Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » DPR Sahkan APBN 2027 Menjadi Undang-Undang

DPR Sahkan APBN 2027 Menjadi Undang-Undang

  • account_circle MA
  • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
  • visibility 19
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Rapat Paripurna Ke-7 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Seluruh fraksi partai politik di DPR menyatakan persetujuan terhadap RUU APBN 2027.

Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi. Setelah mendapat persetujuan, pengesahan RUU APBN 2027 ditandai dengan ketukan palu.

“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2027, apakah dapat disetujui menjadi Undang-Undang?” kata Puan.

Dalam rapat tersebut, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah memaparkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro yang telah disepakati DPR bersama pemerintah. Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan mencapai 6 persen, sedangkan inflasi dipatok sebesar 2,5 persen.

Said mengatakan target pertumbuhan ekonomi tersebut diperlukan untuk memperbesar skala perekonomian nasional sehingga manfaat aktivitas produksi dan konsumsi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Tantangannya memang tidak mudah. Strategi yang telah dan akan diteruskan pemerintah adalah memperbesar nilai tambah ekspor dan investasi,” ujar Said saat membacakan laporan Badan Anggaran.

Menurut Said, konsumsi rumah tangga masih menjadi salah satu penopang utama struktur Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Karena itu, pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian penting dalam pelaksanaan APBN 2027.

DPR bersama pemerintah dan Bank Indonesia juga menyepakati pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk 2027, nilai tukar rupiah ditargetkan berada di kisaran Rp17.500 per dolar AS.

“Langkah ini untuk memastikan agar tekanan terhadap fiskal dan sektor riil tidak berkelanjutan,” kata Said.

Selain itu, sejumlah asumsi makro lainnya juga disepakati, yakni tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari.

Said menegaskan, RAPBN 2027 tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tak ada maknanya pertumbuhan ekonomi tinggi bila rakyat tersisih dalam gerak pembangunan,” ujarnya.

Karena itu, DPR dan pemerintah menetapkan sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pembangunan pada 2027. Di antaranya, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, tingkat kemiskinan 6–6,5 persen, kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen, serta rasio gini 0,360–0,365.

Sementara itu, indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Indeks kesejahteraan petani ditargetkan 0,8038, nilai tukar petani 126–128, dan nilai tukar nelayan 106–110.

Pemerintah juga menargetkan proporsi lapangan kerja formal sebesar 40,81 persen dan penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57–3,49 juta orang. Adapun GNI per kapita ditargetkan mencapai 5.800–5.840 dolar AS atau sekitar Rp98,54–99,22 juta.

Di sektor lingkungan, pemerintah menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 39,57 persen serta indeks kualitas lingkungan hidup mencapai 76,84.

“Ke-14 indikator di atas merupakan instrumen pengukuran untuk melihat aspek yang lebih komprehensif antara capaian kesejahteraan rakyat dan pengendalian kualitas lingkungan hidup sebagai mitigasi pembangunan,” kata Said.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kewenangan Merampas Aset Harus Sejalan dengan Prinsip Keadilan

    Kewenangan Merampas Aset Harus Sejalan dengan Prinsip Keadilan

    • calendar_month Kamis, 5 Nov 2026
    • account_circle MA
    • visibility 12
    • 0Komentar

    Jakarta – Komisi III DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menghimpun masukan terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Dalam agenda kali ini, Komisi III melibatkan kalangan akademisi, ekonom, dan organisasi mahasiswa guna memperkaya perspektif sebelum memasuki pembahasan substansi rancangan regulasi tersebut. RDPU berlangsung di Kompleks Parlemen, […]

  • Banggar DPR Pastikan Pembiayaan PPPK Jadi PNS Aman

    Banggar DPR Pastikan Pembiayaan PPPK Jadi PNS Aman

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 57
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap mendukung skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk kebijakan pengangkatan PPPK menjadi pegawai negeri serta skema PPPK paruh waktu. Pernyataan tersebut disampaikan Muhidin di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Menurut Muhidin, […]

  • Sri Suparni (enam dari kanan) secara simbolis menyerahkan bantuan kepada warga terdampak banjir di RW 06 Pekayon Jaya, Bekasi Selatan pada Sabtu (15/3/2025) kemarin.

    Sri Bahlil Serukan Gotong Royong dalam Pemulihan Banjir Pekayon Jaya

    • calendar_month Minggu, 16 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    BEKASI, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Penasehat DPP Pengajian Al-Hidayah, Sri Bahlil, mengunjungi warga terdampak banjir di Kelurahan Pekayon Jaya, Bekasi, pada Sabtu (15/3/2025). Dalam kunjungannya, ia menyampaikan harapan agar situasi segera membaik dan mengajak seluruh pihak untuk bergotong royong dalam pemulihan wilayah. “Mudah-mudahan ini cepat berlalu dan Kota Bekasi, khususnya di Kelurahan Pekayon Jaya, bisa segera […]

  • Ketua DPR RI, Puan Maharani

    Puan Dorong Peran Diplomasi Indonesia Redakan Krisis Global

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia dalam meredakan ketegangan antara Iran dan Israel yang terus memanas dan mengancam stabilitas kawasan serta kemanusiaan global. Ia mengajak pemerintah Indonesia untuk menggandeng negara-negara sahabat guna mendorong penyelesaian damai lewat jalur diplomasi. “Indonesia harus ambil peran, bersama negara sahabat, untuk mendorong perdamaian […]

  • Bahlil Lahadalia

    Healing Ala Menteri Ketum Bahlil

    • calendar_month Rabu, 5 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Oleh : Lamadi de Lamato* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pagi itu, saya menemani teman akrab saya, utk jumpa Bahlil Lahadalia, menteri ESDM dan ketua umum Golkar di kediamannya..Sudah saya bantu fasilitasi, tp ia ingin ditemani.. Bahlil tampak sdg olahraga, di mejanya ada buah, gelas besar berisi air hangat dan saya pun masuk bersama kawan, yg punya […]

  • Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Dhani

    Ahmad Dhani Gelar Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Surabaya, Ajak Masyarakat Kuatkan Semangat Kebangsaan

    • calendar_month Senin, 30 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di [nama lokasi kegiatan], Surabaya, pada [hari, tanggal]. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pemaparannya, Ahmad Dhani menegaskan pentingnya kembali menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan […]

expand_less