Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » KPI DKI Desak Pemerintah Segera Atasi Ketimpangan Media Digital

KPI DKI Desak Pemerintah Segera Atasi Ketimpangan Media Digital

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 16 Mei 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (KPI DKI) mendesak pemerintah pusat dan para pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi ketimpangan antara media konvensional dan platform digital. Hal ini menyusul gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai media, dari cetak hingga penyiaran, yang dianggap sebagai sinyal kerusakan ekosistem media nasional.

Wakil Ketua KPI DKI, Rizky Wahyuni, menyatakan bahwa krisis yang sedang dihadapi media bukan hanya soal ekonomi, tetapi menyentuh aspek fundamental dari demokrasi itu sendiri.

“Kita sedang menghadapi darurat informasi. Media sebagai pilar demokrasi sedang rapuh, dan jika tidak segera diperbaiki, akan berdampak serius pada kualitas demokrasi dan keterbukaan informasi publik,” tegas Rizky di Jakarta, Jum’at (16/5/2025).

Ia menambahkan bahwa ketimpangan regulasi dan model bisnis antara media konvensional dan platform digital menjadi pemicu utama. Media konvensional yang selama ini mematuhi standar etika jurnalistik dan regulasi penyiaran kini kalah bersaing dengan platform digital yang tidak memiliki kewajiban serupa namun menguasai distribusi dan monetisasi konten.

KPI DKI mengusulkan sejumlah arah kebijakan reformasi, termasuk revisi Undang-Undang Penyiaran dan Undang-Undang Pers agar mencakup pengaturan platform digital seperti media sosial dan over-the-top (OTT). Lembaga pengawas seperti KPI dan Dewan Pers juga perlu diperkuat mandat serta kapabilitas teknologinya agar mampu menjawab tantangan era digital.

Kebijakan kompensasi konten juga menjadi sorotan. Rizky mendorong hadirnya regulasi yang mewajibkan platform digital memberikan kompensasi kepada media lokal dan nasional atas penggunaan konten mereka. “Media tidak boleh hanya jadi pemasok gratis untuk algoritma bisnis platform global,” ujarnya. Model seperti digital levy dan negosiasi kolektif melalui asosiasi media disebut sebagai langkah penting ke arah keadilan digital.

Selain regulasi, perlindungan terhadap jurnalisme berkualitas dan pengembangan media komunitas juga menjadi prioritas. KPI DKI menyarankan adanya skema insentif pajak, subsidi konten lokal, hingga dukungan untuk liputan investigasi dan isu-isu publik strategis seperti lingkungan, pendidikan, dan budaya.

Krisis yang terjadi juga berdampak pada ribuan pekerja media. Oleh karena itu, KPI DKI menekankan pentingnya program reskilling, pelatihan wirausaha media, serta pendampingan untuk jurnalis dan teknisi media yang terdampak PHK. Pemerintah didorong untuk menciptakan Media Innovation Hub dan skema kemitraan yang tetap menjamin independensi redaksi.

“Krisis ini bukan hanya persoalan satu-dua perusahaan media. Ini masalah sistemik yang harus disikapi dengan kebijakan lintas sektor. Jika tidak, kita berisiko kehilangan ekosistem informasi yang sehat, dan itu akan mengancam masa depan demokrasi di Indonesia,” tutup Rizky Wahyuni (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mensesneg Prasetyo Hadi (Kanan)

    Presiden Minta Penataan Arsip Wilayah Demi Cegah Sengketa

    • calendar_month Rabu, 18 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, menekankan pentingnya penataan ulang arsip-arsip kewilayahan di berbagai kementerian dan lembaga negara untuk mencegah sengketa batas wilayah antarprovinsi. Hal ini disampaikan menyusul konflik administratif antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara atas empat pulau di wilayah perbatasan. “Ke depan harus kita rapikan semua arsip kita ini,” […]

  • Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

    Eddy Soeparno: Pemilu Terpisah Butuh Desain Tata Kelola Baru

    • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak sistem pemilu nasional dan daerah yang dipisahkan, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Menurut Eddy, keputusan pemisahan waktu pelaksanaan pemilu—dengan jeda minimal dua tahun—tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mengubah secara […]

  • Donald Trump. Sumber foto : The Guardian

    Trump : Biden Gila Karena Menolak Serang Situs Nuklir Iran

    • calendar_month Sabtu, 5 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    NEWYORK, CUPLIKAN.CO.ID – Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa Presiden Joe Biden keliru ketika mengatakan bahwa AS tidak akan mendukung serangan Israel terhadap program nuklir Iran. Pernyataan ini disampaikan Trump dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis (3/10), menyoroti perbedaan besar antara pemerintahan Demokrat pimpinan Biden yang cenderung lebih damai dan upaya Trump […]

  • Ahmad Doli Kurnia (Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI)

    Doli Kurnia: Kholis Malik, Sosok Diam Penuh Makna

    • calendar_month Senin, 30 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam peringatan 40 hari wafatnya Kholis Malik, Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI sekaligus Politisi Partai Golkar, mengenang sosok almarhum sebagai pribadi yang penuh keteladanan dan pengabdian. Acara berlangsung di Cakung, Jakarta Timur, pada Jumat (27/12/2024), dan dihadiri keluarga, sahabat, serta kolega almarhum. Ahmad Doli memulai sambutannya dengan mengenang […]

  • Ketua Umum APKLI, Ali Mahsun

    Ketum APKLI Dorong Legalisasi Rokok Ilegal Demi Rakyat

    • calendar_month Rabu, 9 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan legalisasi rokok ilegal sebagai langkah melindungi ekonomi rakyat kecil. Ia menilai, pendekatan represif semata terhadap rokok ilegal tidak cukup menyelesaikan persoalan struktural dalam ekosistem industri tembakau. “Peredaran rokok ilegal naik 46,95% dan berpotensi merugikan negara […]

  • Voicers Swari Utami Dewi

    Nepal: Kaum Muda, Media Sosial, dan Perubahan

    • calendar_month Senin, 15 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Oleh: Swary Utami Dewi* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Nepal belakangan ini menjadi sorotan dunia karena gelombang protes yang digerakkan generasi muda, utamanya Generasi Z (Gen Z), yang berhasil menumbangkan pemerintahan yang korup. Ada yang menyederhanakan bahwa revolusi di Nepal terjadi karena diblokirnya media sosial (medsos) oleh Pemerintah. Ternyata bukan itu penyebabnya. Akar dari protes besar, yang […]

expand_less