Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Jatah Kue Kekuasaan NU vs PKB

Jatah Kue Kekuasaan NU vs PKB

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 23 Sep 2024
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Oleh. Fathorrahman Fadli*

Sampai hari kiamat, rasanya NU akan terus menjadi komoditas politik bagi para pencari kekuasaan di negeri ini. Tidak saja dari kalangan internal NU sendiri, namun juga oleh kalangan eksternal NU yakni partai-partai politik. Hal ini terjadi karena beberapa hal berikut yang akan saya uraikan satu persatu.

Pertama, soal jumlah massa NU yang sangat besar. Dalam konteks politik elektoral dimana kebenaran politik di ukur atas berapa jumlah voter, maka NU adalah massa politik yamg akan jadi rebutan partai politik. Mereka akan memengaruhi massa NU melalui pemimpinnya di berbagai level dan tingkatan kepengurusan. Namun biasanya, demi efisiensi, maka para pemimpin partai yang berkuasa cenderung membeli NU di saat-saat musim kampanye.

Sampai di sini, NU akan menjadi wilayah pertempuran politik. Oleh karena itu, maka para aktivis politik NU yang kini semakin banyak dan merata tersebar di berbagai partai politik akan bertarung semakin keras untuk mengkapitalisasi NU sebagai aset politik. Kelak mereka akan memperdagangkan aset kapital NU itu kepada kaum oligarki.

Kedua, watak dan karakter jamaah NU yang mayoritas masih memiliki pendidikan yang rendah, akan menjadi batu sandung demokrasi. Demokrasi dalam derajat yang normal justru membutuhkan masyarakat yang terdidik secara intelektual maupun akademik.

Keterdidikan itu pun tidak cukup menjadi jaminan, massa NU tidak terjebak pada fragmatisme politik. Sebab sumber kebenaran bukan rasionalitas objektif yang berbasis fakta dan data yang valid, namun seberapa besar kita dapat meraih voters yang banyak. Demokrasi pada sisi ini akan merusak masyarakat.

Sebab rakyat hanya jadi komoditas yang rutin setiap pilkada, pilpres atau pileg. Rakyat hanya menjadi sarana legitimasi untuk meraih kursi kekuasaan seseorang. Setelah kursi diraih, rakyat lalu dilupakan begitu saja. Mereka sibuk dengan segala aktivitas seremonial kekuasaan negara yang kerap tidak tersambung langsung dengan hak-hak dan pemenuhan harkat hidup rakyatnya.

Ketiga, soal posisi demografis NU yang mayoritas tersebar di pedesaan. Mereka lebih sering berfokus pada usaha pemenuhan hidup keluarga sehari-hari ketimbang mengkonsumsi informasi yang berkualitas untuk mencerdaskan dirinya. Kondisi ini jelas akan membuat warga NU di pedesaan tidak cukup mampu untuk menjadikan dirinya sebagai pemilih yang cerdas. Pada titik kondisi ini massa NU dipedesaan akan lebih mudah dimobilisasi dengan uang ketimbang gagasan.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir realitas politik itu, saya menyarankan agar PKB sebagai partai politik yang ikut mengambil inisiatif kebijakan di DPR, hendaknya mendptong pemerintah untuk membangun perguruan tinggi hingga ke desa-desa seluruh Indonesia agar warga NU memiliki kesempatan yang luas untuk belajar di perguruan Tinggi. Saya meyakini jika PKB mendorong tumbuhnya kampus-kampus itu, maka warga NU akan menjadi warga yang kritis ban cerdas.

Keempat, NU sebagai jam’iyah harus melakukan rasionalisasi kegiatannya agar lebih mampu mendidik warganya semakin cerdas. Potensi NU melalui Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) yang pernah dipacu pembangunannya sejak Profesor Muhammad Nuh menjadi Ketua Bidang Pendidikan di PBNU yang dikelola secara teknis oleh Profesor Hanief Saha Gafur harus terus dikembangkan kegiatannya hingga menyentuh warga NU dilevel akar rumput. Ada proses intelektualisasi warga NU melalui kegiatan sinergitas kampus dengan masyarakat. Misalnya melalui kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PKM) yang dilakukan UNU.

