pernyataannya.

Dalam pandangan koalisi, tindakan ini mencerminkan adanya arogansi dan kesewenang-wenangan dari beberapa oknum TNI terhadap warga sipil, yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan, bukan justru menjadi korban kekerasan.

“Para anggota TNI yang diduga melakukan serangan brutal tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum dan harus dihukum sesuai dengan perbuatannya,” ujar pihak koalisi menegaskan pentingnya proses hukum yang transparan.

Koalisi Masyarakat Sipil mengeluarkan dua poin desakan dalam menanggapi peristiwa ini. Pertama, mereka menuntut agar anggota TNI yang terlibat diproses melalui sistem peradilan umum, bukan peradilan militer. Langkah ini dinilai lebih transparan dan sesuai dengan asas keadilan untuk korban sipil.

Kedua, koalisi mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera merevisi Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. “Kami mendorong agar revisi UU Peradilan Militer ini dimasukkan dalam Prolegnas 2024-2029, sehingga dapat dibahas pada periode legislasi berikutnya,” terang mereka.

Koalisi menegaskan bahwa tanpa adanya revisi UU Peradilan Militer, potensi arogansi dari oknum aparat keamanan terhadap warga sipil akan sulit diatasi. Revisi ini diharapkan dapat menempatkan aparat yang melakukan pelanggaran dalam proses hukum yang sama dengan masyarakat sipil.

Salah satu poin penting yang diusulkan adalah agar kasus penyerangan ini ditangani melalui pengadilan umum demi menjamin rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. “Anggota TNI tidak dibenarkan melakukan tindakan di luar hukum secara sepihak,” tegas Koalisi Masyarakat Sipil.

Insiden ini bukan hanya menjadi sorotan publik di tingkat lokal tetapi juga menarik perhatian nasional, di mana berbagai organisasi masyarakat sipil menyuarakan hal serupa agar aparat yang bertindak berlebihan dapat diproses hukum tanpa pengecualian.

Masyarakat Desa Cinta Adil dan sekitarnya kini menunggu tindak lanjut pemerintah terkait tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya dalam mengungkap motif dan memastikan para pelaku diproses sesuai hukum.

Dengan adanya kejadian ini, harapan masyarakat terhadap reformasi sektor keamanan semakin besar. Mereka berharap bahwa aparat TNI dan kepolisian dapat bekerja sama untuk menjaga ketertiban dan keamanan, bukan justru menciptakan ketakutan di tengah warga (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat menerima kunjungan akademisi dan tokoh masyarakat Maluku Utara di Kantor Wakil Menteri Transmigrasi di Jakarta pada Senin (6/1/2025).

    Hadirkan Kawasan Produktif, Wamen Transmigrasi Optimalkan Pulau-Pulau Kecil

    • calendar_month Selasa, 7 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 81
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan pentingnya menjadikan pulau-pulau kecil di Maluku Utara sebagai kawasan produktif. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan akademisi dan tokoh masyarakat Maluku Utara di Jakarta. Dalam diskusi tersebut, ia menyoroti tantangan yang dihadapi pulau-pulau kecil, seperti keterbatasan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. “Kita bahas bagaimana […]

  • Wamen Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi

    Wamen Viva Yoga Dorong Jiwa Wirausaha Mahasiswa untuk Kawasan Transmigrasi

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mendorong mahasiswa lulusan perguruan tinggi untuk tidak hanya terpaku menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Hal ini disampaikan saat rapat kerja bersama pimpinan perguruan tinggi ternama dalam pembahasan program Transmigrasi Patriot, Senin (21/4/2025) di Gedung Makarti, Kalibata, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri pimpinan dari […]

  • Rusia

    Rusia Peringatkan Barat, Risiko Perang Nuklir Mengancam Dunia

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    MOSKOW, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam sebuah peringatan tajam, Vyacheslav Volodin, sekutu dekat Presiden Vladimir Putin, mengingatkan bahwa perang nuklir dapat meletus jika Barat menyetujui Ukraina untuk menggunakan senjata jarak jauh guna menyerang sasaran di dalam Rusia. Ia merespons hasil pemungutan suara Parlemen Eropa yang mendesak negara-negara Uni Eropa untuk mencabut batasan terhadap penggunaan senjata Barat oleh Ukraina. […]

  • Ketua Umum LPPI, Harianto Minda

    LPPI Kritik Integritas Pajak dan Dorong Reformasi Kebijakan Nasional

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia (LPPI) resmi berdiri pada Selasa (9/9/2025) dengan komitmen mengawasi kebijakan serta praktik perpajakan secara independen, transparan, dan berintegritas. Deklarasi ini sekaligus menjadi sinyal kuat atas kegelisahan publik terhadap rendahnya kualitas tata kelola pajak di Tanah Air. Ketua Umum LPPI, Harianto Minda, menyoroti masih banyaknya kasus yang mencederai integritas […]

  • Natalius Pigai

    Menteri HAM Desak Perubahan Anggaran untuk Optimalisasi Kinerja di Era Prabowo

    • calendar_month Selasa, 22 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan keprihatinannya atas alokasi anggaran Kementerian HAM yang hanya sebesar Rp64 miliar. Dalam acara penyambutan di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Pigai menekankan perlunya tim transisi melakukan perombakan anggaran agar visi misi Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai secara efektif. “Presiden mendirikan Kementerian HAM karena ada tujuan […]

  • Terminal Petikemas Surabaya

    Arus Peti Kemas TPS Naik 10,35% Hingga September 2024

    • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) melaporkan peningkatan arus peti kemas sebesar 10,35% dalam periode Januari hingga September 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Total arus peti kemas yang tercatat pada bulan September 2024 mencapai 1.167.043 TEUs, meningkat dari 1.057.586 TEUs pada periode yang sama tahun 2023. Kenaikan ini terutama didorong oleh arus peti […]

expand_less