Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Suparji Ahmad Soroti Dampak Putusan MK 135 dan Tantangan Teknis Pemilu

Suparji Ahmad Soroti Dampak Putusan MK 135 dan Tantangan Teknis Pemilu

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Suparji Ahmad, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXIII/2025 merupakan keputusan strategis yang akan mengubah desain pemilu nasional dan lokal di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Pemuda “Perspektif Pemuda Pasca Putusan 135 MK Tentang Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal” yang digelar DPP KNPI di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Suparji menjelaskan bahwa putusan tersebut membawa konsekuensi hukum yang mengikat seluruh elemen bangsa karena bersifat erga omnes, berlaku untuk semua meskipun bukan pihak pemohon. “Inilah keunikan dari putusan MK. Berbeda dengan perkara pidana atau perdata yang hanya mengikat para pihak, putusan MK tetap berlaku bagi semua warga negara meski tidak ikut memohon,” jelasnya.

Menurut Suparji, pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK 135 didasari sejumlah pertimbangan penting. Salah satunya adalah tragedi kelelahan petugas dalam penyelenggaraan pemilu serentak sebelumnya, yang mengakibatkan banyak korban sakit hingga meninggal dunia. Selain itu, pemilu serentak dinilai menyebabkan “keletihan demokrasi”, di mana fokus publik hanya tertuju pada pemilihan presiden, sementara isu lokal menjadi terpinggirkan.

“Isu-isu kedaerahan termarginalisasi karena semua terkonsentrasi pada pemilu nasional. Padahal isu lokal sama pentingnya. Ini menjadi salah satu alasan MK memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal,” ujar Suparji.

Suparji menekankan bahwa tantangan utama ke depan berada pada teknis pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal yang akan berlangsung pada periode 2029 hingga 2031. Ia menilai banyak hal yang belum terjawab, terutama terkait pengisian jabatan kepala daerah dalam masa transisi.

“Bagaimana dengan pengisian jabatan dari 2029 hingga 2031? Apakah diperpanjang? Diangkat penjabat? Atau dibiarkan kosong? Ini semua belum ada kejelasan,” tegasnya.

Ia menilai pemerintah dan DPR harus segera melakukan perubahan dan harmonisasi undang-undang, terutama UU Pemilu dan UU Pilkada, agar tidak terjadi kekosongan hukum. “Suka tidak suka, mau tidak mau, keputusan MK harus dilaksanakan. Maka undang-undangnya harus segera disesuaikan,” tambahnya.

Suparji juga mengingatkan agar penyelenggaraan pemilu mendatang mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum.

Peran Pemuda dalam Menjawab Tantangan Putusan MK

Dalam forum yang dihadiri berbagai organisasi kepemudaan, Suparji mengajak pemuda untuk mengambil peran strategis dalam proses perubahan tata kelola pemilu. Ia menekankan bahwa pemuda harus menjadi bagian dari penyusunan gagasan dan solusi, bukan hanya pengamat.

“Ini momentum bagi pemuda untuk berada di barisan terdepan. Pemuda harus memberi masukan cerdas kepada pemerintah dan DPR tentang skema teknis pelaksanaan pemilu pasca Putusan MK 135,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjadi pembelajar seumur hidup. Menurutnya, di era akses informasi yang sangat mudah, keunggulan manusia bukan lagi sekadar pengetahuan, tetapi kemampuan memberi inspirasi dan melahirkan solusi.

“Dengan AI dan internet, ilmu bisa dicari kapan saja. Yang dibutuhkan adalah inspirasi, eksplorasi, dan kemampuan memformulasikan solusi,” kata Suparji.

Menutup pemaparan, Suparji menegaskan harapannya agar perubahan sistem pemilu tidak hanya menghasilkan demokrasi prosedural, tetapi juga demokrasi substantif yang mampu menyejahterakan rakyat dan ditegakkan dengan norma hukum yang baik.

