Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » DPR: Pengaturan RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian Hukum Perdata

DPR: Pengaturan RUU Perampasan Aset Harus Menjamin Kepastian Hukum Perdata

  • account_circle MA
  • calendar_month Rabu, 8 Jul 2026
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tidak cukup hanya berfokus pada aspek hukum pidana. Menurutnya, regulasi tersebut juga harus mempertimbangkan dimensi hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan status dan pembuktian kepemilikan suatu aset.

Pernyataan itu disampaikan Soedeson saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama Pengurus Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

“Pembahasan perampasan aset tidak bisa hanya dilihat dari sisi pidana. Kita juga harus memperhatikan hukum perdata, yang memiliki persoalan dan kompleksitas tersendiri,” ujarnya.

Politikus Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa konsep perampasan aset, khususnya melalui mekanisme non-conviction based (NCB) in rem forfeiture, berkaitan langsung dengan status kepemilikan suatu harta. Karena itu, penyusunan regulasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Sebagai informasi, non-conviction based (NCB) asset in rem forfeiture merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan negara merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pemiliknya. Dalam mekanisme ini, gugatan diajukan terhadap aset atau objeknya (in rem), bukan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana.

Soedeson menilai, penerapan konsep tersebut membutuhkan pemahaman yang utuh mengenai hubungan antara hukum pidana dan hukum perdata. Pasalnya, dalam hukum perdata, seseorang yang menguasai suatu benda belum tentu merupakan pemilik yang sah secara hukum.

Menurutnya, persoalan kepemilikan inilah yang menjadi tantangan utama dalam merumuskan aturan mengenai perampasan aset. Oleh sebab itu, regulasi yang disusun harus memberikan kejelasan mengenai status kepemilikan sebelum negara dapat melakukan perampasan.

“Ini menjadi persoalan yang harus kita cermati bersama. Masukan dari berbagai pihak mengingatkan bahwa penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset harus dilakukan dengan sangat teliti karena konsep in rem berkaitan langsung dengan kepemilikan harta,” tegasnya.

Ia juga mencontohkan praktik jual beli dalam hukum perdata. Menurutnya, kesepakatan antara penjual dan pembeli tidak serta-merta memindahkan hak milik apabila syarat-syarat hukum belum terpenuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan aset memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi.

Karena itu, Soedeson mengajak kalangan akademisi, praktisi hukum, dan organisasi masyarakat untuk terus memberikan masukan yang lebih mendalam, khususnya terkait aspek teknis dalam mekanisme perampasan aset. Ia berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya efektif dalam memberantas kejahatan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan tetap melindungi hak kepemilikan warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Saya berharap teman-teman dapat memberikan masukan yang lebih teknis. Pada akhirnya, landasan utama kita adalah UUD 1945 yang menjamin hak kepemilikan. Tantangannya adalah bagaimana merumuskan mekanisme yang tetap efektif namun tidak mengabaikan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat,” pungkasnya.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengungsi Palestina berdiri di sekitar kawah yang disebabkan oleh serangan Israel di kamp al-Mawasi Khan Younis Gaza, pada Sabtu (10/9/24). Sumber foto : Mahmoud Bassam/Anadolu Agency/Aljazeera).

    Merobek Paru-Paru, Memisahkan Tubuh, Ini Bom yang Dipakai Israel di Al-Mawasi

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    GAZA, CUPLIKAN.CO.ID – Tiga bom yang dijatuhkan oleh pesawat tempur Israel pada tenda-tenda pengungsi di selatan Gaza meninggalkan tiga kawah raksasa. Banyak pertanyaan yang muncul mengenai penggunaan amunisi sebesar itu di ruang yang sangat padat penduduk. Pada Selasa dini hari, pengeboman Israel di al-Mawasi menewaskan setidaknya 19 orang dan melukai banyak lagi. Setidaknya 22 orang […]

  • Abdul Gafur Ritonga dalam sebuah acara podcast Policy Corner

    Abdul Gafur Usung Program Genzie dan Business Center KAUMY

    • calendar_month Sabtu, 4 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kandidat Ketua Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) DKI Jakarta, Abdul Gafur Ritonga (AGR), memaparkan sejumlah program unggulannya jika terpilih memimpin organisasi alumni tersebut. Salah satunya adalah pembentukan Divisi Genzie yang akan menjadi wadah khusus bagi generasi muda alumni untuk berkreasi, berjejaring, dan berkontribusi dalam berbagai bidang. Selain itu, AGR juga menyiapkan […]

  • Workshop Pelatihan Editing Video dan Konten Media Sosial yang digelar DPP Pengajian Al-Hidayah di Hotel Mercure BSD, Tangerang, Senin (28/7).

    Dakwah Digital Butuh Konten Kreatif, Bukan Ceramah Biasa

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    TANGERANG, CUPLIKAN.CO.ID – Dakwah masa kini tak cukup hanya disampaikan lewat ceramah atau pengajian rutin. Perlu pendekatan baru yang kreatif, cepat, dan menjangkau lebih banyak audiens. Menyadari hal ini, DPP Pengajian Al-Hidayah bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Komisi X DPR RI menggelar Workshop Pelatihan Editing Video dan Konten Media Sosial […]

  • Jembatan Muna-Buton

    Visioner Indonesia : Jembatan Muna-Buton itu Simbol Koreksi Ketimpangan Wilayah Kepulauan

    • calendar_month Selasa, 15 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 56
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Debat publik terkait prioritas pembangunan Jembatan Muna-Buton di Sulawesi Tenggara memasuki babak baru. Kritik Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Dr. Muh. Endang SA, terhadap proyek tersebut dipandang Visioner Indonesia sebagai bentuk pengaburan substansi pembangunan, dan tidak sensitif terhadap sejarah ketimpangan yang selama ini dialami masyarakat kepulauan. Menurut Akril Abdillah, Sekretaris Jenderal Visioner Indonesia, […]

  • Teguh Dartanto

    Kontroversi Promosi Doktor Bahlil Lahadalia, Teguh Dartanto: Jernihkan Perspektif, Jangan Terjebak Kebencian

    • calendar_month Minggu, 20 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Promosi doktor Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Universitas Indonesia (UI) menimbulkan kegaduhan luar biasa di kalangan masyarakat. Banyak pihak meragukan proses akademik yang ditempuh Bahlil, khususnya terkait kualitas disertasi dan durasi studi yang relatif singkat. Menanggapi hal ini, Dr. Teguh Dartanto, co-promotor Bahlil, memberikan klarifikasi mengenai polemik yang terjadi dan memaparkan fakta […]

  • Serangan Rusia

    Ukraina Hadapi Krisis Listrik Akibat Serangan Rusia

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    KYIV, CUPLIKAN.CO.ID – Pasokan listrik Ukraina terancam menghadapi kekurangan besar di musim dingin, setelah serangan Rusia yang berulang kali menghantam sektor energi negara tersebut, termasuk wilayah Sumy, pada Kamis. Serangan ini memperparah krisis energi yang telah mengganggu kehidupan jutaan warga sipil. Badan Energi Internasional dalam laporan terbarunya memperkirakan bahwa pasokan listrik Ukraina pada bulan-bulan musim […]

expand_less