Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Dikecam Publik, KPU Batalkan Aturan Rahasiakan Dokumen Capres Cawapres

Dikecam Publik, KPU Batalkan Aturan Rahasiakan Dokumen Capres Cawapres

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya resmi membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan 16 dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan.

Keputusan itu diumumkan langsung oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/9/2025). “Kami secara kelembagaan memutuskan membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025,” tegas Afifuddin.

KPU mengaku keputusan pembatalan diambil setelah menerima gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan akademisi yang menilai aturan tersebut bisa menutup ruang transparansi dalam proses demokrasi. Afifuddin pun mengapresiasi masukan publik. “Kami mendengar dan mempertimbangkan seluruh kritik yang masuk,” ujarnya.

Sebelumnya, aturan yang menuai polemik itu menetapkan dokumen penting seperti e-KTP, akta kelahiran, SKCK, surat keterangan kesehatan, daftar riwayat hidup, ijazah, rekam jejak, hingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai data yang tidak dapat diakses publik tanpa izin pemilik.

Afifuddin menuturkan, ketentuan tersebut awalnya dibuat hanya sebagai bentuk penyesuaian terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menegaskan bahwa data pribadi hanya bisa dibuka atas persetujuan pemilik. “Intinya kami menjaga kerahasiaan data tertentu, misalnya rekam medis,” jelasnya.

Meski demikian, Afif menekankan bahwa pembatalan ini tidak berarti mengabaikan perlindungan data pribadi. KPU tetap akan memperlakukan dokumen sesuai aturan hukum yang berlaku sembari memastikan aspek keterbukaan informasi publik berjalan.

Langkah KPU membatalkan aturan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu. Transparansi dokumen capres-cawapres, terutama terkait rekam jejak dan laporan harta kekayaan, dianggap krusial agar masyarakat dapat menilai integritas calon pemimpin bangsa.

Dengan pembatalan ini, publik kembali dapat mengawasi proses pendaftaran pasangan capres-cawapres secara terbuka. “Selanjutnya semua akan mengacu pada aturan yang sudah ada,” pungkas Afifuddin (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer . Sumber foto : ANTARA

    Noel Desak Polri Ungkap Teror terhadap Tempo: Ujian bagi Penegakan Hukum

    • calendar_month Minggu, 23 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Teror berupa kiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Majalah Tempo dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan demokrasi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus segera mengungkap dalang di balik aksi teror ini. “Saya mengutuk pelaku teror terhadap Majalah Tempo. Cara-cara biadab seperti ini […]

  • Deklarasi Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia (LPPI)

    LPPI Dorong Pajak Karbon Transparan Demi Pembangunan Berkelanjutan Nasional

    • calendar_month Selasa, 9 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Deklarasi Lembaga Pemerhati Pajak Indonesia (LPPI) pada Selasa (9/9/2025) tidak hanya menyoroti rendahnya rasio pajak Indonesia, tetapi juga mendesak pemerintah memperkuat instrumen perpajakan berbasis lingkungan, khususnya pajak karbon, sebagai bagian penting dari reformasi fiskal menuju pembangunan berkelanjutan. Ketua Umum LPPI, Harianto Minda, menyebut rasio pajak Indonesia masih stagnan di level 12% dari […]

  • Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba (kiri) duduk bersama di ruang kerja Presiden saat kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025)/Foto: ANTARA.

    Prabowo Ajak Jepang Perkuat Kerja Sama Hilirisasi SDA di Indonesia

    • calendar_month Sabtu, 11 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto mengundang Jepang untuk terlibat dalam program hilirisasi sumber daya alam (SDA) Indonesia. Tawaran ini disampaikan dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba, di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (11/1/2025). “Program hilirisasi kami sangat terbuka untuk industri Jepang berpartisipasi di semua sektor sumber daya alam,” ujar Prabowo. Hilirisasi menjadi […]

  • Anggota DPR RI Fraksi PKS Dapil Jawa Timur 1 (Surabaya-Sidoarjo), Reni Astuti.

    Reni Astuti: Sinergi Penting untuk Keberlanjutan Pembangunan

    • calendar_month Kamis, 28 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    SURABAYA – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Timur 1, Reni Astuti, optimistis bahwa hasil Pilkada 2024 yang mengunggulkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak di Jawa Timur serta Eri Cahyadi-Armuji di Surabaya akan menjamin keberlanjutan pembangunan di kedua wilayah tersebut. Reni menilai rekam jejak Khofifah-Emil sebagai pemimpin di tingkat provinsi sudah terbukti membawa […]

  • Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Panggil Pihak Swasta

    Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Panggil Pihak Swasta

    • calendar_month Senin, 28 Sep 2026
    • account_circle MA
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang pihak swasta untuk diperiksa sebagai saksi pada pengembangan penyidikan dugaan suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi RIS selaku pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap RIS diagendakan bertempat […]

  • Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Christina Aryani. Sumber foto : ANTARA.

    DPP Golkar Bahas Putusan MK 135 dan Implikasi Pemilu

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Bidang Kebijakan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar menggelar diskusi bertajuk “Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Serentak 2024” di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (24/7). Acara ini diselenggarakan sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135 Tahun 2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal […]

expand_less