Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Rumah Jabatan DPR Dihapus, Tunjangan Perumahan Disiapkan untuk Efisiensi

Rumah Jabatan DPR Dihapus, Tunjangan Perumahan Disiapkan untuk Efisiensi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
  • visibility 84
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretariat Jenderal DPR RI secara resmi menghapus fasilitas rumah jabatan untuk anggota DPR periode 2024-2029. Sebagai pengganti, anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan setiap bulan. Kebijakan ini diumumkan melalui Surat Sekretariat Jenderal DPR nomor B/733/RT.01/09/2024 tertanggal 25 September 2024.

“Anggota DPR RI periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA),” demikian tertulis dalam surat yang dirilis dan dikutip Kamis (3/10).

Pemberian tunjangan ini berlaku segera setelah para anggota DPR baru dilantik. Sementara itu, anggota DPR periode sebelumnya yang masih tinggal di rumah jabatan diminta untuk segera menyerahkan rumah tersebut kepada pihak pengelola.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, mengonfirmasi kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa keputusan diambil untuk mendukung efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Namun, besaran tunjangan perumahan masih dalam tahap pembahasan.

“Besarannya masih dikonsultasikan, mengingat sewa rumah di sekitar Senayan sangat bervariasi,” ungkap Indra pada Kamis (3/10) lalu.

Menurut Indra, penghapusan fasilitas rumah jabatan ini juga didasarkan pada kondisi fisik bangunan yang sudah tua dan memerlukan biaya pemeliharaan yang semakin tinggi. Langkah ini dinilai lebih fleksibel dan efisien dibandingkan dengan pemeliharaan rumah jabatan.

“Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharaannya sudah tidak seimbang. Dan kalau dalam bentuk tunjangan kan lebih fleksibel,” ujar Indra.

Sebanyak 570 unit rumah jabatan anggota DPR saat ini tersebar di dua lokasi, yaitu di Kalibata dan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Seluruh rumah ini berada di bawah pengelolaan Kesekjenan DPR dan tercatat sebagai aset negara.

Indra menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara mengenai status rumah jabatan yang akan ditinggalkan. Rumah-rumah tersebut perlu diatur penggunaannya agar tetap memberikan manfaat.

“Aset tersebut memang tercatat di Kemkeu dan Setneg, jadi kami akan segera berkonsultasi terkait penggunaannya ke depan,” kata Indra.

Indra juga menambahkan, alasan lainnya di balik kebijakan ini adalah proyeksi perpindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pemberian tunjangan perumahan dianggap lebih sesuai dengan rencana perpindahan tersebut.

“Saya kira salah satu pertimbangan memang karena kita punya proyeksi terkait IKN, dan pemberian tunjangan lebih fleksibel dalam menyikapi hal ini,” jelas Indra dalam jumpa pers di Senayan, Jumat (4/10) kemarin.

Selain itu, Indra mengungkapkan bahwa kondisi rumah jabatan DPR yang ada saat ini sudah tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Sebagian besar rumah mengalami kerusakan dan biaya pemeliharaan terus membengkak.

“Rumah dinas tersebut memang sudah tidak ekonomis sebagai hunian. Sebagian besar kondisinya cukup parah,” ujarnya.

Meski tunjangan perumahan telah diputuskan, Indra menegaskan bahwa besaran tunjangan masih dalam tahap survei. Saat ini, pihaknya tengah melakukan survei harga sewa rumah di kawasan Senayan dan sekitarnya untuk mendapatkan gambaran yang ideal.

“Kami sedang bekerja dengan apraisal untuk menentukan besaran yang realistis. Kami ingin memastikan tunjangan ini cukup untuk rumah hunian yang layak dengan tiga kamar,” kata Indra.

Setelah survei selesai, besaran tunjangan akan dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan. Rapat bersama DPR akan digelar untuk menentukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan anggota DPR.

Namun, terkait masa depan rumah jabatan yang ada saat ini, Indra belum bisa memberikan kepastian. Pembahasan mengenai alih fungsi aset ini akan dilakukan setelah alat kelengkapan dewan terbentuk dan ada keputusan dari pihak pemerintah.

