Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi » Banggar DPR Pastikan Pembiayaan PPPK Jadi PNS Aman

Banggar DPR Pastikan Pembiayaan PPPK Jadi PNS Aman

  • account_circle MA
  • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
  • visibility 56
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap mendukung skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk kebijakan pengangkatan PPPK menjadi pegawai negeri serta skema PPPK paruh waktu. Pernyataan tersebut disampaikan Muhidin di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Menurut Muhidin, pemerintah bersama DPR telah menyiapkan skema pembiayaan agar kebijakan terkait PPPK, baik pengangkatan menjadi pegawai negeri maupun PPPK paruh waktu, dapat terlaksana. Skema tersebut juga dirancang untuk mengurangi tekanan terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Pemerintah bersama dengan DPR, karena memang semua masalah ini terutama penetapan P3K menjadi pegawai negeri dan juga pegawai paruh waktu itu bisa berjalan,” kata Muhidin.

Ia menjelaskan, melalui skema tersebut, pemerintah pusat akan mengambil alih sebagian kewajiban pembiayaan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk kemudian dialokasikan melalui APBN. Langkah ini dinilai penting agar beban fiskal daerah tidak semakin berat.

“Oleh karena itu untuk meringankan beban fiskal daerah maka pusat menarik ke Jakarta, semua kewajiban pekerjaan daerah itu ditarik dan dijadikan APBN. Jadi tidak memberi beban terlalu besar kepada daerah-daerah,” ujarnya.

Muhidin menilai dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat diperlukan mengingat persoalan pembayaran PPPK selama ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan adanya dukungan melalui APBN, beban pembiayaan tersebut diharapkan dapat berkurang sehingga kondisi fiskal daerah menjadi lebih sehat.

“Insya Allah ke depan jauh lebih bagus. Karena kita sudah lihat masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah menyangkut masalah pembayaran PPPK-nya dan paruh kerja itu sudah tidak menjadi beban bagi daerah-daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut, politikus Fraksi Partai Golkar itu menegaskan bahwa pemerintah dan DPR telah memastikan kesiapan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan PPPK, baik pengangkatan menjadi pegawai negeri maupun penerapan skema PPPK paruh waktu.

“Sudah siap,” pungkas Muhidin.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Habib Syarief Muhammad

    PKB Soroti Nasib Guru dan Siswa Korban Banjir

    • calendar_month Senin, 1 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 63
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, menyoroti situasi para guru dan siswa yang terdampak banjir di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera. Ia menegaskan bahwa sebelum berbicara soal perbaikan sekolah, pemerintah harus lebih dulu memastikan keselamatan dan kondisi psikologis peserta didik maupun tenaga pendidik. Habib Syarief menyampaikan keprihatinannya setelah […]

  • Dibuka Panggilan Casting Untuk Pemeran Film Serial Harry Potter

    Dibuka Panggilan Casting Untuk Pemeran Film Serial Harry Potter

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Serial Harry Potter yang akan ditayangkan di HBO, telah meluncurkan panggilan casting untuk para aktor muda. Panggilan casting ini dibuka awal pekan ini, dan jaringan TV tersebut telah mengonfirmasi kabar tersebut. Sebagaimana dilansir BBC News, untuk memenuhi syarat memerankan Harry, Ron, atau Hermione, anak-anak harus berusia antara sembilan hingga sebelas tahun pada […]

  • Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani

    DPR Ingatkan Wajibkan BK Harus Libatkan Psikolog

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 82
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan Kemendikdasmen yang mewajibkan seluruh guru menjalankan fungsi bimbingan konseling (BK) harus dibarengi penguatan tenaga profesional di sekolah. Ia menekankan bahwa peran psikolog tidak boleh digantikan oleh guru semata. “Kebijakan ini langkah maju, tetapi pendampingan psikologis membutuhkan kompetensi profesional yang tidak bisa […]

  • Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam pertemuan bersama ASIRI, Selasa (4/11/2025).

    Pemerintah Tegaskan Pentingnya Data Musik Transparan Nasional

    • calendar_month Selasa, 4 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI), Supratman Andi Agtas, menekankan urgensi transparansi data lagu dan musik nasional sebagai fondasi pembenahan ekosistem industri rekaman. Ia meminta seluruh karya yang telah dikodefikasi oleh perusahaan rekaman—khususnya yang tergabung dalam ASIRI—segera didaftarkan ke Pangkalan Data Lagu dan Musik (PDLM) Ditjen KI. Menurut Supratman, kelengkapan data menjadi […]

  • Ilustrasi Bendera NU dan PKB

    Jatah Kue Kekuasaan NU vs PKB

    • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Oleh. Fathorrahman Fadli* Sampai hari kiamat, rasanya NU akan terus menjadi komoditas politik bagi para pencari kekuasaan di negeri ini. Tidak saja dari kalangan internal NU sendiri, namun juga oleh kalangan eksternal NU yakni partai-partai politik. Hal ini terjadi karena beberapa hal berikut yang akan saya uraikan satu persatu. Pertama, soal jumlah massa NU yang […]

  • Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco. Sumber foto : Instagram @sufmi_dasco

    Dasco: Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Hanya Setahun

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa anggota DPR tidak akan lagi menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan setelah Oktober 2025. Ia menjelaskan, tunjangan tersebut hanya diberikan pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dengan tujuan untuk membayar kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan anggota DPR periode 2024–2029. […]

expand_less