Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Aksi Massa & Krisis Komunikasi Para Pejabat Publik Kita

Aksi Massa & Krisis Komunikasi Para Pejabat Publik Kita

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
  • visibility 31
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Chamad Hojin*

Aksi massa beberapa minggu terakhir yang terjadi di Pati, Bone, dan Gedung DPR dipicu oleh pernyataan para pejabat yang dinilai arogan, sombong, sinis dan cenderung menantang rakyat. Para pejabat menggunakan standar ukuran orang lain atau masyarakat dengan ukuran dan standar dirinya sendiri. Akibatnya apa yang diucapkan mendapat reaksi dan tanggapan yang sangat negatif.

Misalnya, pernyataan Bupati Sudewo yang menyatakan tidak takut di demo. ” Silakan demo, lima ribu orang, lima puluh ribu pun tidak gentar, tidak takut”. Lalu para anggota DPR yang menyampaikan kenaikan tunjangan bagi wakil rakyat wajar. ” Rp50 juta per bulan wajar, kan kami tidak punya rumah di Jakarta,” dan pernyataan serta prilaku lainnya.

Mengacu pada demonstrasi rakyat pada kasus Pati, Bone dan Gedung DPR beberapa hari lalu salah satunya dipicu oleh komunikasi pejabat yang dianggap publik arogan. Penyampaian pernyataan di media terkesan sombong dan menyepelekan bahkan menantang rakyat. Padahal para pejabat itu saat pemilu meminta dukungan dan suaranya agar terpilih. Jadi ada suasana yang cukup kontras saat musim pemilihan dan saat terpilih dan menjalankan mandat rakyat.

Para pejabat tersebut seolah tidak menyadari perubahan prilakunya dan juga perubahan masyarakatnya. Dalam strategi manajemen isu, Grunig& Repper membagi level publik atau stakholders menjadi tiga jenis yakni publik laten, publik peduli dan publik aktif.

Pada level pertama, publik laten adalah mereka yang tak peduli keterkaitan isu-isu yang muncul dengan kepentingan pribadinya. Publik jenis ini apatis, cuek dan masa bodoh terhadap apapun yang sedang terjadi.

Kedua, publik peduli yakni mereka peduli keterkaitan isu tersebut dengan dirinya namun sebatas hanya untuk kesadaran dirinya. Mereka tidak membagikan atau mengajak orang lain untuk isu-isu tersebut.

Ketiga, adalah publik aktif yakni mereka yang mengetahui keterkaitan isu-isu publik dengan dirinya dan mereka aktif membagikan, mengajak dan bahkan mengorganisasi agar bergerak untuk melakukan sesuatu.

Nah mengacu pada kasus demonstrasi besar di Pati, Bone dan DPR, aksi tersebut digerakan oleh publik aktif. Husen yang awalnya kecewa atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) mengajak dan mengorganisir masyarakat untuk melakukan aksi penolakan. Melalui media sosial dan pertemuan-pertemuan kampung mengajak warga terlibat. Husen juga mengorganisir petani dan warga desa untuk aksi ke kantor pemkab Pati. Dengan publikasi di media sosial, banyak masyarakat yang mendukungnya dan bahkan menyumbang makanan serta minuman untuk aksi.

Hal serupa hampir sama dengan demonstrasi DPR, 25 Agustus 2025 lalu. Netizen marah dengan arogansi oknum-oknum DPR saat membuat pernyataan publik terkait kenaikan tunjangan baik rumah maupun beras. Di tengah masyarakat yang masih kesulitan mencari nafkah dan lapangan kerja, pejabat tanpa empati menyatakan kewajaran kenaikan berbagai tunjangan tersebut. Belum lagi banyak oknum DPR yang masih terlibat dugaan berbagai kasus korupsi.

Akibatnya, seruan aksi di media sosial disambut oleh masyarakat yang emosional atas pernyataan pejabat yang nir empati. Aksi 25 Agustus di DPR pun berlangsung emosional dan banyak yang terlibat adalah anak-anak gen z, pekerja informal dan ojol yang aktif di media sosial baik WA, IG, Tiktok dan X.