“Demokrasi tanpa aturan hukum bisa menjadi anarkis. Sebaliknya, hukum tanpa nilai demokrasi menjadi otoriter. Putusan MK 135 harus kita jadikan momentum untuk memperbaiki sistem hukum dan memperkuat demokrasi kita,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Persidangan perselisihan hubungan industrial atau PHI yang melibatkan jurnalis Miftah Faridl melawan perusahaan tempatnya bekerja, CNN Indonesia di PN Surabaya pada Selasa (4/3/2025) lalu. Sumber foto : Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

    CNN Indonesia Kalah Gugatan, Wajib Bayar Upah Jurnalis yang Dipotong

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Surabaya yang menghukum CNN Indonesia membayar kekurangan upah jurnalis Miftah Faridl menjadi tonggak penting dalam perjuangan hak-hak pekerja media. Kasus ini dinilai sebagai preseden kuat dalam menolak praktik pemotongan upah sepihak yang kerap terjadi di industri jurnalistik. Putusan yang diunggah di Sistem […]

  • Muhammad Arief Rosyid Hasan (ketiga dari kiri). Sumber foto : AMPI Media Centre.

    Muhammad Arief Rosyid Hasan : Silaturahmi, Gagasan, dan Cita-cita Perubahan

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 44
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Di tanah yang pernah dilintasi pasukan Sultan Hasanuddin dengan gelegar semangat melawan kolonialisme, dan di antara batu-batu benteng tua Somba Opu yang masih menyimpan bau mesiu dan kenangan keberanian, Muhammad Arief Rosyid Hasan dilahirkan pada 4 September 1986. Kelak anak laki-laki itu akan menjelma bukan hanya sebagai pemimpin organisasi, tetapi juga penjelajah […]

  • Sekjen DPP Partai Golkar, Sarmuji, dalam acara soft launching Media Centre di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025). Sumber foto : Dwiki Setyawan.

    Golkar Tanggapi Putusan MK : “Pendidikan Swasta Bisa Terancam”

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemerintah menggratiskan pendidikan SD dan SMP, termasuk di sekolah swasta. Menurutnya, putusan tersebut terkesan ideal tapi minim pertimbangan realistis hingga dapat membuat pendidikan swasta bisa terancam. “Keputusan MK itu final dan mengikat, tapi kami harap sebelum membuat keputusan […]

  • Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo),Moeldoko

    Moeldoko: Preman Ganggu Investasi Harus Dihabisi

    • calendar_month Kamis, 1 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), Moeldoko, menegaskan pentingnya menciptakan iklim investasi yang bersih dari gangguan, termasuk dari organisasi masyarakat (ormas) yang bertindak seperti preman. Menurutnya, aksi-aksi ormas yang mengintervensi proyek-proyek otomotif, seperti pembangunan pabrik mobil listrik milik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat, tak boleh ditoleransi. Ia menyebut […]

  • Orang-orang berdiri di dekat sebuah kendaraan yang dibakar oleh para demonstran saat aksi protes menentang korupsi dan keputusan pemerintah memblokir sejumlah platform media sosial, di Kathmandu, Nepal, 8 September. Sumber foto : REUTERS

    Jejak Rp14 Triliun AS di Balik Krisis Politik Nepal

    • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    NEPAL, CUPLIKAN.CO.ID – Gelombang protes yang melengserkan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menyingkap lapisan lain dari dinamika politik Nepal: aliran dana asing yang nilainya fantastis. Sejak 2020, Amerika Serikat disebut telah mengucurkan lebih dari 900 juta dolar AS (sekitar Rp14 triliun) untuk berbagai program yang menyentuh langsung sektor politik, media, hingga kelompok muda di negeri […]

  • Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, saat memimpin Sidang Paripurna Terakhir MPR RI Periode 2019-2024. Sumber foto : Setjen DPR/MPR

    MPR Sahkan Perubahan Tata Tertib, Bentuk Mahkamah Kehormatan Baru

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 mengesahkan Peraturan MPR Nomor I/MPR/2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu perubahan signifikan adalah pembentukan Mahkamah Kehormatan yang bersifat ad hoc, yang akan bertugas menangani pengaduan pelanggaran kode etik oleh anggota MPR. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas lembaga MPR dalam menjalankan […]

expand_less