Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » KPD Soroti Anggota DKPP Naik Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas

KPD Soroti Anggota DKPP Naik Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas

  • account_circle MA
  • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
  • visibility 34
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) meminta Komisi II DPR RI memberikan sanksi tegas terhadap Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, setelah namanya muncul dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Ketua KPD, Miftahul Arifin, mengatakan kemunculan nama anggota DKPP dalam persidangan etik menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap independensi lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu.

“Kami meminta DPR RI segera memanggil dan meminta klarifikasi Muhammad Tio Aliansyah. Jika terbukti melanggar kode etik atau prinsip independensi, DPR harus memberikan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Miftah, Jumat (3/7/2026).

Menurutnya, anggota DKPP harus menjadi teladan dalam menjaga integritas dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.

Miftah menilai DPR sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan memiliki tanggung jawab memastikan seluruh anggota DKPP tetap menjaga profesionalisme dan marwah lembaga.

“Proses pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP harus dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu,” ungkapnya.

Lanjut dia, penegakan etik harus berlaku sama bagi seluruh penyelenggara pemilu tanpa pengecualian.

“Tidak boleh ada standar ganda. Integritas penyelenggara pemilu adalah fondasi utama demokrasi yang harus dijaga bersama,” tegasnya.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Viva Yoga Mauladi saat menerima pengurus PATRI di Kantor Wakil Menteri Transmigrasi, Kalibata, Jakarta.

    PATRI Diapresiasi, Viva Yoga Sebut Anak Transmigran Berkembang Pesat

    • calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, memberikan apresiasi besar atas kontribusi PATRI (Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia) terhadap perkembangan anggotanya serta daerah-daerah transmigran di Indonesia. Hal ini diungkapkan Viva saat menerima pengurus PATRI di Kantor Wakil Menteri Transmigrasi, Kalibata, Jakarta. “Anak-anak transmigran sekarang hebat-hebat, ada yang sudah menjadi profesor, doktor, bahkan ada yang […]

  • Audiensi DPP PUI ke Partai Gelora

    PUI–Gelora Soroti Pergeseran Kebijakan Luar Negeri AS di Era Trump

    • calendar_month Sabtu, 2 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pertemuan antara Bidang Hubungan Luar Negeri (HLN) DPP Persatuan Ummat Islam (PUI) dan Bidang HLN DPN Partai Gelora Indonesia pada Jumat (1/8/2025) menjadi ruang diskusi strategis membedah perubahan peta politik luar negeri Amerika Serikat (AS) dan dampak luasnya terhadap konstelasi geopolitik global. Ketua Bidang HLN DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, memaparkan […]

  • Waketum PPP Rusli Effendi

    Waketum PPP Ingatkan: Jangan Bikin Gaduh Pilkada Internal!

    • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum DPP PPP, Rusli Effendi, memberikan peringatan keras agar tidak ada pihak luar yang ikut campur dalam proses pemilihan Ketua Umum PPP yang kini tengah ramai diperbincangkan. Hal ini disampaikan menyusul pertemuan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Muhammad Romahurmuziy (Romy), dengan Presiden Joko Widodo yang dianggap memicu spekulasi di internal partai. […]

  • Bahlil Lahadalia didampinggi beberapa jajaran pengurus DPP Partai Golkar dalam Rapat Pleno Perdana Partai Golkar yang digelar di Sekretariat DPP Partai Golkar, Jakarta pada Rabu (13/11/2024) malam. Sumber foto : Instagram Adies Kadir.

    Konsolidasi dan Media Digital, Fokus Baru Golkar di 2024

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan sejumlah arahan strategis dalam rapat pleno perdana DPP Partai Golkar di Jakarta, Rabu (13/11). Dalam rapat ini, Bahlil menekankan pentingnya konsolidasi masif sebagai upaya partai untuk memenangkan Pemilu 2024. Bahlil mengingatkan jajaran pengurus DPP Golkar agar aktif turun ke daerah, memastikan seluruh struktur partai […]

  • Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda

    BMKG Deteksi Bibit Siklon, DPR Minta Waspada

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap kemunculan bibit siklon tropis 93S di wilayah timur Indonesia yang berpotensi memicu cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, meminta pemerintah meningkatkan kewaspadaan dan tidak mengabaikan peringatan dini dari BMKG. […]

  • Kuasa Hukum Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail (sebelah kanan Hasto). Sumber foto : Instagram @genbanteng

    Siapkan Strategi di Sidang Pokok, Tim Hukum Hasto Desak KPK Ungkap Daftar Saksi

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Tim kuasa hukum Hasto Kristiyanto mulai menyusun langkah strategis menghadapi sidang pokok perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan. Usai putusan sela yang menolak nota keberatan, tim hukum mendesak transparansi dari Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait daftar saksi yang akan dihadirkan. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, menyebut pihaknya membutuhkan informasi […]

expand_less