Saat ini publik aktif dan sangat peduli dengan isu-isu pelayanan umum semakin besar. Mereka sangat aktif merespon isu- isu terbaru lantaran terkoneksi media sosial. Mereka langsung merespon dengan tagar dan meme terhadap isu yang mereka anggap di luar akal sehat. Tak sedikit mereka mengajak aksi baik membantu atau melawan isu tertentu. Kondisi tersebut yang patut disadari oleh para pejabat saat akan menanggapi sebuah isu atau berbicara terkait permasalahan publik.

Pergunakan bahasa dan tutur kata dengan halus dan pahami psikologi rakyat. Ingat mereka adalah pemilik kedaulatan kekuasaan dan siapapun yang melukai maka akan mendapat perlawanan yang terkadang tak terduga. Karena itu memahami dan menggunakan komunikasi empati bisa membangun kolaborasi dan sinergi bersama untuk kemajuan bangsa (*).

*Penulis adalah Praktisi PR, Spesial Handling Crisis

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden AS, Donald Trump (Kanan) dan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei (Kiri).

    Trump Ancam Iran: Kami Tahu Lokasi Khamenei

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 83
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengklaim mengetahui lokasi persembunyian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan mengancam akan menyerangnya jika Iran tidak menyerah tanpa syarat. Hal tersebut ia sampaikan melalui unggahan di media sosial Truth Social, Selasa (17/6/2025). “Kami tahu persis di mana ‘Pemimpin Tertinggi’ itu bersembunyi. Dia adalah target yang […]

  • Bonnie Triyana (Kiri) bersama Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (kanan).

    Bonnie: Menbud Tak Bisa Pungkiri Kekerasan Seksual 1998

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mengabaikan luka sejarah bangsa. Ia menilai pandangan subjektif Fadli tak bisa dijadikan dasar untuk menghapuskan fakta-fakta kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi berdarah tersebut. […]

  • Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam jumpa pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/9).

    Dikecam Publik, KPU Batalkan Aturan Rahasiakan Dokumen Capres Cawapres

    • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya resmi membatalkan Keputusan Nomor 731 Tahun 2025 yang sebelumnya menetapkan 16 dokumen persyaratan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sebagai informasi publik yang dikecualikan. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (16/9/2025). “Kami […]

  • Tentara Nasional Indonesia

    Prabowo Dorong Modernisasi TNI, Fokus Hadapi Era Teknologi Baru

    • calendar_month Minggu, 5 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru kebijakan pertahanan Indonesia: modernisasi militer berbasis teknologi. Dalam peringatan HUT ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025), Prabowo menginstruksikan jajaran TNI agar beradaptasi cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi global. “Saya perintahkan Panglima TNI dan para kepala staf, kaji terus perkembangan teknologi dan sains. […]

  • Logo Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

    IJTI Pertanyakan Penetapan Tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV

    • calendar_month Rabu, 23 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyampaikan pernyataan sikap menyusul penetapan tersangka terhadap Direktur Pemberitaan JAK TV oleh Kejaksaan Agung RI. Langkah hukum tersebut diumumkan melalui siaran pers Kejagung bernomor PR – 331/037/K.3/Kph.3/04/2025 yang dirilis pada 22 April 2025. Dalam pernyataannya, IJTI menyatakan dukungannya terhadap upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor, termasuk langkah […]

  • Sejarawan dan juga anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana.

    Desak Transparansi, Sejarawan dan DPR Minta Naskah Sejarah RI Diuji Publik

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Rencana pemerintah menulis ulang sejarah Indonesia mendapat sorotan tajam dari kalangan sejarawan dan legislatif. Mereka menilai proses penulisan sejarah nasional harus terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat, bukan disusun secara tertutup oleh negara. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan sekaligus sejarawan, Bonnie Triyana, secara tegas meminta agar naskah penulisan sejarah Republik Indonesia diuji […]

expand_less