Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » IJTI Pertanyakan Penetapan Tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV

IJTI Pertanyakan Penetapan Tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan pernyataan sikap menyusul penetapan tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV oleh Kejaksaan Agung RI. Langkah hukum tersebut diumumkan melalui siaran pers Kejagung bernomor PR – 331/037/K.3/Kph.3/04/2025 yang dirilis pada 22 April 2025.

Dalam pernyataannya, IJTI menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor, termasuk langkah hukum yang kini tengah dilakukan Kejaksaan Agung. Namun, IJTI menyoroti dan mempertanyakan dasar penetapan tersangka jika hal tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas jurnalistik.

“Kami mendukung penuh pengungkapan dugaan aliran dana suap senilai lebih dari Rp478 juta,” ujar IJTI dalam pernyataan resminya, “namun jika penetapan tersangka dilakukan karena aktivitas pemberitaan, maka hal ini menjadi preseden yang berbahaya.”

IJTI mengingatkan bahwa kerja jurnalistik, termasuk dalam menyampaikan informasi kritis, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, jika yang menjadi pokok permasalahan adalah produk jurnalistik, maka seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Dewan Pers, bukan melalui jalur pidana.

“Pemberitaan yang kritis adalah bagian dari fungsi kontrol sosial pers yang dijamin konstitusi. Jika langkah ini dibiarkan, maka bisa menjadi alat untuk membungkam media yang kritis,” lanjut IJTI.

IJTI juga menegaskan bahwa koordinasi dengan Dewan Pers adalah keharusan sebelum mengambil langkah hukum terhadap insan pers terkait produk jurnalistik. Mereka mengingatkan bahwa pendekatan represif semacam ini dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi dan menghambat kebebasan pers di Indonesia.

Di akhir pernyataannya, IJTI menyerukan kepada seluruh jurnalis untuk tetap menjunjung tinggi etika dan kode etik jurnalistik serta menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya. IJTI juga meminta aparat penegak hukum untuk menghormati kemerdekaan pers serta menghindari tindakan-tindakan yang berpotensi mengintimidasi kerja-kerja jurnalistik (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gambaran Jet Tempur F-35 yang dibuat AI.

    Tsunami Disinformasi Serbu Perang Iran-Israel, AI Jadi Senjata

    • calendar_month Sabtu, 21 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sejak Israel memulai serangan udara terhadap Iran pada 13 Juni lalu, gelombang disinformasi masif membanjiri dunia maya. Berdasarkan laporan BBC Verify,  dicatat puluhan unggahan yang memperbesar narasi kehebatan serangan balasan Iran dan keberhasilan menghancurkan target-target penting di Israel. Dalam analisisnya, BBC Verify menemukan banyak video palsu, termasuk hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI), […]

  • Salah satu adegan dalam film Roman Empire

    Review Film Roman Empire: Kekuasaan, Pengkhianatan, dan Kejatuhan dalam Balutan Sejarah

    • calendar_month Sabtu, 2 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Roman Empire, serial dokumenter-dramatis yang diproduksi oleh Netflix, menawarkan perspektif unik dalam menggambarkan kisah-kisah kekaisaran Romawi yang penuh intrik. Serial ini menggabungkan narasi historis dengan drama aksi langsung, memberikan pengalaman yang tidak hanya informatif tetapi juga menghibur. Dengan alur yang berfokus pada tokoh-tokoh penting dalam sejarah Romawi, seperti Commodus, Julius Caesar, dan […]

  • Pengamat Politik Rocky Gerung

    Rocky Gerung: Prabowo Sedang Gagalkan Manuver Politik Jokowi

    • calendar_month Senin, 5 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengamat politik Rocky Gerung menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto membatalkan mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo sebagai langkah politik yang tegas untuk mengakhiri bayang-bayang kekuasaan lama di tubuh militer. Rocky menyebut, tindakan tersebut adalah upaya menggagalkan manuver politik yang sebelumnya diasosiasikan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. “Mutasi Kunto Arief yang mendadak […]

  • Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya

    Atalia Desak Pemerintah Kaji Ulang Penggunaan APBN untuk Ponpes

    • calendar_month Jumat, 10 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, meminta pemerintah untuk mengaji ulang rencana penggunaan APBN dalam perbaikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny Sidoarjo. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. “Usulan penggunaan APBN ini harus dikaji ulang dengan sangat serius, sambil memastikan proses hukum berjalan dan kebijakan ke depan […]

  • Para tokoh nasional menghadiri Muktamar VI PBB yang digelar di Denpasar, Bali pada Senin (13/01/2025). Di antaranya : Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menko Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi sekaligus pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra, Plt Ketua Umum PPP M. Mardiono, dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Sumber foto : Istimewa.

    Hadiri Muktamar PBB, Viva Yoga : Mari Bangun Bangsa melalui Kolaborasi

    • calendar_month Rabu, 15 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    DENPASAR, CUPLIKAN.CO.ID – Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi ajang strategis untuk memperkuat kolaborasi politik demi membangun bangsa. Acara yang digelar pada Senin (13/01/2025) di Denpasar, Bali, ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Menteri Transmigrasi dan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, yang menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan muktamar […]

  • Komisi XI Cari Jalan agar Transfer ke Daerah Tak Tergerus

    Komisi XI Cari Jalan agar Transfer ke Daerah Tak Tergerus

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle MA
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pihaknya berupaya menjaga agar alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tidak mengalami penyusutan karena dana tersebut memiliki peran penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan di berbagai daerah. “TKD merupakan instrumen penting agar pembangunan tetap berlanjut,” ujar Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, (Rabu/24/6/2026). Ia menjelaskan bahwa Komisi […]

expand_less