Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Aksi Massa & Krisis Komunikasi Para Pejabat Publik Kita

Aksi Massa & Krisis Komunikasi Para Pejabat Publik Kita

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Chamad Hojin*

Aksi massa beberapa minggu terakhir yang terjadi di Pati, Bone, dan Gedung DPR dipicu oleh pernyataan para pejabat yang dinilai arogan, sombong, sinis dan cenderung menantang rakyat. Para pejabat menggunakan standar ukuran orang lain atau masyarakat dengan ukuran dan standar dirinya sendiri. Akibatnya apa yang diucapkan mendapat reaksi dan tanggapan yang sangat negatif.

Misalnya, pernyataan Bupati Sudewo yang menyatakan tidak takut di demo. ” Silakan demo, lima ribu orang, lima puluh ribu pun tidak gentar, tidak takut”. Lalu para anggota DPR yang menyampaikan kenaikan tunjangan bagi wakil rakyat wajar. ” Rp50 juta per bulan wajar, kan kami tidak punya rumah di Jakarta,” dan pernyataan serta prilaku lainnya.

Mengacu pada demonstrasi rakyat pada kasus Pati, Bone dan Gedung DPR beberapa hari lalu salah satunya dipicu oleh komunikasi pejabat yang dianggap publik arogan. Penyampaian pernyataan di media terkesan sombong dan menyepelekan bahkan menantang rakyat. Padahal para pejabat itu saat pemilu meminta dukungan dan suaranya agar terpilih. Jadi ada suasana yang cukup kontras saat musim pemilihan dan saat terpilih dan menjalankan mandat rakyat.

Para pejabat tersebut seolah tidak menyadari perubahan prilakunya dan juga perubahan masyarakatnya. Dalam strategi manajemen isu, Grunig& Repper membagi level publik atau stakholders menjadi tiga jenis yakni publik laten, publik peduli dan publik aktif.

Pada level pertama, publik laten adalah mereka yang tak peduli keterkaitan isu-isu yang muncul dengan kepentingan pribadinya. Publik jenis ini apatis, cuek dan masa bodoh terhadap apapun yang sedang terjadi.

Kedua, publik peduli yakni mereka peduli keterkaitan isu tersebut dengan dirinya namun sebatas hanya untuk kesadaran dirinya. Mereka tidak membagikan atau mengajak orang lain untuk isu-isu tersebut.

Ketiga, adalah publik aktif yakni mereka yang mengetahui keterkaitan isu-isu publik dengan dirinya dan mereka aktif membagikan, mengajak dan bahkan mengorganisasi agar bergerak untuk melakukan sesuatu.

Nah mengacu pada kasus demonstrasi besar di Pati, Bone dan DPR, aksi tersebut digerakan oleh publik aktif. Husen yang awalnya kecewa atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB) mengajak dan mengorganisir masyarakat untuk melakukan aksi penolakan. Melalui media sosial dan pertemuan-pertemuan kampung mengajak warga terlibat. Husen juga mengorganisir petani dan warga desa untuk aksi ke kantor pemkab Pati. Dengan publikasi di media sosial, banyak masyarakat yang mendukungnya dan bahkan menyumbang makanan serta minuman untuk aksi.

Hal serupa hampir sama dengan demonstrasi DPR, 25 Agustus 2025 lalu. Netizen marah dengan arogansi oknum-oknum DPR saat membuat pernyataan publik terkait kenaikan tunjangan baik rumah maupun beras. Di tengah masyarakat yang masih kesulitan mencari nafkah dan lapangan kerja, pejabat tanpa empati menyatakan kewajaran kenaikan berbagai tunjangan tersebut. Belum lagi banyak oknum DPR yang masih terlibat dugaan berbagai kasus korupsi.

Akibatnya, seruan aksi di media sosial disambut oleh masyarakat yang emosional atas pernyataan pejabat yang nir empati. Aksi 25 Agustus di DPR pun berlangsung emosional dan banyak yang terlibat adalah anak-anak gen z, pekerja informal dan ojol yang aktif di media sosial baik WA, IG, Tiktok dan X.

Saat ini publik aktif dan sangat peduli dengan isu-isu pelayanan umum semakin besar. Mereka sangat aktif merespon isu- isu terbaru lantaran terkoneksi media sosial. Mereka langsung merespon dengan tagar dan meme terhadap isu yang mereka anggap di luar akal sehat. Tak sedikit mereka mengajak aksi baik membantu atau melawan isu tertentu. Kondisi tersebut yang patut disadari oleh para pejabat saat akan menanggapi sebuah isu atau berbicara terkait permasalahan publik.

