Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Dikecam Publik, KPU Batalkan Aturan Rahasiakan Dokumen Capres Cawapres

Dikecam Publik, KPU Batalkan Aturan Rahasiakan Dokumen Capres Cawapres

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya resmi membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan 16 dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan.

Keputusan itu diumumkan langsung oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/9/2025). “Kami secara kelembagaan memutuskan membatalkan keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025,” tegas Afifuddin.

KPU mengaku keputusan pembatalan diambil setelah menerima gelombang kritik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan akademisi yang menilai aturan tersebut bisa menutup ruang transparansi dalam proses demokrasi. Afifuddin pun mengapresiasi masukan publik. “Kami mendengar dan mempertimbangkan seluruh kritik yang masuk,” ujarnya.

Sebelumnya, aturan yang menuai polemik itu menetapkan dokumen penting seperti e-KTP, akta kelahiran, SKCK, surat keterangan kesehatan, daftar riwayat hidup, ijazah, rekam jejak, hingga Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai data yang tidak dapat diakses publik tanpa izin pemilik.

Afifuddin menuturkan, ketentuan tersebut awalnya dibuat hanya sebagai bentuk penyesuaian terhadap UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang menegaskan bahwa data pribadi hanya bisa dibuka atas persetujuan pemilik. “Intinya kami menjaga kerahasiaan data tertentu, misalnya rekam medis,” jelasnya.

Meski demikian, Afif menekankan bahwa pembatalan ini tidak berarti mengabaikan perlindungan data pribadi. KPU tetap akan memperlakukan dokumen sesuai aturan hukum yang berlaku sembari memastikan aspek keterbukaan informasi publik berjalan.

Langkah KPU membatalkan aturan tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu. Transparansi dokumen capres-cawapres, terutama terkait rekam jejak dan laporan harta kekayaan, dianggap krusial agar masyarakat dapat menilai integritas calon pemimpin bangsa.

Dengan pembatalan ini, publik kembali dapat mengawasi proses pendaftaran pasangan capres-cawapres secara terbuka. “Selanjutnya semua akan mengacu pada aturan yang sudah ada,” pungkas Afifuddin (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Rumah Jabatan Anggota DPR RI

    Rumah Jabatan DPR Dihapus, Tunjangan Perumahan Disiapkan untuk Efisiensi

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretariat Jenderal DPR RI secara resmi menghapus fasilitas rumah jabatan untuk anggota DPR periode 2024-2029. Sebagai pengganti, anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan setiap bulan. Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR nomor B/733/RT.01/09/2024 tertanggal 25 September 2024. “Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas […]

  • ASUS Vivobook S14

    Bukan Laptop Biasa, ASUS Vivobook S14 Bikin Produktif Gila!

    • calendar_month Minggu, 1 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Di era digital saat ini, kecepatan dan kualitas output menjadi tuntutan utama, khususnya bagi para profesional dan bisnis yang bergerak di bidang coding serta kreasi konten. ASUS Vivobook S14 hadir sebagai solusi laptop cerdas, ditenagai AI, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan dinamis tersebut. Untuk aktivitas coding dan pengembangan aplikasi, Asus Vivobook S14 menawarkan performa gesit. […]

  • Ari Sutrisno, saat bergabung ke Partai Golkar.

    Ari Sutrisno, Anak Kampung dari Jepara Menuju Rumah Besar Partai Golkar

    • calendar_month Rabu, 30 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Jakarta menyimpan banyak wajah, tapi hari menjelang maghrib itu ia menampakkan wajahnya yang paling hening. Di langit, lampu-lampu kota mulai bersinar pelan, menunggu pertandingan final Piala AFF U23 antara Indonesia dan Vietnam yang akan segera dimulai dalam hitungan jam. Namun, di sebuah sudut di Bilangan Menteng Jakarta, tepatnya di Sekretariat AMPI Media […]

  • Voicers La Nyalla Mahmud Mattalitti

    Kejahatan Rekening Bansos Fiktif: Siapa yang Mampu Mengorganisasi?

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Oleh: AA LaNyalla Mahmud Mattalitti JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Belum lama ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan 10 juta rekening dormant yang menerima bantuan sosial (bansos). Kemudian PPATK kembali mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme. Ini tentu mengagetkan kita semua. Terutama terkait dengan penerima bansos fiktif. […]

  • Anggota Komisi X DPR RI F-PKB, Habib Syarief Muhammad

    PKB Soroti Krisis Air Bersih di Bencana Sumatra

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief, menyoroti daruratnya kondisi air bersih dan sanitasi di wilayah terdampak bencana Sumatra. Dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Kemendikti Saintek dan BRIN, Senin (8/12/2025), ia menyebut masyarakat berada dalam situasi ekstrem hingga terpaksa meminum air banjir untuk bertahan hidup. “Kami mendapat laporan […]

  • Pengurus YLBHI saat menyampaikan laporan tahunan di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa (8/1/2019). (Sumber Foto: VOA)

    YLBHI Desak Kapolri Pecat Kapolrestabes Semarang

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak Kapolri untuk segera memecat Kapolrestabes Semarang terkait dugaan upaya menutupi kasus pembunuhan Gamma, pelajar SMK yang diduga menjadi korban penembakan oleh polisi. YLBHI menilai tindakan ini merupakan modus kepolisian yang kerap berulang dalam berbagai kasus serupa, seperti kasus Sambo, Afif Maulana, dan Vina Cirebon. “Kami […]

expand_less