Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Pembiayaan MBG dalam Anggaran Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi

Pembiayaan MBG dalam Anggaran Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi

  • account_circle MA
  • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Tim Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 resmi menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian Pasal 22 ayat (3) beserta Penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Permohonan tersebut menguji konstitusionalitas ketentuan yang memasukkan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam komponen anggaran pendidikan.

Dalam dokumen kesimpulan, Pemohon menegaskan bahwa seluruh fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 memuat perintah konstitusional yang bersifat mutlak agar negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menurut Pemohon, ketentuan tersebut tidak hanya mengatur besaran alokasi anggaran, tetapi juga membatasi penggunaannya agar difokuskan pada kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan.

Pemohon juga berpandangan bahwa keterangan para ahli dan fakta persidangan memperlihatkan Program MBG merupakan layanan pendukung (secondary services) yang berfungsi meningkatkan kesiapan peserta didik mengikuti proses belajar, namun bukan bagian dari layanan inti (primary services) penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pembiayaan MBG dinilai tidak dapat dipersamakan dengan pendanaan bagi guru, proses pembelajaran, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun komponen utama pendidikan lainnya.

Selain itu, Pemohon menilai Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memperluas makna “pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan” tanpa memiliki dasar dalam norma pada batang tubuh undang-undang. Menurut Pemohon, penjelasan tersebut tidak lagi sekadar menerangkan norma, melainkan membentuk norma baru yang berdampak langsung terhadap ruang lingkup penggunaan mandatory spending anggaran pendidikan.

Dalam kesimpulannya, Pemohon turut menyoroti berbagai persoalan pendidikan nasional yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, mulai dari masih adanya anak yang belum memperoleh akses pendidikan, kesejahteraan guru yang belum optimal, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Dengan kondisi tersebut, Pemohon berpendapat penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai komponen pendukung tidak sejalan dengan prinsip prioritas yang telah diperintahkan oleh konstitusi.

“Permohonan ini bukan untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut tetap dapat dijalankan melalui skema pembiayaan negara yang lebih tepat, seperti fungsi kesehatan, ketahanan pangan, atau perlindungan sosial. Yang kami uji adalah penggunaan mandatory spending anggaran pendidikan yang secara konstitusional diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Tim Kuasa Hukum Pemohon dalam keterangan tertulisnya, (10/72026)

Berdasarkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta keterangan para ahli yang telah diajukan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis tidak termasuk dalam cakupan mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPD Soroti Anggota DKPP Naik Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas

    KPD Soroti Anggota DKPP Naik Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Jakarta – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) meminta Komisi II DPR RI memberikan sanksi tegas terhadap Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, setelah namanya muncul dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Ketua KPD, Miftahul Arifin, mengatakan kemunculan nama anggota DKPP dalam persidangan etik menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi […]

  • Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf

    Prabowo Bicara Palestina-Israel, Ini Respons PBNU!

    • calendar_month Sabtu, 31 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel, asal negara itu terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Pernyataan ini menuai respons luas, termasuk dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang menyebut Prabowo tetap konsisten dengan garis politik luar negeri Indonesia. “Presiden Prabowo konsisten,” kata Gus […]

  • Bahlil Lahadalia, Sari Yuliati dan Sarmuji beserta jajaran pengurus DPP Partai Golkar dalam acara Senam Partai di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (16/11) menyambut HUT ke-60 Partai Golkar.

    Golkar Siap Sambut Jokowi, Jendela Sampai Pagar Dibuka!

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan sinyal terbuka bagi siapa pun tokoh nasional yang ingin bergabung ke partai berlambang pohon beringin itu, termasuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan ini muncul menanggapi hangatnya isu keterlibatan Jokowi dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang belakangan santer dikaitkan dengannya sebagai calon ketua […]

  • Azealia Banks

    Azealia Banks Sentil Dunia, Soroti Indonesia Jadi “Tempat Sampah” Global

    • calendar_month Selasa, 15 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 47
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Rapper asal Amerika Serikat, Azealia Banks, memicu kehebohan di media sosial usai menyebut Indonesia sebagai “tempat sampah dunia.” Ungkapan pedas itu ia tuliskan di platform X pada Sabtu (11/3), yang sontak membuat namanya trending di jagat maya. “Indonesia adalah tempat sampah dunia. Saya tak suka mengatakannya, tapi Indonesia adalah tanah terlantar yang […]

  • Futsal Indonesia Bersiap Berbenah, AFI Bangun Sistem Kompetisi dari Sekolah ke Klub Profesional

    Futsal Indonesia Bersiap Berbenah, AFI Bangun Sistem Kompetisi dari Sekolah ke Klub Profesional

    • calendar_month Minggu, 31 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 38
    • 0Komentar

    JAKARTA, RELEVAN.CO.ID – Federasi Futsal Indonesia (FFI) tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat pembinaan futsal nasional melalui pembentukan sistem kompetisi berjenjang yang mencakup tingkat pelajar hingga profesional. Skema tersebut diharapkan menjadi jalur pembinaan yang jelas bagi atlet muda menuju level tertinggi kompetisi futsal Indonesia. Sekretaris Jenderal FFI Budi Setiawan mengatakan, pengembangan futsal tidak cukup hanya […]

  • Demo Agustus

    Negara Dinilai Langgar HAM Berat, PJI Soroti Penahanan Aktivis

    • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Perempuan Jaga Indonesia (PJI) menuding negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam penanganan demonstrasi pro demokrasi Agustus 2025. Dari penangkapan sewenang-wenang hingga pembatasan hak menyusui bagi tahanan perempuan, deretan temuan PJI menyoroti praktik represif aparat yang dinilai mencederai prinsip keadilan. Menurut PJI, unjuk rasa yang menewaskan 10 orang dan […]

expand_less