Pergunakan bahasa dan tutur kata dengan halus dan pahami psikologi rakyat. Ingat mereka adalah pemilik kedaulatan kekuasaan dan siapapun yang melukai maka akan mendapat perlawanan yang terkadang tak terduga. Karena itu memahami dan menggunakan komunikasi empati bisa membangun kolaborasi dan sinergi bersama untuk kemajuan bangsa (*).

*Penulis adalah Praktisi PR, Spesial Handling Crisis

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jenderal (purn) Dudung Abdurachman

    Nama Dudung Abdurachman Muncul di Bursa Caketum PPP, Tapi Ia Bilang Begini…

    • calendar_month Jumat, 30 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nama Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mendadak masuk dalam radar calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), memicu spekulasi politik menjelang restrukturisasi partai berlambang Ka’bah itu. Namun, Penasihat Presiden Bidang Pertahanan Nasional tersebut langsung merespons dengan tegas bahwa dirinya belum tertarik masuk ke dunia politik. “Tapi saya belum berminat,” ujar Dudung kepada wartawan […]

  • Koordinator Presidium MN Forhati Jamilah Abdul Gani (kanan) bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji.

    BKKBN dan FORHATI Jalin Sinergi Wujudkan Ketahanan Keluarga

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Nasional dalam upaya memperkuat sinergi strategis menuju pembangunan keluarga yang berkualitas dan berdaya. Penandatanganan berlangsung pada Rabu, 9 Juli 2025, di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta. Kesepahaman ini ditandatangani oleh Kepala BKKBN, Dr. […]

  • Wamen Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi.

    Bangun Kader Tangguh Hadapi Zaman, HMI Denpasar Gelar Training Raya

    • calendar_month Senin, 19 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    DENPASAR, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam rangka memperkuat proses kaderisasi yang menjadi ruh utama pergerakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), HMI Cabang Denpasar menyelenggarakan Training Raya yang meliputi Latihan Kader (LK) II dan Latihan Khusus Kohati (LKK), berlangsung dari 19-24 Mei 2025. Kegiatan ini mengangkat tema “Revitalisasi dan Sinergitas Spirit Pengkaderan Dalam Mencetak Kader Berkualitas Insan Cita Menuju […]

  • Perpustakaan

    Relawan Perpustakaan: Kekuatan di Balik Kelangsungan Layanan Publik Sheffield

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemotongan anggaran senilai £1,6 juta oleh Dewan Kota Sheffield sepuluh tahun lalu menjadi titik awal bagi perubahan besar dalam layanan perpustakaan di kota tersebut. Sebanyak 16 perpustakaan, yang sebelumnya dikelola oleh dewan, kini dijalankan oleh para relawan. Berkat dedikasi mereka, perpustakaan yang pernah terancam ditutup kini berkembang menjadi pusat komunitas yang dinamis. […]

  • Ir. H. Abdullah Rasyid, ME (Kiri)

    Geliat Properti Bali dan Waspada Imigrasi

    • calendar_month Sabtu, 26 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Oleh: Ir. H. Abdullah Rasyid, ME Di antara Bali dan Keimigrasian telah terjalin “afliasi” yang sangat erat dan merekat. Jika Provinsi Bali menjadi salah satu “wajah-budaya” dan destinasi wisata utama di Indonesia, maka “Keimigrasian” merupakan upaya negara dalam menghadirkan penegakan hukum bagi setiap warga negara asing (WNA) agar “patuh” terhadap konstitusi positif perundangan Republik Indonesia. […]

  • Mediasi Terakhir antara koresponden CNN Indonesia, Miftah Faridl dan CNN Indonesia kemarin di Surabaya, (13/11/2024).

    Konflik Pemotongan Upah Jurnalis CNN Masuki Babak Pengadilan

    • calendar_month Kamis, 14 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Konflik ketenagakerjaan yang melibatkan koresponden CNN Indonesia, Miftah Faridl, dan perusahaan medianya kini memasuki tahap persidangan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Setelah tiga kali mediasi di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Surabaya tidak menghasilkan kesepakatan, Faridl menuntut keadilan atas pemotongan upah yang dinilainya dilakukan sepihak tanpa dasar yang jelas. Faridl […]

expand_less