Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Bikin Geger! Perpres Jaksa Dinilai Kamuflase Salah Panglima

Bikin Geger! Perpres Jaksa Dinilai Kamuflase Salah Panglima

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, tepat pada 21 Mei 2025, bertepatan dengan 27 tahun runtuhnya Orde Baru. Namun langkah ini justru menuai kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Koalisi menyebut Perpres 66/2025 tidak memiliki urgensi dan tidak dibutuhkan. Dalam siaran pers yang diterima Radiant Voice, mereka menilai Presiden seharusnya cukup menginstruksikan Jaksa Agung memperkuat sistem keamanan internal atau menggandeng Polri bila diperlukan, tanpa perlu melibatkan militer melalui perpres.

“Tidak ada situasi darurat atau ancaman nyata yang membutuhkan pengerahan militer ke kejaksaan,” tegas Koalisi, Kamis (22/5).

Poin krusial dari kritik ini adalah tudingan bahwa Perpres 66/2025 hanya menjadi tameng hukum atas tindakan Panglima TNI yang lebih dulu menerbitkan Surat Telegram untuk mengerahkan hampir 6.000 personel TNI ke institusi kejaksaan. Koalisi menilai Presiden justru membenarkan tindakan Panglima lewat regulasi, alih-alih mencabut kebijakan yang kontroversial tersebut.

“Ini bentuk politik fait accompli yang buruk bagi demokrasi,” ujar mereka dalam pernyataan tertulis.

Koalisi juga memperingatkan bahwa Perpres ini membuka jalan kembalinya Dwifungsi TNI, sebab keterlibatan militer dalam pengamanan lembaga sipil seperti kejaksaan bertentangan dengan semangat reformasi. Mereka menegaskan, tugas TNI sebagai alat pertahanan negara tidak boleh tumpang tindih dengan fungsi penegakan hukum yang merupakan ranah sipil.

Dari aspek hukum, Koalisi menyebut Perpres ini cacat formil dan materil. Tidak ada rujukan eksplisit pada UU TNI maupun UU Polri, padahal substansinya banyak mengatur pelibatan dua institusi tersebut. Bahkan tidak jelas dasar hukum pengerahan militer dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU TNI.

Sebanyak 21 organisasi masyarakat sipil, termasuk Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, WALHI, hingga AJI Jakarta, menyerukan agar Perpres 66/2025 segera dievaluasi dan ditinjau ulang oleh Presiden serta DPR. Mereka mengingatkan, legalisasi atas kesalahan hanya akan merusak fondasi negara hukum dan menghidupkan kembali praktik kekuasaan yang otoriter (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Fraksi Partai Golkar, M.Sarmuji (tengah) bersama Ketua Komisi XI DPR RI, M.Misbakhun, dalam diskusi Fraksi Partai Golkar di Ruang Rapat Fraksi Golkar di Gedung Parlemen Jakarta pada Selasa (19/11/2024).

    Fraksi Golkar Bahas Strategi Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fraksi Partai Golkar menggelar diskusi bertajuk “Mencari Cara Ekonomi Tumbuh Tinggi” di Ruang Rapat Fraksi Partai Golkar di Gedung Parlemen Jakarta pada Selasa (19/11/2024). Diskusi ini mengupas langkah-langkah strategis untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, sebagaimana diinginkan Presiden Prabowo Subianto. “Target pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah hal yang optimistis, […]

  • Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi (DK3P) Jawa Timur

    Transformasi Budaya K3 di Jatim Jadi Contoh Nasional

    • calendar_month Jumat, 29 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierly menekankan pentingnya transformasi kebijakan ketenagakerjaan menuju pendekatan yang lebih berpusat pada manusia (people-centric). Hal ini disampaikan saat membuka Comprehensive International Ergonomics Seminar (CIES) 2024 di Surabaya, Kamis (28/11). “Kita harus beralih dari paradigma tenaga kerja sebagai labour menuju people-centric dengan kolaborasi, teknologi, dan inovasi untuk menciptakan keberlanjutan,” ujar […]

  • Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, saat mendampingi Presiden Prabowo dan Bill Gates dalam peninjauan program Cek Kesehatan Gratis di SDN Jati 3 Pulo Asem, Rabu (7/5/2025).

    Menkes: Gaji Rp15 Juta Cerminan Sehat dan Pintar

    • calendar_month Sabtu, 17 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan pernyataan mengejutkan yang langsung jadi sorotan publik. Ia menyebut bahwa orang yang bergaji Rp15 juta per bulan pasti lebih sehat dan pintar dibanding mereka yang bergaji lebih rendah. Pernyataan itu disampaikan Menkes Budi dalam acara diskusi “Double Check” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5). […]

  • kKetua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, saat menyerahkan hasil Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

    DPR Setujui Kementerian Haji, Ditjen PHU Terancam Hilang

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Disahkannya Perubahan Ketiga atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola urusan haji di Indonesia. Dengan persetujuan DPR dan pemerintah membentuk Kementerian Haji dan Umrah, struktur lama di Kementerian Agama (Kemenag) dipaksa menyesuaikan diri. Pergeseran ini paling jelas menyasar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan […]

  • Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia (tengah)

    Bahlil Panggil Pertamina Bahas Ancaman Penutupan Selat Hormuz

    • calendar_month Selasa, 24 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan akan memanggil manajemen PT Pertamina (Persero) guna membahas langkah antisipatif terhadap ancaman penutupan Selat Hormuz yang dapat mengganggu jalur distribusi impor minyak mentah Indonesia. Dalam pernyataannya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/6/2025), Bahlil menyebut rapat bersama Pertamina akan difokuskan pada taktik menghadapi […]

  • Melati SH (ketiga dari kanan)

    Gerindra Dorong Kesetaraan Atlet Disabilitas Lewat Aksi Nyata DPR

    • calendar_month Rabu, 29 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    BANGKA BELITUNG, CUPLIKAN.CO.ID – Kepedulian terhadap penyandang disabilitas berprestasi kembali ditunjukkan oleh kader Partai Gerindra. Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, S.H., yang juga menjabat sebagai Ketua Special Olympic Indonesia (SOIna) Bangka Belitung, menyerahkan satu unit rumah layak huni kepada Alfian, atlet disabilitas asal Bangka Belitung yang sukses mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Melati […]

expand_less