“Tentu nanti Menteri Keuangan yang baru akan berkonsultasi dengan komisi terkait, dan kita tunggu pembahasan lebih lanjut setelah ada rapat,” tutupnya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan tunjangan perumahan dapat menjadi solusi yang lebih efisien bagi para anggota DPR, sekaligus mendukung pengelolaan aset negara yang lebih optimal di masa mendatang (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bamsoet dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum di Universitas Borobudur, Jakarta, Selasa (19/11/2024) kemarin.

    Dorong Revisi Aturan Senjata Api, Bamsoet Tekankan Kepastian Hukum

    • calendar_month Rabu, 20 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Borobudur, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang mengatur kepemilikan senjata api. Menurutnya, regulasi ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan pembaruan yang lebih spesifik dan modern. “Perubahan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun […]

  • Aksi Ketiga di KPK, SMUK-KMPPN Desak Kasus Dugaan KKN Dinas Pertanian Kalsel Segera Dibuka

    Aksi Ketiga di KPK, SMUK-KMPPN Desak Kasus Dugaan KKN Dinas Pertanian Kalsel Segera Dibuka

    • calendar_month Rabu, 12 Agt 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 74
    • 0Komentar

    Aksi Ketiga di Jakarta, relevan.co.id – Solidaritas Masyarakat Untuk Keadilan (SMUK) bersama Kesatuan Mahasiswa dan Pergerakan Pemoeda Nusantara (KMPPN) kembali menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu (12/8/2026). Aksi tersebut merupakan aksi ketiga yang dilakukan kedua kelompok dalam rangka mengawal laporan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme […]

  • Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi

    Konsolidasi KAHMI Sumatera, Viva Yoga Tekankan Kebersamaan KAHMI

    • calendar_month Sabtu, 20 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    BATAM, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menegaskan pentingnya kebersamaan sesama alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dalam membangun bangsa. Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci pada Pertemuan Regional Majelis Wilayah (MW) dan Majelis Daerah (MD) KAHMI se-Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (20/9/2025). Dalam forum bertema “Konsolidasi KAHMI Untuk Indonesia Maju” tersebut […]

  • Rapimnas SOKSI: Dukung Prabowo-Gibran hingga Bahlil 2 Periode di Golkar

    Rapimnas SOKSI: Dukung Prabowo-Gibran hingga Bahlil 2 Periode di Golkar

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Redaksi
    • visibility 87
    • 0Komentar

    BANDUNG, RELEVAN.CO.ID – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2026 Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) resmi ditutup dengan sejumlah keputusan strategis organisasi serta penegasan dukungan politik terhadap pemerintah dan Partai Golkar. Penutupan acara Rakernas I dan Rapimnas I SOKSI Tahun 2026 yang digelar di Kota Bandung, Sabtu (16/5/2026), […]

  • Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di kediamannya di Solo.

    Jokowi soal Permintaan Puan untuk Islah dengan PDIP: “Yang Mulai Dulu Siapa?”

    • calendar_month Jumat, 21 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    SOLO, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi permintaan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menginginkan ketegangan antara dirinya dan PDIP segera diakhiri. Namun, Jokowi justru balik bertanya siapa yang memulai lebih dulu. “Lha yang mulai dulu siapa?” ujar Jokowi saat ditemui di rumahnya di Banjarsari, Solo, Kamis (20/3/2025). Meskipun demikian, Jokowi menegaskan […]

  • Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA)

    UNU Sebagai Daya Ungkit Kemajuan Bangsa

    • calendar_month Selasa, 24 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Oleh. Fathorrahman Fadli* JAKARTA, RADIANTVOICE.ID – Siapa yang berani mendebat jika kampus adalah sarana pendidikan yang strategis dalam membangun daya ungkit kemajuan bangsa. Kalau ada yang berani, silakan satu meja dengan saya. Yang penting orang itu mampu membangun argumentasi yang logis untuk membatalkan tesis di atas. Kemajuan bangsa di mana mana dibelahan dunia selalu saja […]

expand_less