Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Indrajaya Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan

Indrajaya Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberhentikan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, setelah diketahui berangkat umrah di tengah bencana banjir yang melanda wilayah tersebut.

Indrajaya menilai tindakan sang bupati sebagai bentuk kelalaian serius dan pelanggaran terhadap tanggung jawab moral serta jabatan publik, khususnya ketika masyarakat sedang menghadapi situasi darurat.

“Seorang kepala daerah tidak hanya memegang mandat politik, tetapi juga mandat moral dan kemanusiaan. Ketika rakyatnya terdampak bencana, bupati wajib hadir, memimpin, dan memastikan seluruh penanganan berjalan cepat. Kepergian Bupati Aceh Selatan untuk umrah saat rakyatnya dilanda banjir merupakan bentuk pengabaian tugas,” tegas Indrajaya, Selasa (9/12/2025).

Menurutnya, perintah Presiden kepada Mendagri untuk memberhentikan Bupati Aceh Selatan merupakan langkah tepat dan sesuai landasan hukum.

“Presiden menjalankan kewenangannya dengan benar. Mendagri memiliki dasar hukum kuat untuk memberhentikan bupati yang lalai, melanggar sumpah jabatan, atau tidak menjalankan kewajibannya dalam penanggulangan bencana. Dalam kasus ini, kelalaiannya sangat jelas,” ujarnya.

Indrajaya menjabarkan sejumlah payung hukum yang menguatkan langkah tersebut, di antaranya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya (UU No. 9/2015), khususnya Pasal 78–79 terkait pemberhentian kepala daerah. Selain itu, UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk bersikap tanggap serta memprioritaskan keselamatan warganya saat bencana.

Ia juga menyebut PP No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai dasar yang menegaskan kewajiban kepala daerah untuk memastikan proses penanganan bencana berjalan efektif dan terkoordinasi.

Lebih lanjut, Indrajaya menegaskan bahwa seorang kepala daerah yang meninggalkan wilayah saat bencana tanpa alasan mendesak dapat dianggap melanggar etika jabatan serta tidak menjalankan kewajibannya.

Legislator asal Dapil Papua Selatan itu berharap kasus Bupati Aceh Selatan menjadi preseden penting bagi seluruh kepala daerah.

“Kepala daerah harus siap siaga 24 jam ketika bencana terjadi. Jabatan itu amanah, bukan fasilitas. Saya berharap tindakan tegas ini menjadi pelajaran agar tidak ada lagi kepala daerah yang abai,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPD Soroti Anggota DKPP Naik Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas

    KPD Soroti Anggota DKPP Naik Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas

    • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Jakarta – Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) meminta Komisi II DPR RI memberikan sanksi tegas terhadap Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, setelah namanya muncul dalam sidang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Ketua KPD, Miftahul Arifin, mengatakan kemunculan nama anggota DKPP dalam persidangan etik menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi […]

  • Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan,

    PKB Soroti Kelemahan Pemerintah Kendalikan Lonjakan Harga Beras

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 70
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan tegas kembali datang dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Daniel Johan, yang menilai pemerintah belum menunjukkan kapasitas memadai dalam mengendalikan harga beras secara nasional. Menurutnya, wacana penerapan rayonisasi harga beras justru menunjukkan lemahnya strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Daniel menilai kebijakan tersebut bukan solusi, melainkan potensi masalah baru […]

  • Sekjen MN Kahmi, Samsul Qomar, dalam diskusi bertajuk “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen melalui Asta Cita Kemandirian Pangan dan Pencapaian SDGs” di Jakarta, Rabu (18/6)

    Bahas Ketahanan Pangan, KAHMI Tawarkan Jalan Baru Pembangunan

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Di tengah tantangan global yang kian kompleks, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menyerukan perlunya arah baru pembangunan nasional yang bertumpu pada kemandirian pangan sebagai fondasi. Dalam diskusi publik bertajuk “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen melalui Asta Cita Kemandirian Pangan dan Pencapaian SDGs” yang digelar di Jakarta, Rabu (18/6), KAHMI menawarkan gagasan […]

  • Ketua DPW PPP Maluku, Aziz Hentihu

    PPP Maluku : PPP Warisan Umat, Tidak Boleh Dikendalikan dari Kamar Hotel!

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    AMBON, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Maluku melontarkan kritik keras terhadap Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan PPP versi Muhammad Mardiono. Mereka menilai SK tersebut cacat hukum sekaligus mempermalukan demokrasi. Ketua DPW PPP Maluku, Aziz Hentihu, menyebut langkah pemerintah itu hanya memperkuat manuver sepihak yang dilakukan […]

  • Pemadaman Berulang di Kendari, Kerugian Warga Ditaksir Miliaran: PLN Didesak Bertanggung Jawab

    Pemadaman Berulang di Kendari, Kerugian Warga Ditaksir Miliaran: PLN Didesak Bertanggung Jawab

    • calendar_month Rabu, 9 Sep 2026
    • account_circle IP
    • visibility 26
    • 0Komentar

    Muhammad Rizky, Direktur Kajian dan Advokasi DPP Pemuda NusantaraKENDARI — Pemadaman listrik berulang di sejumlah wilayah Kota Kendari sejak awal September 2026 menuai kecaman. Gangguan tersebut dinilai telah menghambat aktivitas masyarakat dan pelaku usaha serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Direktur Kajian dan Advokasi DPP Pemuda Nusantara, Muhammad Rizky, menyebut kerugian masyarakat secara akumulatif ditaksir […]

  • Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid saat berpose bersama 60 tukang becak penerima zakat.

    Ra Hamid Bagikan Zakat Ramadan untuk 600 Abang Becak

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Bupati Bondowoso, Abdul Hamid Wahid, atau yang akrab disapa Ra Hamid, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat kurang mampu. Dalam suasana Ramadan yang penuh berkah, sebanyak 600 abang becak di Bondowoso menerima zakat sebagai bentuk perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah. Acara yang berlangsung di halaman Pendopo Raden Bagus Assra, Selasa (18/3/2025), dipenuhi […]

expand_less