Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ketua MPR Bahas Kedudukan Hukum TAP MPR dan Rekonsiliasi Nasional

Ketua MPR Bahas Kedudukan Hukum TAP MPR dan Rekonsiliasi Nasional

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 25 Sep 2024
  • visibility 30
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo, mengumumkan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Golkar tertanggal 18 September 2024 mengenai kedudukan hukum pasal 4 TAP MPR Nomor XI/MPR/1998. Dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR yang berlangsung pada 23 September 2024, disepakati bahwa pasal tersebut masih berlaku berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003.

“Namun, terkait penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP Nomor XI/MPR/1998, secara pribadi Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan, karena beliau sudah meninggal dunia,” ujar Bamsoet usai Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/24).

Dalam kesempatan yang sama, Bamsoet juga menyampaikan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengenai kedudukan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid. Dalam kesepakatan Rapat Gabungan Pimpinan MPR, kedudukan hukum Ketetapan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebelumnya, pimpinan MPR menerima surat dari Menteri Hukum dan HAM yang menjelaskan tentang tidak berlakunya TAP Nomor XXXIII/MPRS/1967. Menurut kesepakatan MPR, TAP MPRS tersebut telah dinyatakan tidak berlaku sesuai ketentuan pasal 6 TAP Nomor I/MPR/2003.

Bamsoet menjelaskan bahwa keputusan-keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan menjunjung tinggi nilai persatuan bangsa. MPR dianggap sebagai rumah kebangsaan yang merajut persatuan rakyat Indonesia.

“Kami mendorong agar jasa dan pengabdian dari mantan Presiden Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid, dapat diakui sebagai pahlawan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Bamsoet juga menekankan pentingnya keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Dia mengingatkan bahwa tidak seharusnya ada individu yang harus menjalani sanksi tanpa proses hukum yang adil, menghindari warisan dendam sejarah yang dapat mempengaruhi generasi mendatang.

“Sebagai aktualisasi permusyawaratan seluruh rakyat, MPR memiliki tanggung jawab untuk merajut persatuan dan harapan bangsa,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait

    Maruarar Sirait Bangun Rumah Gratis untuk Rakyat, Aguan Pengembangnya

    • calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan akan menyumbangkan tanah miliknya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk pembangunan perumahan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lahan tersebut akan dibangun oleh pengembang Agung Sedayu Group, dengan tujuan untuk mendukung Gerakan Nasional Tiga Juta Rumah. Dalam diskusi bertajuk “Tiga Juta Rumah untuk […]

  • Sebuah sistem rudal Iran dipamerkan di samping spanduk dengan gambar Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dan mendiang pemimpin Hezbollah Lebanon, Hassan Nasrallah, di sebuah jalan di Teheran, Iran, pada 2 Oktober 2024. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS.

    Ada Infiltrasi, Iran Lakukan Penangkapan Setelah Kematian Nasrallah

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    TEHERAN, CUPLIKAN.CO.ID – Kematian Hassan Nasrallah telah mendorong pihak berwenang Iran untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait kemungkinan infiltrasi di dalam jajaran mereka sendiri, mulai dari Pasukan Pengawal Revolusi yang kuat hingga pejabat senior keamanan. Demikian dikatakan seorang pejabat senior Iran sebagaimana dilaporakan Reuters. Fokus utama investigasi ini adalah mereka yang sering bepergian ke luar negeri […]

  • whatsapp image 2024 09 18 at 21.19.46

    Pelindo Regional 3 Segera Resmikan Fly Over Teluk Lamong

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 3 berencana akan segera mengoperasikan Jalan Fly Over Terminal Teluk Lamong dalam waktu dekat. Hal ini setelah Jalan Fly Over Terminal Teluk Lamong berhasil melewati sejumlah pengujuan dan mendapatkan sertifikat laik fungsi (SLF) sebagai syarat utama pengoperasian oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini disampaikan langsung oleh Senior Manager […]

  • Keluarga Dr. Alaa Al-Najjar, korban serangan Israel.

    Friends of Palestine Desak Dunia Buka Mata atas Genosida di Palestina

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID– Dunia kembali diguncang oleh tragedi kemanusiaan yang memilukan dari Gaza. Rayyan Abdallah, Chief Executive Officer Friends of Palestine Network (FoP), dalam siaran pers yang dirilis Minggu (25/5), mengungkapkan kisah tragis yang menimpa Dr. Alaa Al-Najjar, seorang dokter anak yang tinggal di selatan Khan Younis, Gaza. Pada Jumat, 23 Mei 2025, sebuah serangan rudal […]

  • Sudaryono Diharapkan Perkuat Tata Kelola BGN

    Sudaryono Diharapkan Perkuat Tata Kelola BGN

    • calendar_month Sabtu, 25 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 27
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati berharap penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi titik awal penguatan kelembagaan BGN sekaligus mendorong pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin efektif sebagai salah satu program prioritas nasional. Dilansir dari dpr.go.id Menurut Sari, amanah yang diberikan Presiden kepada Sudaryono […]

  • Miftahul Arifin, Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (dua dari kanan) dalam suatu acara di Jakarta.

    Revisi Tatib DPR Dinilai Bermasalah, KPD: Bisa Ganggu Independensi Lembaga Negara

    • calendar_month Kamis, 6 Feb 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) DPR yang disahkan dalam rapat paripurna menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD), Miftahul Arifin, yang menyoroti potensi penyalahgunaan kewenangan dalam aturan baru tersebut. Pasal 228A yang ditambahkan dalam revisi tersebut […]

expand_less