Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Bikin Geger! Perpres Jaksa Dinilai Kamuflase Salah Panglima

Bikin Geger! Perpres Jaksa Dinilai Kamuflase Salah Panglima

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 23 Mei 2025
  • visibility 22
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, tepat pada 21 Mei 2025, bertepatan dengan 27 tahun runtuhnya Orde Baru. Namun langkah ini justru menuai kritik keras dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Koalisi menyebut Perpres 66/2025 tidak memiliki urgensi dan tidak dibutuhkan. Dalam siaran pers yang diterima Radiant Voice, mereka menilai Presiden seharusnya cukup menginstruksikan Jaksa Agung memperkuat sistem keamanan internal atau menggandeng Polri bila diperlukan, tanpa perlu melibatkan militer melalui perpres.

“Tidak ada situasi darurat atau ancaman nyata yang membutuhkan pengerahan militer ke kejaksaan,” tegas Koalisi, Kamis (22/5).

Poin krusial dari kritik ini adalah tudingan bahwa Perpres 66/2025 hanya menjadi tameng hukum atas tindakan Panglima TNI yang lebih dulu menerbitkan Surat Telegram untuk mengerahkan hampir 6.000 personel TNI ke institusi kejaksaan. Koalisi menilai Presiden justru membenarkan tindakan Panglima lewat regulasi, alih-alih mencabut kebijakan yang kontroversial tersebut.

“Ini bentuk politik fait accompli yang buruk bagi demokrasi,” ujar mereka dalam pernyataan tertulis.

Koalisi juga memperingatkan bahwa Perpres ini membuka jalan kembalinya Dwifungsi TNI, sebab keterlibatan militer dalam pengamanan lembaga sipil seperti kejaksaan bertentangan dengan semangat reformasi. Mereka menegaskan, tugas TNI sebagai alat pertahanan negara tidak boleh tumpang tindih dengan fungsi penegakan hukum yang merupakan ranah sipil.

Dari aspek hukum, Koalisi menyebut Perpres ini cacat formil dan materil. Tidak ada rujukan eksplisit pada UU TNI maupun UU Polri, padahal substansinya banyak mengatur pelibatan dua institusi tersebut. Bahkan tidak jelas dasar hukum pengerahan militer dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU TNI.

Sebanyak 21 organisasi masyarakat sipil, termasuk Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, WALHI, hingga AJI Jakarta, menyerukan agar Perpres 66/2025 segera dievaluasi dan ditinjau ulang oleh Presiden serta DPR. Mereka mengingatkan, legalisasi atas kesalahan hanya akan merusak fondasi negara hukum dan menghidupkan kembali praktik kekuasaan yang otoriter (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Ketua Umum Partai Golkar , Adies Kadir dalam acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar. Sumber foto : Instagram Adies Kadir.

    Golkar Tegaskan Tak Ada Matahari Kembar di Pemerintahan

    • calendar_month Rabu, 16 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, mengajak semua pihak menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi dinamika politik pasca-Pemilu 2024, termasuk soal polemik pertemuan sejumlah menteri kabinet dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Merespons kekhawatiran politikus PKS Mardani Ali Sera soal potensi munculnya ‘matahari kembar’, Adies menegaskan bahwa Indonesia secara konstitusional hanya memiliki satu kepala […]

  • Voicers Mahmud Syaltout

    Outsider dalam Fiskal: Dari Rizal Ramli ke Purbaya Yudhi Sadewa

    • calendar_month Rabu, 10 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 66
    • 0Komentar

    Oleh: Mahmud Syaltout * JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sejenak di Tahun 2001. Ada momen singkat yang sering luput dari ingatan kita. Tahun 2001, kurs rupiah berada di kisaran 11.300 per USD. Indonesia masih goyah setelah krisis 1998, situasi politik pun panas karena Presiden Abdurrahman Wahid terancam lengser. Di tengah suasana itu, seorang anak fisika ITB bernama […]

  • Gyp720txgaa Y6u

    Khamenei: Iran Akan Berdiri Teguh Hadapi Perang yang Dipaksakan

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, menegaskan bahwa bangsa Iran akan “berdiri teguh” melawan perang yang dipaksakan terhadap negaranya. Dalam pesan yang disiarkan televisi pada Rabu (19/6), di tengah agresi Israel yang terus berlanjut terhadap Republik Islam Iran, Ayatollah Khamenei menyatakan bahwa rakyat Iran tidak akan pernah tunduk pada “bentuk […]

  • Keterangan foto : Abu Sofyan Divisi Teknis Penyelengara, Sudaedi Ketua KPU Bondowoso

    KPU Bondowoso: Paslon Dilarang Terima Sumbangan Kampanye Melebihi Batas

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    BONDOWOSO, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menekankan pentingnya kepatuhan pasangan calon (paslon) terhadap batasan sumbangan dana kampanye dalam Pilkada 2024. Meski tidak ada batasan maksimal dana kampanye yang boleh diterima secara keseluruhan, namun terdapat aturan ketat mengenai besaran sumbangan yang boleh diterima dari perseorangan dan badan hukum swasta. “Sesuai PKPU Nomor 14 […]

  • Viva Yoga Mauladi saat menerima pengurus PATRI di Kantor Wakil Menteri Transmigrasi, Kalibata, Jakarta.

    PATRI Diapresiasi, Viva Yoga Sebut Anak Transmigran Berkembang Pesat

    • calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, memberikan apresiasi besar atas kontribusi PATRI (Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia) terhadap perkembangan anggotanya serta daerah-daerah transmigran di Indonesia. Hal ini diungkapkan Viva saat menerima pengurus PATRI di Kantor Wakil Menteri Transmigrasi, Kalibata, Jakarta. “Anak-anak transmigran sekarang hebat-hebat, ada yang sudah menjadi profesor, doktor, bahkan ada yang […]

  • KAHMI Dorong Pemikiran Cerdaskan Bangsa dan Bangun SDM Berkarakter

    KAHMI Dorong Pemikiran Cerdaskan Bangsa dan Bangun SDM Berkarakter

    • calendar_month Sabtu, 12 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID— Dalam Seminar bertema “Portofolio Pembangunan Sumberdaya Manusia Unggul Untuk Indonesia Maju Melalui Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pemerintahan Jokowi” yang digelar Majelis Nasional Korps Alumni (MN KAHMI) di Jakarta (10/10), muncul berbagai gagasan dalam rangkamembangun sumberdaya manusia yang unggul di Indonesia pasca pemerintahan Joko Widodo.  Presidium MN KAHMI, Zulfikar Arse menjelaskan bahwasalah satu tujuan […]

expand_less