Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Negara Dinilai Langgar HAM Berat, PJI Soroti Penahanan Aktivis

Negara Dinilai Langgar HAM Berat, PJI Soroti Penahanan Aktivis

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Perempuan Jaga Indonesia (PJI) menuding negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam penanganan demonstrasi pro demokrasi Agustus 2025. Dari penangkapan sewenang-wenang hingga pembatasan hak menyusui bagi tahanan perempuan, deretan temuan PJI menyoroti praktik represif aparat yang dinilai mencederai prinsip keadilan.

Menurut PJI, unjuk rasa yang menewaskan 10 orang dan membuat satu orang dalam kondisi koma seharusnya menjadi perhatian serius negara. Namun, alih-alih membentuk tim investigasi independen, aparat justru sibuk memburu, menangkap, dan mengkriminalisasi puluhan aktivis, mahasiswa, hingga warga sipil.

“Negara bukan hanya gagal melindungi hak warganya, tetapi juga menambah penderitaan dengan memperlakukan aktivis secara tidak manusiawi,” ungkap PJI dalam keterangan resmi, Selasa (23/9).

PJI yang melakukan kunjungan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri menemukan fakta mencengangkan. Para tahanan pro demokrasi mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak, di antaranya:

  • Dilarang membawa alat tulis dengan alasan sepele, padahal menulis bisa menjadi cara mengurangi tekanan psikis.

  • Pembatasan kunjungan dengan aturan yang berubah sewaktu-waktu, membuat keluarga dan pengacara kesulitan bertemu.

  • Hak menyusui terampas, memutus akses bayi terhadap ASI dan menyalahi prinsip perlindungan anak.

  • Tidak ada pendampingan psikologis, meski banyak tahanan mengalami trauma berat.

  • Anak-anak ikut ditahan, bertentangan dengan UU Perlindungan Anak dan standar internasional.

Kasus yang paling disorot adalah penahanan warga hanya karena memiliki buku filsafat. “Di Jawa Timur ada yang ditangkap karena buku Marxisme karya Franz Magnis Suseno. Padahal buku itu justru mengkritik Marxisme,” ungkap PJI.

PJI menyebut tindakan represif aparat bukan sekadar pelanggaran prosedur hukum, melainkan ancaman serius terhadap demokrasi.

“Ketika rakyat ditakut-takuti hanya karena membaca dan berpikir, itu tandanya demokrasi berada di ambang kehancuran,” ujar perwakilan PJI.

Lebih jauh, PJI menegaskan bahwa kriminalisasi atas dasar kepemilikan buku adalah inkonstitusional dan mencederai semangat mencerdaskan bangsa.

Untuk menghentikan praktik represif, PJI mendesak Presiden segera melakukan reformasi Polri dengan perspektif keadilan gender. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah lebih serius menangani masalah struktural seperti pengangguran, PHK massal, dan praktik KKN yang melemahkan rakyat.

“Stop proyek-proyek mercusuar yang hanya menambah ketimpangan. Fokuslah pada pemenuhan tuntutan rakyat agar keadilan sosial benar-benar terwujud,” tegas PJI (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kereta Rel Listrik

    KRL Tanpa Subsidi, Bagaimana Daya Beli Masyarakat Terhadap Tarif Asli?

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah berencana mengubah skema subsidi untuk Kereta Rel Listrik (KRL) dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis penerima. Selama ini, masyarakat Jabodetabek menikmati tarif KRL dengan bantuan subsidi PSO, tetapi jika subsidi ini dihapus, daya beli masyarakat terhadap tarif asli KRL patut dipertanyakan. Saat ini, penumpang KRL hanya membayar Rp 3.000 […]

  • Ketua Harian PSI, Ahmad Ali

    Ahmad Ali Temui Jokowi Usai Dilantik Ketua Harian PSI

    • calendar_month Minggu, 28 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    SOLO, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediaman pribadinya di Solo, Minggu (28/9/2025). Pertemuan tertutup itu berlangsung sekitar satu jam, hanya dua hari setelah Ahmad Ali resmi dilantik sebagai Ketua Harian DPP PSI oleh Ketua Umum Kaesang Pangarep. “Datang dari daerah […]

  • Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono.

    Jokowi Ogah ke PPP, PSI Sambut Hangat, Golkar Legowo

    • calendar_month Selasa, 10 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan santai Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang lebih memilih Partai Solidaritas Indonesia (PSI) daripada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sontak memicu berbagai tanggapan dari kalangan politik. Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menilai keputusan Jokowi sebagai hak pribadi yang sah menurut konstitusi. “Semua warga negara Indonesia bebas menentukan sikap politiknya, termasuk Pak […]

  • Massa Aksi Demonstrasi di Nepal yang dipenuhi Gen Z

    Heboh! Dana Rp14 Triliun Diduga Kendalikan Politik Nepal

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    NEPAL, CUPLIKAN.CO.ID – Nepal tengah diguncang krisis politik usai Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mundur akibat gelombang protes besar-besaran yang dipimpin anak muda. Aksi yang menewaskan lebih dari 30 orang itu bukan hanya dipicu isu korupsi, pengangguran, dan pemblokiran media sosial, tapi juga dikaitkan dengan campur tangan asing—terutama Amerika Serikat. Dokumen internal yang dibocorkan ke […]

  • Ketua MPR RI sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani (kiri)

    Sekjen Gerindra : Prabowo Titip Pesan Spesial untuk Megawati Lewat Dasco!

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, akhirnya buka suara soal pertemuan politik yang menyita perhatian: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Mensesneg Prasetyo Hadi mendatangi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. Di balik kunjungan tersebut, rupanya terselip pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. “Pesan dari Pak […]

  • Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi

    Surat Pengunduran Diri Hasan Nasbi Belum Disetujui Presiden

    • calendar_month Rabu, 30 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Meski Hasan Nasbi telah menyatakan mundur dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), surat pengunduran dirinya ternyata belum mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkap langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. “Bapak Presiden sudah kami laporkan. Namun beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya. Jadi belum sampai pada tahap sudah […]

expand_less