Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Eddy Soeparno: Pemilu Terpisah Butuh Desain Tata Kelola Baru

Eddy Soeparno: Pemilu Terpisah Butuh Desain Tata Kelola Baru

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Sabtu, 28 Jun 2025
  • visibility 21
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak sistem pemilu nasional dan daerah yang dipisahkan, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Menurut Eddy, keputusan pemisahan waktu pelaksanaan pemilu—dengan jeda minimal dua tahun—tidak hanya berdampak pada aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mengubah secara mendasar dinamika politik elektoral dan strategi pemenangan di lapangan.

“Putusan ini bukan hanya soal waktu, tetapi menyangkut desain ulang tata kelola pemilu secara keseluruhan. Harus dipikirkan ulang bagaimana strategi partai, pola kampanye, logistik pemilu, dan tentu saja konsekuensi biaya politik yang meningkat,” ujar Eddy dalam keterangannya, Jumat (27/6/2025).

Ia menilai, selama ini caleg DPR RI, DPRD provinsi, hingga kabupaten/kota saling menopang dan bekerja secara sinergis dalam pemilu serentak. Namun dengan skema pemilu terpisah, kerja kolektif itu tak lagi bisa dilakukan.

“Dengan sistem yang lama, ada efisiensi. Tapi dengan pemilu lokal dipisah, masing-masing caleg harus menanggung beban sendiri. Ini akan menaikkan biaya politik secara signifikan,” katanya.

Eddy juga menyoroti dampak lanjutan dari keputusan MK terhadap masa jabatan pejabat publik di daerah. Ia menyebut, PAN masih mengkaji skema perpanjangan jabatan kepala daerah dan DPRD yang otomatis menjadi dua tahun hingga 2031 sebagai transisi menuju pemilu lokal berikutnya.

“Ini bukan hanya soal legalitas, tetapi juga efektivitas. Apakah kepala daerah dan anggota DPRD yang diperpanjang akan tetap optimal dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya? Ini harus jadi perhatian bersama,” ujar Eddy.

Lebih jauh, ia meminta DPR dan pemerintah tidak terburu-buru dalam menyusun revisi Undang-Undang Pemilu, dan harus melibatkan partai politik serta masyarakat sipil dalam dialog terbuka dan inklusif.

“Putusan MK ini monumental. Maka proses penyusunan UU Pemilu yang baru harus betul-betul cermat, komprehensif, dan partisipatif. Jangan sampai justru menambah kebingungan dalam pelaksanaan pemilu di masa mendatang,” tegasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pemilu nasional—yang meliputi pemilihan presiden, DPR, dan DPD—harus dipisahkan dari Pemilu daerah, yang terdiri dari DPRD dan kepala daerah. Jeda minimal dua tahun ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan mencegah kelelahan pemilih maupun penyelenggara.

Namun bagi partai politik, tantangan baru juga muncul—dari soal kesiapan logistik, pembiayaan, hingga pembentukan mesin politik yang terpisah. Eddy berharap momentum ini bisa menjadi titik awal reformasi sistem pemilu Indonesia secara lebih mendalam.

“Pemisahan ini jangan hanya dianggap soal teknis, tapi sebagai kesempatan emas untuk memperbaiki arsitektur demokrasi kita agar lebih kuat, transparan, dan efisien,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi III DPR RI

    DPR Dituding Salah Kutip Masukan RUU KUHAP

    • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menilai DPR RI dan Pemerintah mencederai proses legislasi karena salah mencantumkan dan memelintir masukan masyarakat sipil dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Temuan itu muncul setelah rapat Panja RUU KUHAP yang digelar hanya dua hari pada 12–13 November 2025. Dalam rilis resminya yang […]

  • Silaturahmi dan Roadshow DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Menjemput Aktivis Log In Partai Golkar yang digelar di Kantor DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (2/8/2025).

    Fokus Garap Pemuda, Golkar DIY Sambut Aktivis Log In Golkar

    • calendar_month Minggu, 3 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Suasana hangat mewarnai acara Silaturahmi dan Roadshow DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Menjemput Aktivis Log In Partai Golkar yang digelar di Kantor DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (3/8/2025). Ketua DPD I Partai Golkar DIY, Singgih Januratmoko, menyambut langsung rombongan DPP AMPI bersama para aktivis yang baru bergabung […]

  • Syahganda Nainggolan

    Rezim Prabowo dalam Perspektif Sejarah dan Ekonomi-Politik

    • calendar_month Rabu, 23 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Oleh : Dr.Syahganda Nainggolan KETIKA sering berkunjung ke rumah almarhumah Bu Rachmawati Soekarnoputri dulu, yang akhirnya melahirkan kasus “Makar 1”, saya memberanikan diri bertanya padanya; “Mbak, kenapa Sukarno dulu bekerja sama dengan Jepang?”. Dia menjawab spontan, “karena cuma itu satu-satunya jalan untuk Indonesia merdeka.” Mendapatkan informasi dengan akurasi tinggi adalah penting dalam melihat sejarah. Namun, […]

  • Puan Maharani

    Puan Ungkap Rencana Pertemuan Prabowo dengan Megawati Sebelum Pelantikan

    • calendar_month Jumat, 4 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengungkapkan rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang direncanakan sebelum pelantikan presiden. Menurut Puan, pertemuan ini bisa digelar di berbagai lokasi, termasuk kediaman Prabowo maupun Megawati. “Bisa di Teuku Umar (TU), bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang,” ujar […]

  • Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta, Andi Mulhanan Tombolotutu (Kanan)

    LMKN Pencipta : Hak Pencipta Prioritas Kami, Distribusi Harus Transparan

    • calendar_month Kamis, 11 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta, Andi Mulhanan Tombolotutu, menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan proses distribusi royalti kategori live event tahun 2025 berjalan transparan, akurat, dan sesuai mekanisme yang berlaku. “Hak para pencipta harus sampai kepada mereka yang berhak, itulah prioritas kami. LMKN memastikan seluruh proses perhitungan dan penyaluran royalti dilakukan […]

  • Presiden Prabowo saat Peringatan Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta. Sumber foto : RRI

    Prabowo Umumkan Kenaikan Kesejahteraan Guru Tahun Depan

    • calendar_month Jumat, 29 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kabar gembira terkait kesejahteraan guru dalam acara puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024, Kamis (28/11/2024) di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Kesejahteraan guru, baik ASN maupun non-ASN, dipastikan meningkat secara signifikan mulai tahun 2025. “Kita telah meningkatkan anggaran untuk kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS, PPPK, serta guru-guru non-ASN,” […]

expand_less