Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Pembiayaan MBG dalam Anggaran Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi

Pembiayaan MBG dalam Anggaran Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi

  • account_circle MA
  • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
  • visibility 32
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Tim Kuasa Hukum Pemohon dalam Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 resmi menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara pengujian Pasal 22 ayat (3) beserta Penjelasannya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Permohonan tersebut menguji konstitusionalitas ketentuan yang memasukkan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam komponen anggaran pendidikan.

Dalam dokumen kesimpulan, Pemohon menegaskan bahwa seluruh fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 memuat perintah konstitusional yang bersifat mutlak agar negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menurut Pemohon, ketentuan tersebut tidak hanya mengatur besaran alokasi anggaran, tetapi juga membatasi penggunaannya agar difokuskan pada kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan.

Pemohon juga berpandangan bahwa keterangan para ahli dan fakta persidangan memperlihatkan Program MBG merupakan layanan pendukung (secondary services) yang berfungsi meningkatkan kesiapan peserta didik mengikuti proses belajar, namun bukan bagian dari layanan inti (primary services) penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pembiayaan MBG dinilai tidak dapat dipersamakan dengan pendanaan bagi guru, proses pembelajaran, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun komponen utama pendidikan lainnya.

Selain itu, Pemohon menilai Penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena memperluas makna “pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan” tanpa memiliki dasar dalam norma pada batang tubuh undang-undang. Menurut Pemohon, penjelasan tersebut tidak lagi sekadar menerangkan norma, melainkan membentuk norma baru yang berdampak langsung terhadap ruang lingkup penggunaan mandatory spending anggaran pendidikan.

Dalam kesimpulannya, Pemohon turut menyoroti berbagai persoalan pendidikan nasional yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah, mulai dari masih adanya anak yang belum memperoleh akses pendidikan, kesejahteraan guru yang belum optimal, hingga keterbatasan fasilitas pendidikan di berbagai daerah. Dengan kondisi tersebut, Pemohon berpendapat penggunaan anggaran pendidikan untuk membiayai komponen pendukung tidak sejalan dengan prinsip prioritas yang telah diperintahkan oleh konstitusi.

“Permohonan ini bukan untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut tetap dapat dijalankan melalui skema pembiayaan negara yang lebih tepat, seperti fungsi kesehatan, ketahanan pangan, atau perlindungan sosial. Yang kami uji adalah penggunaan mandatory spending anggaran pendidikan yang secara konstitusional diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan utama penyelenggaraan pendidikan nasional,” ujar Tim Kuasa Hukum Pemohon dalam keterangan tertulisnya, (10/72026)

Berdasarkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta keterangan para ahli yang telah diajukan, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Pemohon juga memohon agar Mahkamah menyatakan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis tidak termasuk dalam cakupan mandatory spending 20 persen anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sumber foto : KOMPAS.COM

    Tambang Longsor Tewaskan 14 Orang, Dedi Mulyadi Langsung Copot Izin Operasinya!

    • calendar_month Sabtu, 31 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    BANDUNG, CUPLIKAN.CO.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas dengan menutup lokasi tambang Galian C Gunung Kuda yang berada di Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon. Penutupan ini dilakukan menyusul longsornya tambang yang menewaskan 14 orang pekerja pada kejadian tragis yang mengguncang daerah tersebut. Dedi mengungkapkan bahwa izin pengelolaan tambang yang dipegang oleh […]

  • Adlin Panjaitan, saat silaturahmi dan roadshow AMPI ke tiga provinsi di Jawa yang dilakukan pada Sabtu-Rabu (2-6/8)

    Adlin Panjaitan Menulis Takdir dari PMII ke Golkar

    • calendar_month Kamis, 7 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dari lekuk sunyi Sei Rambai, yang letaknya ada di tepian Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan,  kampung yang diselimuti kabut pagi dan desir angin ladang, Adlin Panjaitan dilahirkan tepat pada 6 Februari 1996. Sejak awal, hidup tak pernah memberinya jalan yang datar. Ia tumbuh bersama gemetar harapan dan gelisah yang tak selalu bisa […]

  • Rahayu Tidar

    Usai Mundur Dari DPR, Rahayu Saraswati Tegaskan Terus Berjuang

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Keputusan mengejutkan datang dari politisi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, yang resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI. Namun, Rahayu menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah akhir dari perjuangannya. Dalam video pernyataannya, Rahayu menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan kontroversial yang viral di media sosial. Ia menegaskan tidak pernah bermaksud meremehkan perjuangan masyarakat, khususnya […]

  • Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Rico Alviano

    Pemerintah Diminta Percepat Bantuan Banjir Bandang Sumbar

    • calendar_month Minggu, 7 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKB, Rico Alviano, mendesak pemerintah mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, yang hingga kini masih banyak terisolasi. Rico mengatakan bahwa setelah 10 hari bencana melanda, sejumlah daerah masih mengalami pemadaman listrik total dan […]

  • Budisatrio Djiwandono, Ketua Umum Pemuda Tani Indonesia.

    Pemuda Tani Dorong Regenerasi Petani Lewat Inovasi Digital

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    BOGOR, CUPLIKAN.CO.ID – Momentum peringatan HUT ke-39 Pemuda Tani Indonesia dan Hari Sumpah Pemuda dimanfaatkan DPP Pemuda Tani Indonesia untuk menggelorakan semangat regenerasi petani muda di tengah pesatnya transformasi teknologi pertanian. Kegiatan bertajuk “Temu Pemuda: Dialog dan Penanaman” ini digelar serentak di delapan provinsi dan dipusatkan di Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (28/10). Ketua […]

  • Hamid Basyaib (Voicers)

    Pendeta Kecil Menegur Presiden Besar Trump

    • calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Oleh : Hamid Basyaib* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – USKUP Episkopal Washington, Pendeta Mariann Edgar Budde, secara terbuka menegur Presiden Donald Trump hari ini dalam sebuah kebaktian di Katedral Nasional di Washington, DC. Sehari sebelumnya Trump dengan lantang berpidato dengan nada bernada anti-imigran, anti-asing — konsisten dengan teriakan perangnya sejak presidensinya yang pertama. “Kita semua pernah menjadi […]

expand_less