Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Sarmuji Kritik Arah Sistem Ketatanegaraan Usai Putusan MK

Sarmuji Kritik Arah Sistem Ketatanegaraan Usai Putusan MK

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menyampaikan keprihatinannya terhadap arah sistem ketatanegaraan Indonesia yang dinilai semakin tidak konsisten pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Dalam diskusi bertema “Quo Vadis Pemilu Indonesia?” yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (24/7), Sarmuji menegaskan bahwa pendulum kekuasaan yang dulu pernah didominasi oleh eksekutif dan legislatif kini tampak berpindah ke ranah yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi.

“Kalau dulu GBHN disusun oleh eksekutif, lalu ada fase legislatif-heavy, sekarang justru seperti masuk ke ranah judikatif-heavy. MK tampaknya mulai menentukan arah ketatanegaraan, bahkan kadang menafsirkan aturan yang sebenarnya tidak perlu ditafsirkan,” ujar Sarmuji.

Ia menyoroti inkonsistensi putusan MK yang justru melemahkan upaya memperkuat sistem presidensial, antara lain dengan menghapus presidential threshold dan cenderung menurunkan parliamentary threshold.

“Itu artinya insentif bagi lahirnya partai baru makin terbuka, padahal sistem multipartai ekstrem justru bertentangan dengan cita-cita presidensialisme yang efektif,” tegasnya.

Sarmuji juga menyampaikan bahwa ada dilema besar dalam kewenangan MK: di satu sisi, putusannya bersifat final dan mengikat; namun di sisi lain, banyak ahli menilai beberapa putusan MK justru bertentangan dengan semangat konstitusi itu sendiri.

“Kalau semua lembaga tinggi negara berjalan dengan visinya masing-masing, tanpa fondasi ketatanegaraan yang disepakati bersama, maka sistem ini akan terus centang-perenang,” ujarnya.

Sebagai solusi, Sarmuji mendorong agar lembaga-lembaga tinggi negara — termasuk MK, Presiden, dan DPR — duduk bersama untuk merumuskan peta dasar sistem ketatanegaraan Indonesia yang bersifat kolektif dan jangka panjang.

Diskusi ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Prof. Mahfud MD, Arteria Dahlan, dan Valina Singka Subekti, serta ratusan peserta daring dan luring dari berbagai unsur masyarakat, akademisi, dan Pengurus dan kader Partai Golkar dari berbagai tingkatan (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Audiensi DPP PUI ke Partai Gelora

    PUI–Gelora Soroti Pergeseran Kebijakan Luar Negeri AS di Era Trump

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pertemuan antara Bidang Hubungan Luar Negeri (HLN) DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) dan Bidang HLN DPN Partai Gelora Indonesia pada Jumat (1/8/2025) menjadi ruang diskusi strategis membedah perubahan peta politik luar negeri Amerika Serikat (AS) dan dampak luasnya terhadap konstelasi geopolitik global. Ketua Bidang HLN DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, memaparkan […]

  • Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji (tengah),

    Sarmuji Minta Aturan Jelas Soal Sebaran Kader Perempuan di AKD

    • calendar_month Sabtu, 1 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Golkar DPR RI, Sarmuji, meminta adanya aturan teknis yang lebih rinci terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kewajiban keterwakilan perempuan di seluruh alat kelengkapan dewan (AKD). Menurutnya, tanpa kejelasan mekanisme, implementasi kuota perempuan berisiko timpang dan tidak merata. “Kami siap menindaklanjuti. Hanya saja mesti pelajari detail amar putusannya seperti apa? […]

  • LaNyalla Mahmud Mattalitti

    LaNyalla Tekankan Urgensi Keadilan Fiskal Daerah Perbatasan

    • calendar_month Selasa, 17 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong perlunya keadilan fiskal untuk pembangunan wilayah perbatasan dan daerah 3T. Dalam seminar nasional yang digelar DPD RI, LaNyalla menyoroti bahwa dana yang dialokasikan untuk daerah tersebut masih minim. “Perlu ada peningkatan anggaran untuk pembangunan perbatasan. Kesenjangan fiskal masih sangat terasa,” ujarnya. Selain itu, ia merekomendasikan […]

  • MK Tolak Uji Materi UU IKN, Pemindahan ke Nusantara Tunggu Keputusan Presiden

    MK Tolak Uji Materi UU IKN, Pemindahan ke Nusantara Tunggu Keputusan Presiden

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle DDY
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Jakarta, Relevan.co.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi terhadap UU IKN dan menegaskan bahwa Jakarta hingga kini masih berstatus sebagai ibu kota negara. Putusan itu dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (12/5/2026), oleh Ketua MK Suhartoyo. Dalam amar putusannya, MK menyatakan menolak permohonan pemohon seluruhnya. Gugatan tersebut sebelumnya mempersoalkan Pasal 39 […]

  • Anggota MPR RI, Ahmad Dhani, dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Surabaya, Sabtu (30/11/2024).

    Ahmad Dhani Dorong Penguatan Kurikulum PMP dan Sejarah Nasional

    • calendar_month Sabtu, 30 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 69
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota MPR RI, Ahmad Dhani, menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Surabaya, pada Selasa (26/11/2024). Acara ini digelar di Universitas Negeri Surabaya dan dihadiri mahasiswa serta civitas akademik, dengan fokus pembahasan pada pentingnya pemahaman Pancasila dan sejarah nasional. Dalam pemaparannya, Ahmad Dhani menegaskan perlunya pemahaman mendalam terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan […]

  • Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polkam Budi Gunawan saat konferensi pers usai memimpin rapat perdana Kompolnas RI di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Senin (11/11/2024).

    Menko Polkam Pastikan Proses Hukum 33 Oknum TNI dalam Kasus Deli Serdang Transparan

    • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, memastikan kondisi Deli Serdang sudah kondusif pascainsiden penyerangan oleh 33 anggota TNI dari Yonarmed 2/Kilap Sumagan yang menewaskan seorang warga. Menurut Budi, proses hukum sedang berjalan, dan penyelidikan bersama pihak kepolisian dilakukan secara transparan. “Terkait dengan kejadian di Deli Serdang, memang betul […]

expand_less