Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Transisi Energi Harus Adil: Jangan Biarkan Rakyat Hanya Jadi Penonton

Transisi Energi Harus Adil: Jangan Biarkan Rakyat Hanya Jadi Penonton

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Kamis, 9 Okt 2025
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh : Akril Abdillah*

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Transisi energi kerap dibicarakan dalam forum internasional, konferensi iklim, atau seminar akademis. Namun, sering kali pembicaraan itu berhenti pada ruang elite, tanpa menjelaskan bagaimana rakyat akan terlibat secara nyata. Padahal, energi bukan sekadar komoditas bisnis; energi adalah hak dasar warga negara. Akses terhadap energi bersih dan terjangkau adalah bagian dari keadilan sosial. Jika transisi energi hanya menjadi proyek elite, maka rakyat hanya akan menjadi penonton yang pasif, sementara beban ekonomi mereka tetap sama atau bahkan bertambah. Transisi semacam itu jelas tidak adil dan akan kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.

Persoalan keadilan energi harus ditempatkan di depan, bukan di belakang. Hari ini, masih ada desa-desa yang gelap pada malam hari, sementara di kota-kota besar muncul jargon energi hijau dengan biaya tinggi. Kontradiksi ini menunjukkan adanya jurang akses. Apakah transisi energi akan menyelesaikan masalah ini atau justru memperlebar ketidakadilan? Di sinilah pentingnya kebijakan yang tidak hanya mengejar target bauran energi, tetapi juga memastikan bahwa rakyat kecil merasakan manfaat langsung. Energi terbarukan tidak boleh menjadi barang mewah yang hanya dinikmati kelas menengah kota, tetapi harus menjadi kebutuhan dasar yang dijangkau petani, nelayan, dan komunitas di daerah terpencil.

Jika kita bicara logika politik energi, maka transisi energi sejatinya adalah kontrak sosial baru. Negara tidak sekadar mengalihkan sumber listrik dari batu bara ke surya atau angin, tetapi juga sedang mengubah cara warga berhubungan dengan energi. Dalam kontrak baru itu, rakyat bukan objek, melainkan subjek. Mereka berhak menentukan prioritas, ikut dalam pengambilan keputusan, dan bahkan memiliki peran dalam produksi energi. Skema panel surya atap, mikrohidro desa, hingga koperasi energi adalah bentuk konkret yang bisa memastikan partisipasi warga. Tanpa itu, transisi energi hanya menjadi proyek investor besar yang dipoles dengan narasi lingkungan.

Pertamina, dalam konteks ini, memegang peran strategis. Selama puluhan tahun, Pertamina identik dengan minyak dan gas. Kini, perusahaan negara itu dituntut menjadi motor penggerak energi baru dan terbarukan. Namun, penguatan EBT oleh Pertamina tidak boleh hanya dimaknai sebagai diversifikasi bisnis, melainkan juga sebagai tanggung jawab sosial. Pertamina harus hadir tidak hanya dalam proyek raksasa, tetapi juga di tengah rakyat, membantu desa membangun listrik tenaga surya, memberi akses biogas murah untuk rumah tangga, dan mendukung industri kecil yang ramah lingkungan. Dengan begitu, Pertamina bisa menunjukkan bahwa transisi energi tidak identik dengan liberalisasi, melainkan penguatan kedaulatan energi nasional.

Keadilan energi juga berarti harga yang terjangkau. Jangan sampai transisi energi menghasilkan listrik hijau yang harganya lebih mahal dari listrik fosil, sehingga membebani rakyat. Logikanya sederhana: transisi energi yang benar adalah transisi yang menurunkan biaya hidup masyarakat, bukan menambah. Oleh karena itu, desain insentif, regulasi, dan mekanisme subsidi harus diarahkan agar harga listrik dari energi terbarukan kompetitif. Di sini negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Negara punya kewajiban konstitusional untuk hadir dan memastikan energi terbarukan tidak eksklusif.

Selain harga, partisipasi warga dalam pengambilan keputusan menjadi kunci. Kebijakan energi tidak boleh lahir di ruang tertutup, hanya ditentukan oleh teknokrat, investor, dan regulator. Rakyat harus punya ruang deliberasi, misalnya melalui konsultasi publik yang nyata, bukan sekadar formalitas. Jika masyarakat dilibatkan sejak awal, maka mereka akan merasa memiliki transisi energi itu. Sebaliknya, jika mereka merasa hanya diberi keputusan sepihak, resistensi sosial akan muncul. Transisi energi bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal demokrasi.

