Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » MPR Sahkan Perubahan Tata Tertib, Bentuk Mahkamah Kehormatan Baru

MPR Sahkan Perubahan Tata Tertib, Bentuk Mahkamah Kehormatan Baru

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 mengesahkan Peraturan MPR Nomor I/MPR/2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satu perubahan signifikan adalah pembentukan Mahkamah Kehormatan yang bersifat ad hoc, yang akan bertugas menangani pengaduan pelanggaran kode etik oleh anggota MPR. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas lembaga MPR dalam menjalankan fungsinya.

Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, menjelaskan bahwa perubahan tata tertib ini bertujuan untuk menyelaraskan peraturan MPR dengan perkembangan hukum dan ketatanegaraan terkini. “Perubahan tata tertib ini dilakukan untuk memperjelas aturan, menyesuaikan dengan sistem perundang-undangan terbaru, dan meningkatkan efektivitas kinerja MPR,” ujar Bambang saat memberikan keterangan usai Sidang Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Mahkamah Kehormatan, menurut Bambang, akan dibentuk berdasarkan putusan Rapat Gabungan MPR jika terdapat pengaduan terkait pelanggaran kode etik oleh anggota MPR. Mahkamah ini bersifat ad hoc dan tidak permanen, hanya dibentuk ketika diperlukan.

“Mahkamah Kehormatan ini akan mengkaji, memeriksa, dan memberikan rekomendasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota MPR,” tambahnya.

Selain pembentukan Mahkamah Kehormatan, perubahan tata tertib ini juga mencakup penambahan bab baru. Dari yang semula terdiri atas 15 bab menjadi 16 bab, dengan jumlah pasal yang meningkat dari 174 pasal menjadi 182 pasal. Penambahan ini diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan tugas dan wewenang MPR yang semakin kompleks.

Bambang mengungkapkan bahwa perubahan ini mencakup perbaikan redaksional dan penyesuaian rumusan pasal serta ayat agar lebih sesuai dengan kaidah bahasa hukum dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perubahan ini meliputi penggunaan istilah “keputusan” yang diganti menjadi “putusan” untuk menyebut produk hukum MPR. “Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penggunaan istilah dalam peraturan MPR,” jelasnya.

Penyesuaian lainnya adalah perubahan istilah “kelompok anggota” menjadi “kelompok DPD”, “sidang” menjadi “sidang paripurna”, serta beberapa perubahan frasa lain yang menyesuaikan dengan perkembangan istilah hukum yang ada. Bambang menekankan bahwa perubahan ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi pelaksanaan tugas MPR.

Perubahan tata tertib ini juga mencakup pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah atau janji bagi anggota MPR. Dalam tata tertib baru, sumpah atau janji harus diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji…” dan seterusnya. Penambahan ini dilakukan untuk mempertegas komitmen anggota MPR terhadap tugas dan kewajibannya.

Sidang paripurna ini dihadiri oleh para pimpinan MPR, termasuk Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Fadel Muhammad, Yandri Susanto, dan Amir Uskara. Selain itu, hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel, dan Muhaimin Iskandar.

Selain perwakilan MPR dan DPR, hadir pula Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Sidang paripurna ini berlangsung tertib dan penuh nuansa kebersamaan, menandai akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024 dengan sejumlah keputusan penting yang diharapkan dapat memperkuat fungsi dan kewenangan MPR di masa mendatang.

Dengan perubahan tata tertib ini, MPR diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi. Pembentukan Mahkamah Kehormatan juga diharapkan mampu menjaga integritas anggota MPR dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengajian Al-Hidayah bersama DKM Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar menggelar kegiatan sosial bertajuk "Berbagi Kebahagiaan Bersama Ibu Sri Suparni Bahlil" yang digelar di Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta pada Sabtu (15/3/2025)

    DPP Pengajian Al-Hidayah Berbagi Kebahagiaan di Ramadan, Santuni Yatim dan Dhuafa

    • calendar_month Minggu, 16 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 49
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengajian Al-Hidayah bersama DKM Masjid Ainul Hikmah DPP Partai Golkar menggelar kegiatan sosial bertajuk “Berbagi Kebahagiaan Bersama Ibu Sri Suparni Bahlil” di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar di Slipi Jakarta pada Sabtu (15/3/2025) kemarin. Acara ini menjadi momentum berbagi kepada anak yatim, dhuafa, serta masyarakat yang membutuhkan, […]

  • Sumail Abdullah

    Sumail Abdullah Desak KKP Atasi Krisis Tangkapan Ikan Muncar

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ir. H. Sumail Abdullah, menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (24/11/2025). Dalam forum tersebut, Sumail menyoroti kegelisahan para nelayan terkait terus menurunnya hasil […]

  • Bambang Haryo Soekartono, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra (Kedua Kiri Baju Batik).

    Anggota DPR Bambang Haryo Minta BMKG Tingkatkan Akurasi Analisis Cuaca

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, meminta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meningkatkan akurasi dalam analisis dampak bencana alam dan ramalan cuaca, khususnya terkait erupsi Gunung Lewotobi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kritik ini muncul setelah BMKG menyatakan bahwa abu vulkanik dari erupsi Lewotobi berpotensi mencapai […]

  • DPR Nilai Pemerintah Makin Responsif dalam Menetapkan Harga BBM

    DPR Nilai Pemerintah Makin Responsif dalam Menetapkan Harga BBM

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Christiany Eugenia Paruntu menilai pemerintah semakin adaptif dalam menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Ia mengapresiasi langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama badan usaha penyedia BBM yang melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi mulai 1 […]

  • Serangan Israel

    Peralatan Komunikasi Hezbollah Meledak, Israel Dituding Bertanggung Jawab

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BEIRUT/JERUSSALEM, CUPLIKAN.CO.ID – Serangan yang menghancurkan peralatan komunikasi Hezbollah, menewaskan puluhan orang, dituding dilakukan oleh Israel. Pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah, menuding serangan itu dilakukan untuk melumpuhkan operasi kelompoknya. Nasrallah mengatakan bahwa serangan tersebut adalah bentuk “kejahatan yang melanggar batas moral dan hukum”. Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut, namun sumber keamanan menunjukkan bahwa […]

  • Sekjen DPP Partai Golkar, M.Sarmuji

    Senggol Arteria Dahlan, Sarmuji : Kalau Pak Arteria di Golkar, Sekarang Masih di Senayan

    • calendar_month Kamis, 24 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, melontarkan sindiran ringan namun tajam kepada politisi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, dalam diskusi publik bertajuk “Quo Vadis Pemilu Indonesia? Dampak Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap Pemilu Serentak 2024”, di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (24/7). Dalam sambutannya, Sarmuji menyebut Arteria sebagai sahabat dekatnya di dapil yang […]

expand_less