Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Revisi Tatib DPR Dinilai Bermasalah, KPD: Bisa Ganggu Independensi Lembaga Negara

Revisi Tatib DPR Dinilai Bermasalah, KPD: Bisa Ganggu Independensi Lembaga Negara

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
  • visibility 32
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR yang disahkan dalam rapat paripurna menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin, yang menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan dalam aturan baru tersebut.

Pasal 228A yang ditambahkan dalam revisi tersebut memberikan DPR kewenangan untuk mengevaluasi pejabat di lembaga atau institusi yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna. Menurut Miftahul, proses revisi ini terkesan tergesa-gesa dan minim keterlibatan publik.

“Proses revisi tatib DPR tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi publik. Pengesahannya dilakukan terburu-buru, hanya dalam waktu kurang dari 4 jam dan langsung disahkan dalam Rapat Paripurna,” ujarnya, Kamis (6/2/2025).

Selain itu, ia mempertanyakan dasar hukum dari kewenangan tambahan ini, mengingat lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memiliki mekanisme pemberhentian sendiri yang diatur dalam undang-undang.

“Jika DPR diberikan wewenang untuk mengevaluasi pejabat di lembaga-lembaga independen, akan terjadi tumpang tindih fungsi dan ini bisa mengancam independensi lembaga yang bersangkutan,” jelasnya.

Miftah juga mengingatkan bahwa perubahan regulasi yang berpotensi melanggar konstitusi atau mengurangi hak-hak dasar suatu lembaga harus dihindari agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara institusi negara.

Menurutnya, DPR sebaiknya fokus pada tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan, daripada memperluas kewenangan yang justru berisiko menimbulkan benturan kepentingan dengan lembaga lain.

“Jika DPR ingin memperbaiki sistem rekrutmen pejabat di lembaga yang melibatkan mereka, lakukan perbaikan prosedur seleksi tanpa mencampuri urusan internal lembaga lain,” tegasnya.

Perubahan Tatib DPR ini menjadi perhatian banyak pihak karena dinilai dapat digunakan sebagai alat politik untuk mengintervensi lembaga negara yang seharusnya independen. Kritik dari berbagai elemen masyarakat pun terus bermunculan menyoroti urgensi dan dampak dari revisi ini.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari DPR RI terkait kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak, termasuk dari kelompok pemantau demokrasi seperti KPD. Namun, desakan untuk meninjau ulang revisi tersebut semakin menguat di kalangan publik dan pemerhati hukum (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi Risiko

    DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi Risiko

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai tantangan ekonomi. Dasco mengatakan, pertemuan tersebut difokuskan untuk merumuskan berbagai […]

  • Bahlil Lahadalia (tengah) berpose bersama koleganya seusai mempertahankan disertasinya pada sidang promosi doktor yang berlangsung di Makara Art Center UI, Depok pada Rabu (16/10/2024).

    Bahlil Lahadalia Raih Gelar Doktor, Soroti Tata Kelola Hilirisasi Nikel Berkeadilan

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    DEPOK, CUPLIKAN.CO.ID –  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, secara resmi menyandang gelar doktor dari Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI). Dalam sidang promosi doktor yang digelar di Makara Art Center UI pada Rabu (16/10/2024) lalu, Bahlil memaparkan disertasinya yang berfokus pada “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola […]

  • Dua Pasangan Calon peserta Pilkada Jawa Tengah 2024.

    Pengamat: Pilihan Kandidat Jadi Faktor Kunci Kekalahan PDIP di Jateng

    • calendar_month Sabtu, 30 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, menjelaskan tiga faktor utama kekalahan pasangan PDIP dalam Pilkada Jawa Tengah 2024. Menurutnya, kesalahan fatal terletak pada pilihan figur kandidat yang tidak merepresentasikan keberagaman politik masyarakat setempat. “Figur kandidat yang diusung PDIP hanya berasal dari satu segmen kelompok nasionalis atau kelompok merah. Padahal, kultur politik masyarakat […]

  • M.Romahurmuzy alias Romy

    PPP Dituding Jadi “Dagangan Politik” Rommy, Kader Jakarta Timur Meledak: Malu Rasanya!

    • calendar_month Sabtu, 31 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Manuver politik M. Romahurmuziy (Rommy) menjelang Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali menuai kontroversi. Kali ini, Ketua DPC PPP Jakarta Timur, Ahmad Rifa’i, angkat bicara dengan nada tajam menyebut Rommy telah merusak marwah partai dan memperlakukan PPP layaknya barang dagangan komoditi politik. “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah Partai Ulama […]

  • Diskusi HMI Komisariat Ushuluddin menyambut Sumpah Pemuda

    Program Makanan Bergizi Gratis Dinilai Belum Sentuh Esensi SDM

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai masih perlu evaluasi dalam implementasinya. Meski dinilai memiliki niat baik, kebijakan tersebut disebut belum sepenuhnya menyentuh aspek pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkelanjutan. Pandangan itu disampaikan oleh Dzulkarnain Jamil, M.Sos., dalam diskusi publik bertajuk “Harmoni Silaturahmi dalam Bingkai […]

  • Kampanye PPP di tahun 2009. Sumber foto ANTARA.

    Elite PPP Dicap Cawe-cawe demi Kepentingan Pribadi Jelang Muktamar!

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menjelang pelaksanaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tensi politik internal partai mulai memanas. Ketua DPC PPP Jakarta Pusat, Dadya Manggala, angkat suara soal manuver sejumlah elite pusat yang dinilainya tidak produktif menjelang forum tertinggi partai tersebut. Menurut Dadya, seharusnya seluruh jajaran partai, terutama Sekjen PPP Arwani Thomafi, berfokus menyukseskan jalannya Muktamar. […]

expand_less