Kita juga harus berpikir lebih luas: transisi energi bukan sekadar memenuhi komitmen internasional, melainkan kesempatan untuk membangun ekonomi baru. Jika rakyat dilibatkan, mereka tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen energi. Desa bisa menjual listrik ke PLN, koperasi bisa mengelola bioenergi, komunitas bisa mengembangkan usaha panel surya. Dengan begitu, transisi energi menjadi motor pemerataan ekonomi, bukan sekadar ladang investasi segelintir kelompok. Logika ini harus dihidupkan agar keadilan energi tidak berhenti sebagai jargon.

Pada akhirnya, transisi energi yang adil adalah transisi yang menempatkan rakyat sebagai pusat. Pertamina dan negara harus memastikan energi baru dan terbarukan hadir di seluruh lapisan masyarakat, dengan harga terjangkau, akses merata, dan ruang partisipasi terbuka. Jangan biarkan rakyat hanya jadi penonton dari panggung besar yang dimainkan elite. Sebab, energi adalah hak, bukan hadiah. Transisi energi yang adil akan memperkuat kedaulatan bangsa, sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu mengikuti arus global, tetapi juga menciptakan model sendiri: transisi yang demokratis, partisipatif, dan berkeadilan.

*Penulis adalah Sekjen Visioner Indonesia

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji (tengah),

    Fraksi Partai Golkar Ajak Masyarakat Bersatu Perangi Judol

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengajak masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi ancaman judi online yang kian meluas. Dalam diskusi bertajuk Dampak Judi Online dan Usaha Pemberantasannya, yang diadakan pada 12 November 2024 di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Senayan, Jakarta, Sarmuji menekankan urgensi kolaborasi nasional dalam menangani permasalahan ini. “Saat […]

  • Kampanye PPP di tahun 2009. Sumber foto ANTARA.

    Elite PPP Dicap Cawe-cawe demi Kepentingan Pribadi Jelang Muktamar!

    • calendar_month Rabu, 14 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menjelang pelaksanaan Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tensi politik internal partai mulai memanas. Ketua DPC PPP Jakarta Pusat, Dadya Manggala, angkat suara soal manuver sejumlah elite pusat yang dinilainya tidak produktif menjelang forum tertinggi partai tersebut. Menurut Dadya, seharusnya seluruh jajaran partai, terutama Sekjen PPP Arwani Thomafi, berfokus menyukseskan jalannya Muktamar. […]

  • Presiden Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2-6-2025).

    Pertemuan Prabowo-Megawati Dijajaki Ulang, Momen Rekatkan Silaturahmi

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan akan kembali bertemu dengan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut bisa terjadi dalam momentum tertentu yang mempertemukan keduanya, tanpa harus melalui kesepakatan lokasi secara formal. “Insya Allah akan segera ketemu. […]

  • Hasan Nasbi

    Istana Tepis Dugaan Gratifikasi Kaesang, Senggol Mega dan Mahfud MD

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam merespons tuduhan dugaan gratifikasi terhadap Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PSI, pihak Istana melalui Kepala Presidential Communication Officer (PCO) Hasan Nasbi memberikan klarifikasi tegas. Menurut Hasan, tuduhan tersebut dianggap tidak relevan karena Kaesang bukanlah penyelenggara negara. “Kaesang bukan pejabat publik, tapi reaksi publik seakan […]

  • Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia

    Ahmad Doli Kurnia Usulkan Penyempurnaan Sistem Politik melalui Omnibus Law: “Tidak Bisa Satu-Satu”

    • calendar_month Kamis, 31 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan langkah besar dalam penyempurnaan sistem politik di Indonesia melalui revisi delapan Undang-Undang (UU) politik menggunakan metode Omnibus Law. Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Baleg DPR bersama Komnas HAM, Perludem, dan AMAN di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, […]

  • Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dalam Pilkada Lamongan2024. Sumber Foto : KPU Lamongan

    KPU Lamongan: 18 Kecamatan Lanjutkan Rekapitulasi Hari Ini

    • calendar_month Sabtu, 30 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    LAMONGAN, CUPLIKAN.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan memulai tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilkada 2024 di tingkat kecamatan melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Dari 27 kecamatan yang ada, sembilan kecamatan telah melaksanakan rekapitulasi sejak Jumat (29/11). Anggota KPU Lamongan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Hafid Hamsah, menjelaskan rekapitulasi di tingkat kecamatan berlangsung sesuai jadwal yang […]

expand_less