Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Suparji Ahmad Soroti Dampak Putusan MK 135 dan Tantangan Teknis Pemilu

Suparji Ahmad Soroti Dampak Putusan MK 135 dan Tantangan Teknis Pemilu

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pakar Hukum Tata Negara, Suparji Ahmad, menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXIII/2025 merupakan keputusan strategis yang akan mengubah desain pemilu nasional dan lokal di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Pemuda “Perspektif Pemuda Pasca Putusan 135 MK Tentang Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal” yang digelar DPP KNPI di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Suparji menjelaskan bahwa putusan tersebut membawa konsekuensi hukum yang mengikat seluruh elemen bangsa karena bersifat erga omnes, berlaku untuk semua meskipun bukan pihak pemohon. “Inilah keunikan dari putusan MK. Berbeda dengan perkara pidana atau perdata yang hanya mengikat para pihak, putusan MK tetap berlaku bagi semua warga negara meski tidak ikut memohon,” jelasnya.

Menurut Suparji, pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK 135 didasari sejumlah pertimbangan penting. Salah satunya adalah tragedi kelelahan petugas dalam penyelenggaraan pemilu serentak sebelumnya, yang mengakibatkan banyak korban sakit hingga meninggal dunia. Selain itu, pemilu serentak dinilai menyebabkan “keletihan demokrasi”, di mana fokus publik hanya tertuju pada pemilihan presiden, sementara isu lokal menjadi terpinggirkan.

“Isu-isu kedaerahan termarginalisasi karena semua terkonsentrasi pada pemilu nasional. Padahal isu lokal sama pentingnya. Ini menjadi salah satu alasan MK memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal,” ujar Suparji.

Suparji menekankan bahwa tantangan utama ke depan berada pada teknis pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal yang akan berlangsung pada periode 2029 hingga 2031. Ia menilai banyak hal yang belum terjawab, terutama terkait pengisian jabatan kepala daerah dalam masa transisi.

“Bagaimana dengan pengisian jabatan dari 2029 hingga 2031? Apakah diperpanjang? Diangkat penjabat? Atau dibiarkan kosong? Ini semua belum ada kejelasan,” tegasnya.

Ia menilai pemerintah dan DPR harus segera melakukan perubahan dan harmonisasi undang-undang, terutama UU Pemilu dan UU Pilkada, agar tidak terjadi kekosongan hukum. “Suka tidak suka, mau tidak mau, keputusan MK harus dilaksanakan. Maka undang-undangnya harus segera disesuaikan,” tambahnya.

Suparji juga mengingatkan agar penyelenggaraan pemilu mendatang mempertimbangkan aspek efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum.

Peran Pemuda dalam Menjawab Tantangan Putusan MK

Dalam forum yang dihadiri berbagai organisasi kepemudaan, Suparji mengajak pemuda untuk mengambil peran strategis dalam proses perubahan tata kelola pemilu. Ia menekankan bahwa pemuda harus menjadi bagian dari penyusunan gagasan dan solusi, bukan hanya pengamat.

“Ini momentum bagi pemuda untuk berada di barisan terdepan. Pemuda harus memberi masukan cerdas kepada pemerintah dan DPR tentang skema teknis pelaksanaan pemilu pasca Putusan MK 135,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjadi pembelajar seumur hidup. Menurutnya, di era akses informasi yang sangat mudah, keunggulan manusia bukan lagi sekadar pengetahuan, tetapi kemampuan memberi inspirasi dan melahirkan solusi.

“Dengan AI dan internet, ilmu bisa dicari kapan saja. Yang dibutuhkan adalah inspirasi, eksplorasi, dan kemampuan memformulasikan solusi,” kata Suparji.

Menutup pemaparan, Suparji menegaskan harapannya agar perubahan sistem pemilu tidak hanya menghasilkan demokrasi prosedural, tetapi juga demokrasi substantif yang mampu menyejahterakan rakyat dan ditegakkan dengan norma hukum yang baik.

“Demokrasi tanpa aturan hukum bisa menjadi anarkis. Sebaliknya, hukum tanpa nilai demokrasi menjadi otoriter. Putusan MK 135 harus kita jadikan momentum untuk memperbaiki sistem hukum dan memperkuat demokrasi kita,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Diskusi Buku "Golkar : Sejarah yang Hilang : Pemikiran dan Dinamika" di Sekretariat DPP Partai Golkar Jakarta pada Senin (08/12).

    Sejarawan JJ Rizal Ungkap Akar Sejarah Golkar

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sejarawan sekaligus penerbit Komunitas Bambu, JJ Rizal, memaparkan kembali akar sejarah Partai Golkar dalam acara Ngopi dan Diskusi Buku “Golkar, Sejarah yang Hilang: Akar Pemikiran dan Dinamika” yang digelar di Sekretariat DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (08/12). Dalam forum tersebut, Rizal menyoroti pentingnya memahami asal-usul Golkar melalui karya monumental akademisi Australia, David […]

  • Benjamin Netanyahu

    Houthi Luncurkan Peluru Kendali, Netanyahu Janji Balas

    • calendar_month Senin, 16 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Israel tengah menghadapi ancaman baru setelah kelompok Houthi meluncurkan serangan peluru kendali hipersonik dari Yaman yang mencapai wilayah Israel pada hari Minggu (!5/9/24). Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menjanjikan balasan berat terhadap kelompok tersebut. Netanyahu mengungkapkan dalam pertemuan mingguan pemerintah bahwa, Houthi telah meluncurkan peluru kendali dari Yaman ke wilayah kami pagi ini. […]

  • PT Bhakti Unggul Teknovasi saat menyelenggarakan kegiatan Workshop Cybersecurity Essentials: “Protecting Personal and Organizational Data” yang berlangsung di ZHM Premiere Hotel Padang pada Rabu (4/9/2024) lalu.

    Jasa Penetration Testing dan Manfaatnya untuk Keamanan Data Perusahaan

    • calendar_month Minggu, 12 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam era digital yang serba terhubung, keamanan data menjadi prioritas utama bagi setiap perusahaan. Salah satu cara paling efektif untuk memastikan keamanan sistem adalah melalui jasa penetration testing. Penetration testing atau uji penetrasi adalah proses simulasi serangan terhadap sistem komputer, aplikasi, atau jaringan untuk mengidentifikasi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak […]

  • Mahkamah Konstitusi

    Kontroversi Pernyataan Habiburokhman Picu Kekhawatiran Melemahnya MK

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Selasa (17/6), memicu kritik tajam dan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat sipil. Kritik tersebut bukan hanya soal substansi pernyataannya yang dianggap melecehkan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi juga soal indikasi melemahnya komitmen legislatif terhadap sistem demokrasi dan supremasi konstitusi. […]

  • Demo buruh

    Demo Buruh di DPR, KPBI Bawa 10 Tuntutan Besar

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 43
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh mulai bergerak menuju Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Aksi bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak: Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan” ini direncanakan digelar hari ini. Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menyebut aksi kali […]

  • BSNPG Dorong Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Pasca Evaluasi BGN

    BSNPG Dorong Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis Pasca Evaluasi BGN

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, RELEVAN.CO.ID – Oleh : Azhar Adam (Sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar/BSNPG) Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai pergantian pejabat. Langkah tersebut mengirimkan pesan tegas bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan agenda strategis nasional yang tidak boleh terganggu oleh lemahnya tata kelola, buruknya […]

expand_less