Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » LaNyalla Tekankan Urgensi Keadilan Fiskal Daerah Perbatasan

LaNyalla Tekankan Urgensi Keadilan Fiskal Daerah Perbatasan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 17 Sep 2024
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong perlunya keadilan fiskal untuk pembangunan wilayah perbatasan dan daerah 3T. Dalam seminar nasional yang digelar DPD RI, LaNyalla menyoroti bahwa dana yang dialokasikan untuk daerah tersebut masih minim. “Perlu ada peningkatan anggaran untuk pembangunan perbatasan. Kesenjangan fiskal masih sangat terasa,” ujarnya. Selain itu, ia merekomendasikan harmonisasi Undang-Undang terkait kewenangan pemerintah daerah dan pusat serta penguatan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar lebih efektif.

Seminar yang digelar di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, dihadiri oleh sejumlah narasumber, termasuk Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Kepala BRIN Dr. Laksana Tri Handoko, dan Sekretaris BNPP Prof. Zudan Arif Fakrullah. LaNyalla membuka diskusi dengan menekankan bahwa pembangunan di daerah perbatasan memerlukan percepatan.

Menurut LaNyalla, ada ketidakharmonisan dalam regulasi yang mengatur pembangunan daerah perbatasan.

“Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perlu diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan,” tegasnya.

Pasal 9 UU No. 43/2008 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, namun Pasal 361 UU No. 23/2014 justru mengutamakan pemerintah pusat. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan BNPP.

“Saat ini, BNPP dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) hanya berfungsi sebagai koordinator, padahal seharusnya mereka bisa menjalankan program secara lebih mandiri dan efektif,” jelasnya.

LaNyalla menambahkan bahwa pembangunan daerah 3T dan kepulauan juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar dalam konteks keadilan fiskal.

“Dengan beban pembangunan yang berat, daerah-daerah ini membutuhkan anggaran lebih besar,” katanya.

Di dalam seminar tersebut, ia juga meminta agar segera disusun peraturan pemerintah untuk memperjelas kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan, sesuai dengan Pasal 10, 11, dan 12 Undang-Undang No. 43/2008.

LaNyalla mengakhiri pidatonya dengan menekankan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk daerah-daerah perbatasan.

“Ironisnya, lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan perbatasan justru memiliki anggaran kecil, bahkan beberapa daerah mengalokasikan anggaran yang sangat minim untuk pembangunan perbatasan,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra (Kedua Kiri Baju Batik).

    Anggota DPR Bambang Haryo Minta BMKG Tingkatkan Akurasi Analisis Cuaca

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meningkatkan akurasi dalam analisis dampak bencana alam dan ramalan cuaca, khususnya terkait erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kritik ini muncul setelah BMKG menyatakan bahwa abu vulkanik dari erupsi Lewotobi berpotensi mencapai […]

  • Sekjen DPP Partai Golkar, M.Sarmuji, dalam acara soft launching Media Centre AMPI di bilangan Menteng Jakarta pada Rabu (28/5/2025). Sumber foto : Instagram @arifrosyid.id

    Media Centre AMPI Diluncurkan, Golkar Dekati Gen Z

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan pentingnya pendekatan politik yang lebih halus dan kreatif untuk menarik minat anak muda. Hal ini disampaikannya saat meresmikan peluncuran media center Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (28/5/2025). Menurut Sarmuji, masih banyak generasi muda yang memandang politik sebagai dunia penuh intrik […]

  • KPU Sidoarjo

    KPU Sidoarjo Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 1,47 Juta

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    SIDOARJO, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidoarjo secara resmi telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo tahun 2024. Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi DPT pada Jumat, 20 September 2024. Dalam rapat tersebut, KPU Sidoarjo menetapkan bahwa jumlah pemilih yang terdaftar mencapai 1.479.539 orang, yang […]

  • Menteri Desa Yandri Susanto dalam sebuah acara.

    Yandri Susanto Ingatkan Risiko Hukum Pembentukan Koperasi Asal-asalan

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    MANADO, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pembentukan Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih, agar tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Menurut Yandri, proses pendirian koperasi harus melalui mekanisme musyawarah desa atau kelurahan khusus yang terdokumentasi dengan berita acara resmi. Ia memperingatkan bahwa koperasi […]

  • Presiden AS, Donald Trump

    TikTok Resmi Jadi Milik Amerika, Nasib ByteDance Terjun Bebas

    • calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani executive order yang memaksa ByteDance melepas kepemilikan TikTok ke investor AS. Dengan kesepakatan ini, TikTok resmi “dinationalisasi” Amerika dan dipastikan tetap bisa digunakan oleh 180 juta warganya. Dalam konferensi pers, Trump menegaskan kesepakatan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakhiri ancaman pelarangan aplikasi tersebut. “Ini akan […]

  • Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina,

    Arzeti Bilbina Minta BGN Transparan Tentukan Role Model MBG

    • calendar_month Minggu, 2 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) membuka secara transparan dasar dan proses penentuan India sebagai role model untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kebijakan yang menyangkut pemenuhan gizi jutaan anak tidak boleh diambil tanpa kajian mendalam dan pertimbangan publik. “Setiap rekomendasi, data, hingga pihak […]

expand_less