Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Negara Dinilai Langgar HAM Berat, PJI Soroti Penahanan Aktivis

Negara Dinilai Langgar HAM Berat, PJI Soroti Penahanan Aktivis

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 23 Sep 2025
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Perempuan Jaga Indonesia (PJI) menuding negara telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dalam penanganan demonstrasi pro demokrasi Agustus 2025. Dari penangkapan sewenang-wenang hingga pembatasan hak menyusui bagi tahanan perempuan, deretan temuan PJI menyoroti praktik represif aparat yang dinilai mencederai prinsip keadilan.

Menurut PJI, unjuk rasa yang menewaskan 10 orang dan membuat satu orang dalam kondisi koma seharusnya menjadi perhatian serius negara. Namun, alih-alih membentuk tim investigasi independen, aparat justru sibuk memburu, menangkap, dan mengkriminalisasi puluhan aktivis, mahasiswa, hingga warga sipil.

“Negara bukan hanya gagal melindungi hak warganya, tetapi juga menambah penderitaan dengan memperlakukan aktivis secara tidak manusiawi,” ungkap PJI dalam keterangan resmi, Selasa (23/9).

PJI yang melakukan kunjungan ke Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri menemukan fakta mencengangkan. Para tahanan pro demokrasi mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak, di antaranya:

  • Dilarang membawa alat tulis dengan alasan sepele, padahal menulis bisa menjadi cara mengurangi tekanan psikis.

  • Pembatasan kunjungan dengan aturan yang berubah sewaktu-waktu, membuat keluarga dan pengacara kesulitan bertemu.

  • Hak menyusui terampas, memutus akses bayi terhadap ASI dan menyalahi prinsip perlindungan anak.

  • Tidak ada pendampingan psikologis, meski banyak tahanan mengalami trauma berat.

  • Anak-anak ikut ditahan, bertentangan dengan UU Perlindungan Anak dan standar internasional.

Kasus yang paling disorot adalah penahanan warga hanya karena memiliki buku filsafat. “Di Jawa Timur ada yang ditangkap karena buku Marxisme karya Franz Magnis Suseno. Padahal buku itu justru mengkritik Marxisme,” ungkap PJI.

PJI menyebut tindakan represif aparat bukan sekadar pelanggaran prosedur hukum, melainkan ancaman serius terhadap demokrasi.

“Ketika rakyat ditakut-takuti hanya karena membaca dan berpikir, itu tandanya demokrasi berada di ambang kehancuran,” ujar perwakilan PJI.

Lebih jauh, PJI menegaskan bahwa kriminalisasi atas dasar kepemilikan buku adalah inkonstitusional dan mencederai semangat mencerdaskan bangsa.

Untuk menghentikan praktik represif, PJI mendesak Presiden segera melakukan reformasi Polri dengan perspektif keadilan gender. Selain itu, mereka juga meminta pemerintah lebih serius menangani masalah struktural seperti pengangguran, PHK massal, dan praktik KKN yang melemahkan rakyat.

“Stop proyek-proyek mercusuar yang hanya menambah ketimpangan. Fokuslah pada pemenuhan tuntutan rakyat agar keadilan sosial benar-benar terwujud,” tegas PJI (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rahayu Saraswati

    MKD Tegaskan Status Rahayu Saraswati Masih Anggota DPR

    • calendar_month Kamis, 30 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 37
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan bahwa Rahayu Saraswati Djojohadikusumo masih berstatus sebagai Anggota DPR RI periode 2024–2029, meskipun sebelumnya ia telah mengajukan permohonan pengunduran diri. Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, mengatakan keputusan itu merupakan tindak lanjut atas surat Majelis Kehormatan Partai Gerindra yang memastikan status keanggotaan Rahayu masih sah. […]

  • DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi Risiko

    DPR Bahas Pertumbuhan Ekonomi dan Mitigasi Risiko

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama jajaran pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus langkah-langkah mitigasi terhadap berbagai tantangan ekonomi. Dasco mengatakan, pertemuan tersebut difokuskan untuk merumuskan berbagai […]

  • Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie saat menjadi panelis dalam acara HSBC Summit 2025 Panel Discussion bertema Reimagining Indonesia's Global Competitiveness yang berlangsung di The Ritz Carlton SCBD, Jakarta, pada Selasa (22/04/2025). Sumber foto : Instagram @kadin.indonesia.official

    Geger Proyek Rp5T! Kadin Siapkan Audit dan Sanksi Tegas

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia akhirnya buka suara terkait viralnya dugaan oknum meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun tanpa lelang. Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas dan menyeluruh demi menjaga reputasi kelembagaan dan iklim investasi nasional. “Kami membentuk Tim Verifikasi Organisasi dan Etika […]

  • Pengurus DPTP PKS saat menerima SK Kemenkum dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    Resmi! Almuzzammil Terima SK Menkum Perkuat PKS 2025

    • calendar_month Minggu, 22 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, secara resmi menerima Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, terkait perubahan struktur Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS masa bakti 2025–2030. Penyerahan SK tersebut berlangsung pada 20 Juni 2025 di Jakarta, disaksikan oleh jajaran pengurus inti, termasuk Sekjen DPP PKS […]

  • Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer . Sumber foto : ANTARA

    Noel Desak Polri Ungkap Teror terhadap Tempo: Ujian bagi Penegakan Hukum

    • calendar_month Minggu, 23 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Teror berupa kiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor Majalah Tempo dinilai sebagai ancaman serius terhadap kebebasan pers dan demokrasi. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus segera mengungkap dalang di balik aksi teror ini. “Saya mengutuk pelaku teror terhadap Majalah Tempo. Cara-cara biadab seperti ini […]

  • Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya

    Indrajaya Dukung Presiden Pecat Bupati Aceh Selatan

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberhentikan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, setelah diketahui berangkat umrah di tengah bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Indrajaya menilai tindakan sang bupati sebagai bentuk kelalaian serius dan pelanggaran […]

expand_less