Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Mahfud MD: Jokowi dan Gibran Mungkin Diadili, Indonesia Butuh Pembelajaran Demokrasi Baru

Mahfud MD: Jokowi dan Gibran Mungkin Diadili, Indonesia Butuh Pembelajaran Demokrasi Baru

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
  • visibility 25
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam diskusi di salah satu podcast, Mahfud MD kembali menyampaikan pandangannya terkait proses transisi kepemimpinan di Indonesia dan kemungkinan mantan pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, diadili pasca-jabatan mereka.

Menurut Mahfud, kekhawatiran bahwa proses transisi kekuasaan akan terganggu sempat muncul sebelum tanggal 20 Agustus 2024.

“Sebelum putusan MK, ada kekhawatiran bisa terjadi crash landing, ada hambatan atas pelantikan presiden melihat hegemoni politik saat itu. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, rakyat bergerak, dan Pak Jokowi kemudian menghentikan langkah-langkahnya. Maka, saya melihat ini akan menjadi soft landing, Pak Jokowi akan menyelesaikan jabatannya dengan baik,” jelas Mahfud pada Minggu (06/10/2024) di kanal podcast tersebut.

Dia yakin bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 akan berjalan lancar. “Insyaallah, pelantikan akan berjalan manis dan lancar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mahfud juga menyinggung diskusi para ahli hukum pidana dan tata negara saat ia berdiskusi di kampus-kampus terkait kemungkinan pengadilan bagi mantan pejabat, termasuk Jokowi dan Gibran. Menurut penuturan Mahfud, para ahli hukum pidana dan tata negara itu membahas konsep untuk mengadili mantan presiden dan pejabat publik yang perlu diadopsi agar ada pembelajaran demokrasi yang lebih sehat di Indonesia. Mahfud mencontohkan kasus di negara-negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat, di mana mantan presiden atau pejabat publik diadili setelah masa jabatan mereka berakhir.

“Kata ahli hukum pidana dan tata negara itu, sekarang kita harus membangun keadaban baru dalam berdemokrasi dan berhukum. Kita perlu pembelajaran agar budaya ‘mikul duwur, mendem jero‘ yang selama ini menutupi kesalahan pejabat dapat dihilangkan,” cerita Mahfud.

Mereka, kata Mahfud, mengusulkan agar Indonesia meniru langkah negara-negara lain yang berani mengadili mantan pemimpin mereka, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dengan Donald Trump atau di Malaysia dengan mantan Perdana Menteri Najib Razak. Mahfud juga menyinggung soal diskusi-diskusi yang telah dilakukan di berbagai kampus dan LSM mengenai hal ini.

“Saya hanya ikut melihat diskusi-diskusi mereka, ada ahli hukum pidana dan tata negara yang sedang menghimpun materi-materi untuk itu. Kita lihat saja perkembangannya ke depan,” katanya, tanpa menjelaskan secara rinci mengenai materi yang disiapkan.

Mahfud MD berharap Indonesia bisa mengadopsi langkah-langkah serupa untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih kuat dan bertanggung jawab (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, pose bersama dengan narasumber dan peserta Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara, 'Akselerasi Pelaksanaan SDG’s Guna Mengurangi Ketimpangan Ekonomi', di Jakarta, Rabu (11/9/24)

    Ketua MPR RI Bamsoet Sebut Politik Uang Jadi Penghambat Pencapaian SDGs

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo memaparkan hasil penelitian Burhanuddin Muhtadi yang mengungkapkan bahwa sebanyak 33 persen (63,5 juta pemilih) atau 1 dari 3 pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 menerima politik uang. Menempatkan Indonesia berada di nomor tiga dari sisi persentase 33 persen. Sedangkan dari sisi absolute atau angka 63,5 juta […]

  • Wakil Ketua Umum Partai Golkar , Adies Kadir dalam acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar. Sumber foto : Instagram Adies Kadir.

    MKGR Siapkan Tempat untuk Jokowi di HUT ke-65 Meski Tak Diundang Resmi

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), menegaskan bahwa meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang secara resmi ke puncak acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65, mereka tetap mempersiapkan tempat jika Jokowi berkenan hadir. Ketua Umum MKGR, Adies Kadir, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengundang Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming […]

  • Ketua MPR RI Periode 2019-2024, Bambang Soesatyo, saat memimpin Rapat Paripurna Terakhir. Sumber foto : Setjen DPR/MPR

    Ketua MPR Bahas Kedudukan Hukum TAP MPR dan Rekonsiliasi Nasional

    • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, mengumumkan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 18 September 2024 mengenai kedudukan hukum pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR yang berlangsung pada 23 September 2024, disepakati bahwa pasal tersebut masih berlaku berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003. […]

  • Ilustrasi Transisi Energi

    Transisi Energi Harus Adil: Jangan Biarkan Rakyat Hanya Jadi Penonton

    • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    Oleh : Akril Abdillah* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Transisi energi kerap dibicarakan dalam forum internasional, konferensi iklim, atau seminar akademis. Namun, sering kali pembicaraan itu berhenti pada ruang elite, tanpa menjelaskan bagaimana rakyat akan terlibat secara nyata. Padahal, energi bukan sekadar komoditas bisnis; energi adalah hak dasar warga negara. Akses terhadap energi bersih dan terjangkau adalah […]

  • Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto

    Hasto Kritik Ambisi Kekuasaan dan Dinamika Pilkada 2024

    • calendar_month Sabtu, 23 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA,RADIANTVOICE.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menyoroti sejumlah dinamika politik yang terjadi menjelang Pilkada 2024. Dalam podcast Akbar Faisal Uncensored pada Jumat (22/11/2024), Hasto mengungkapkan adanya upaya terselubung yang memanfaatkan kekuatan logistik besar untuk memengaruhi hasil pemilihan. “Upaya menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari hulubalang sang raja sangat jelas. Ada konsolidasi besar yang […]

  • Warna-warni kemasan dari berbagai produk

    Manfaat Kemasan Produk untuk Pemasaran: Lebih dari Sekadar Pelindung

    • calendar_month Rabu, 7 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernahkah kamu berpikir tentang cetak kemasan produk secara mendalam? Dulu, saya cenderung menganggap kemasan sebagai sesuatu yang hanya berfungsi untuk melindungi produk agar tidak rusak saat sampai ke tangan konsumen. Namun, seiring berjalannya waktu dan pengalaman bekerja dalam pemasaran, saya sadar bahwa kemasan itu punya peran jauh lebih besar dalam strategi pemasaran. Kemasan […]

expand_less