Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » IDR Minta Presiden Prabowo Prioritaskan Pengawasan untuk Cegah Korupsi

IDR Minta Presiden Prabowo Prioritaskan Pengawasan untuk Cegah Korupsi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2024
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kebocoran anggaran pembangunan nasional terus menjadi perhatian serius, terutama karena korupsi sistematis yang telah berlangsung sejak era Orde Baru hingga Reformasi. Direktur Eksekutif Indonesia Development Research (IDR), Fathorrahman Fadli, menegaskan pentingnya langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi persoalan ini.

“Reformasi seharusnya membawa perbaikan, tetapi justru membuat korupsi lebih terdesentralisasi. Kebocoran anggaran semakin masif, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa,” ujar Fathorrahman saat diwawancarai di Jakarta, Sabtu (16/11).

Menurutnya, Presiden Prabowo perlu mengedepankan pengawasan yang ketat terhadap kementerian dan lembaga negara. “Korupsi dapat dicegah dengan pengawasan langsung dari presiden serta kebijakan yang transparan di seluruh tingkat pemerintahan,” tambahnya.

Fathorrahman mengingatkan kembali kritik Sumitro Djojohadikusumo, ayahanda Presiden Prabowo, yang pernah mengungkapkan kebocoran anggaran mencapai 30 persen pada era Orde Baru. “Kritik Pak Sumitro menunjukkan bahwa korupsi sudah menjadi masalah lama yang harus segera diatasi dengan serius,” ungkapnya.

Ia menilai, kritik Sumitro menjadi relevan untuk mengingatkan pentingnya integritas dalam tata kelola anggaran di era kepemimpinan Prabowo. “Ini adalah tantangan besar untuk Presiden Prabowo, yang kini memimpin Kabinet Merah Putih,” tegasnya.

Reformasi Belum Efektif

Fathorrahman juga menyoroti ketidakefektifan reformasi dalam mengurangi kebocoran anggaran. Meskipun terdapat lembaga seperti KPK dan BPK, korupsi masih sering terjadi, terutama dalam proyek-proyek strategis.

“Beberapa laporan menunjukkan kebocoran anggaran mencapai 20-40 persen di berbagai sektor. Kasus besar seperti proyek e-KTP menjadi contoh konkret bagaimana korupsi merugikan negara hingga triliunan rupiah,” jelasnya.

Ia menilai, tanpa reformasi tata kelola yang komprehensif, kebocoran anggaran akan terus terjadi, menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Untuk menghadapi tantangan ini, Fathorrahman mendorong adanya sinergi antar kementerian serta penghapusan ego-sektoral yang selama ini menjadi hambatan. “Jika kementerian dapat bekerja sama secara efektif tanpa konflik kepentingan, banyak kebocoran dapat dicegah,” tuturnya.

Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai meningkatkan transparansi, namun menegaskan bahwa hal itu harus disertai dengan tindakan nyata untuk menutup celah korupsi.

Sebagai pemimpin Kabinet Merah Putih, Prabowo diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. “Pengawasan ketat dari presiden sendiri akan menjadi pesan kuat bagi para menteri dan pejabat lainnya,” kata Fathorrahman.

Dengan fokus pada pencegahan korupsi dan pengawasan anggaran, Indonesia memiliki peluang untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan mempercepat kesejahteraan rakyat. “Ini bukan hanya tugas presiden, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa,” pungkasnya.

Melalui pendekatan ini, Fathorrahman optimistis bahwa kebocoran anggaran yang telah menjadi masalah kronis dapat diminimalkan, membawa Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • FKMT Jagakarsa dan Pengurus DPC PDI Perjuangan

    Gebyar Maulid FKMT Jagakarsa Dapat Dukungan Penuh PDI Perjuangan

    • calendar_month Minggu, 28 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT) Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, menggelar Gebyar Maulid Nabi Muhammad SAW dengan tema “Momentum Meneladani Rasulullah dalam Kehidupan Modern Bersama Majelis Taklim”, Minggu (28/09). Kegiatan yang berlangsung khidmat dan meriah ini dihadiri lebih dari 3.000 jamaah dari berbagai majelis taklim di wilayah Jagakarsa. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI […]

  • Laras Faizati

    Pegawai Lembaga Internasional Ditangkap Usai Hasut Bakar Mabes Polri

    • calendar_month Kamis, 4 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polisi menangkap pegawai kontrak lembaga internasional, Laras Faizati (26), yang diduga menghasut massa aksi untuk membakar Gedung Mabes Polri saat unjuk rasa pada Jumat (29/8). Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan Laras ditangkap pada Senin (1/9) setelah penyidik menelusuri akun Instagram @Larasfaizati yang digunakan untuk menyebarkan konten […]

  • DPR Setujui Pemberian Kewarganegaraan bagi Mitchell Baker dan Luke Vickery

    DPR Setujui Pemberian Kewarganegaraan bagi Mitchell Baker dan Luke Vickery

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui permohonan pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada pesepak bola Mitchell Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Persetujuan tersebut diberikan setelah melalui pembahasan bersama pemerintah di Komisi X dan Komisi XIII DPR RI. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Ketua DPR Puan Maharani kemudian […]

  • Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar

    Izin Tambang Raja Ampat Bisa Diselidiki, Ini Syaratnya!

    • calendar_month Rabu, 11 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 68
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian memanas. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan membuka peluang penyelidikan atas penerbitan izin tambang yang beroperasi di kawasan konservasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menanggapi ramainya pemberitaan dan desakan publik terkait aktivitas lima perusahaan tambang yang […]

  • Presiden Soeharto

    Aktivis HAM Tolak Soeharto Jadi Pahlawan, Sebut Langgar Kemanusiaan

    • calendar_month Selasa, 21 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Gelombang penolakan terus menguat terhadap langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengusulkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Koalisi Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menilai keputusan tersebut melukai rasa keadilan korban pelanggaran HAM dan mencoreng nilai kemanusiaan bangsa. Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, yang mewakili GEMAS, menyebut langkah tersebut sebagai “keputusan […]

  • Vonny Ameliani (kedua dari kiri) dan Afdhal Alattas (Kedua dari kanan)

    Tokoh Pemuda Sulsel Apresiasi Langkah Vonny Maju Ketua KNPI Sulsel

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 44
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Tokoh pemuda asal Sulawesi Selatan yang juga pendiri PT AIZ Kreasi, Afdhal Alattas, menyampaikan apresiasi atas keputusan Vonny Ameliani untuk maju sebagai calon Ketua KNPI Sulsel pada Musyawarah Daerah (Musda) mendatang. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan keberanian serta komitmen kuat dalam mendorong perubahan di tubuh organisasi kepemudaan tersebut. Afdhal menyebut Vonny sebagai […]

expand_less