Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Mahfud MD: Jokowi dan Gibran Mungkin Diadili, Indonesia Butuh Pembelajaran Demokrasi Baru

Mahfud MD: Jokowi dan Gibran Mungkin Diadili, Indonesia Butuh Pembelajaran Demokrasi Baru

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam diskusi di salah satu podcast, Mahfud MD kembali menyampaikan pandangannya terkait proses transisi kepemimpinan di Indonesia dan kemungkinan mantan pejabat, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, diadili pasca-jabatan mereka.

Menurut Mahfud, kekhawatiran bahwa proses transisi kekuasaan akan terganggu sempat muncul sebelum tanggal 20 Agustus 2024.

“Sebelum putusan MK, ada kekhawatiran bisa terjadi crash landing, ada hambatan atas pelantikan presiden melihat hegemoni politik saat itu. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, rakyat bergerak, dan Pak Jokowi kemudian menghentikan langkah-langkahnya. Maka, saya melihat ini akan menjadi soft landing, Pak Jokowi akan menyelesaikan jabatannya dengan baik,” jelas Mahfud pada Minggu (06/10/2024) di kanal podcast tersebut.

Dia yakin bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 akan berjalan lancar. “Insyaallah, pelantikan akan berjalan manis dan lancar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Mahfud juga menyinggung diskusi para ahli hukum pidana dan tata negara saat ia berdiskusi di kampus-kampus terkait kemungkinan pengadilan bagi mantan pejabat, termasuk Jokowi dan Gibran. Menurut penuturan Mahfud, para ahli hukum pidana dan tata negara itu membahas konsep untuk mengadili mantan presiden dan pejabat publik yang perlu diadopsi agar ada pembelajaran demokrasi yang lebih sehat di Indonesia. Mahfud mencontohkan kasus di negara-negara seperti Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Amerika Serikat, di mana mantan presiden atau pejabat publik diadili setelah masa jabatan mereka berakhir.

“Kata ahli hukum pidana dan tata negara itu, sekarang kita harus membangun keadaban baru dalam berdemokrasi dan berhukum. Kita perlu pembelajaran agar budaya ‘mikul duwur, mendem jero‘ yang selama ini menutupi kesalahan pejabat dapat dihilangkan,” cerita Mahfud.

Mereka, kata Mahfud, mengusulkan agar Indonesia meniru langkah negara-negara lain yang berani mengadili mantan pemimpin mereka, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dengan Donald Trump atau di Malaysia dengan mantan Perdana Menteri Najib Razak. Mahfud juga menyinggung soal diskusi-diskusi yang telah dilakukan di berbagai kampus dan LSM mengenai hal ini.

“Saya hanya ikut melihat diskusi-diskusi mereka, ada ahli hukum pidana dan tata negara yang sedang menghimpun materi-materi untuk itu. Kita lihat saja perkembangannya ke depan,” katanya, tanpa menjelaskan secara rinci mengenai materi yang disiapkan.

Mahfud MD berharap Indonesia bisa mengadopsi langkah-langkah serupa untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih kuat dan bertanggung jawab (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Salah satu Kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi

    Ari Ginanjar Tekankan Kaderisasi Partai Cegah Korupsi Kepala Daerah

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 77
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Ari Ginanjar Herdiansah, menegaskan urgensi perbaikan sistem kaderisasi partai politik sebagai langkah strategis mencegah korupsi kepala daerah. Menurutnya, maraknya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah menunjukkan lemahnya proses rekrutmen dan pembinaan kader di internal partai. Ari menilai partai politik perlu mengevaluasi ulang pola rekrutmen kandidat, khususnya […]

  • Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Sumber foto : REUTERS

    Trump Buka Peluang Damai Dagang dengan China

    • calendar_month Jumat, 11 Apr 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengisyaratkan kesiapan untuk membuka kembali jalur negosiasi dengan Presiden China Xi Jinping guna mengakhiri perang dagang berkepanjangan antara dua kekuatan ekonomi dunia. Dalam wawancara dengan Reuters, Trump menyebut dirinya “senang” jika bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua negara. Meski menyebut China telah mengambil “keuntungan besar” dari […]

  • Sah! TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 Dicabut

    Sah! TAP MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 Dicabut

    • calendar_month Senin, 9 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – TAP MPRS No XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Demikian dikatakan  Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, saat penyerahan Surat Pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 Tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno […]

  • Syahdan Husein

    LBH Bali Cari Syahdan Husein, Polisi Sebut Tak Ada Nama

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Keberadaan Syahdan Husein, admin Instagram @gejayanmemanggil, masih menyisakan tanda tanya setelah kabar penangkapannya oleh aparat kepolisian. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, mengungkapkan Syahdan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengajak melakukan perusakan saat aksi demonstrasi di Jakarta. “(Tersangka) ketiga SH, itu adalah admin dari Instagram Gejayan […]

  • Tiktok

    Trump Klaim Kemenangan, TikTok Kini Sepenuhnya Dikelola AS

    • calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani executive order pada Kamis (26/9) yang mengatur kesepakatan alih kepemilikan TikTok dari perusahaan induk asal Tiongkok, ByteDance, ke investor Amerika. Kesepakatan ini memungkinkan aplikasi populer tersebut tetap beroperasi di AS, dengan mayoritas saham dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Trump mengatakan dirinya telah berbicara langsung dengan Presiden […]

  • Ketua Umum PKN, Anas Urbaningrum

    Anas Urbaningrum: Revisi UU TNI Harus Terbuka dan Partisipatif

    • calendar_month Minggu, 16 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Anas Urbaningrum, menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Ia mengingatkan agar semua pihak tidak bersikap apriori terhadap revisi ini, namun juga tidak terburu-buru dalam menyusunnya. Menurut Anas, revisi UU TNI harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan zaman serta tantangan baru, tanpa […]

expand_less