Soal Jatah Kekuasaan

Jika kekuasaan Prabowo Subiyanto sudah ada ditangannya pada 20 Oktober 2024, sebaiknya kubu PBNU yang sudah membantu memenangkan Prabowo Pilpres 2024 lalu sebaiknya tidak perlu menghambat atau mengurangi jatah kursi kekuasaan kepada PKB. Sebab keduanya sama-sama memiliki orientasi untuk membesarkan dan memajukan umat Nahdliyin di seluruh Indonesia.

Dugaan saya, Prabowo akan tetap memberikan jatah kursi kabinet kepada PKB secara proporsional, dan juga akan memberikan jatah pada PBNU. Kedua sayap politik Nahdliyin itu sangat penting untuk menjaga stabilitas politik kekuasaan Prabowo dalam lima tahun mendatang.

Prabowo sangat membutuhkan suara PKB di Parlemen guna memuluskan berbagai agenda kenegaraan. Namun pada saat yang sama Prabowo sebagai.presiden tetap membutuhkan NU secara kelembagaan guna memobilisasi warganya, terutama dalam menjalankan program-program pembangunannya di lapangan.

Dengan menyeimbangkan jatah kekuasaan dalam kabinet antara NU dan PKB, maka Prabowo sudah mengantongi dukungan riil, baik secara politik maupun secara realitas penyelenggaraan negara di lapangan (RED).

*Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesia Development Research/IDR

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pansus DPR Pastikan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Terus Dipercepat

    Pansus DPR Pastikan Pembahasan RUU Daerah Kepulauan Terus Dipercepat

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle MA
    • visibility 22
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI, Hendry Munief, optimistis pembahasan RUU Daerah Kepulauan dapat dirampungkan pada 2026. Menurutnya, kehadiran regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat kewenangan daerah kepulauan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Hendry mengungkapkan, kunjungan kerja Pansus ke Provinsi Kepulauan […]

  • Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani

    Prabowo Perhatikan Pendukung dalam Membentuk Pemerintahan

    • calendar_month Senin, 30 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, akan memperhatikan orang-orang yang telah berjuang bersamanya selama proses Pilpres 2024. Dalam hal ini, Prabowo bersama dengan wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, akan memberikan perhatian khusus kepada para pendukung dan relawan. “Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pemerintahan […]

  • Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (kiri). Sumber foto : instagram @sufmi_dasco

    Tunjangan Perumahan DPR Rp50 Juta Picu Polemik Transparansi

    • calendar_month Rabu, 27 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mencoba meluruskan kabar yang belakangan memicu perdebatan: anggota DPR tidak akan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan setelah Oktober 2025. Menurutnya, uang itu hanya dibayarkan sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2025 sebagai cicilan untuk biaya kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan (2024–2029). Penjelasan […]

  • Presiden Jokowi dan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

    Jokowi Ogah Jadi Ketum PPP: “Saya di PSI Saja!”

    • calendar_month Jumat, 6 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    SOLO, CUPLIKAN.CO.ID – Mantan Presiden Joko Widodo menanggapi dengan santai soal namanya yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Alih-alih menganggap serius, Jokowi justru berseloroh bahwa dirinya lebih memilih tetap bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). “Saya di PSI saja lah,” ujar Jokowi sembari tersenyum, ketika ditemui awak media di kediaman pribadinya […]

  • Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya

    Willy Aditya: Putusan MK Tonggak Baru Demokrasi Gender

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 72
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan keterwakilan perempuan di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) sebagai tonggak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia. Menurutnya, keputusan ini bukan hanya kemenangan bagi perempuan, tetapi juga kemajuan bagi sistem demokrasi yang menjunjung kesetaraan dan keadilan gender. “Putusan MK ini […]

  • Calon Wali Kota New York Zohran Mamdani menaiki kereta bawah tanah usai menghadiri kegiatan kampanye di New York City, Amerika Serikat, 1 April 2025. Sumber foto : REUTERS.

    Zohran Mamdani Ungguli Cuomo di Pemilihan Wali Kota New York

    • calendar_month Rabu, 25 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    NEW YORK, CUPLIKAN.CO.ID – Politikus muda progresif Zohran Mamdani berada di ambang kemenangan dalam pemilihan pendahuluan wali kota New York dari Partai Demokrat, usai mantan Gubernur New York Andrew Cuomo menyatakan kekalahan secara resmi, Selasa malam waktu setempat. Dalam pidato singkat kepada para pendukungnya, Cuomo yang berusia 67 tahun mengumumkan telah menghubungi Mamdani untuk memberi […]

expand_less