Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » DPR Ingatkan Wajibkan BK Harus Libatkan Psikolog

DPR Ingatkan Wajibkan BK Harus Libatkan Psikolog

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 17 Nov 2025
  • visibility 83
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai kebijakan Kemendikdasmen yang mewajibkan seluruh guru menjalankan fungsi bimbingan konseling (BK) harus dibarengi penguatan tenaga profesional di sekolah. Ia menekankan bahwa peran psikolog tidak boleh digantikan oleh guru semata.

“Kebijakan ini langkah maju, tetapi pendampingan psikologis membutuhkan kompetensi profesional yang tidak bisa digantikan hanya dengan penugasan tambahan kepada guru,” ujar Lalu Hadrian Irfani, Senin (17/11/2025).

Pernyataan Lalu merespons kebijakan Mendikdasmen Abdul Mu’ti yang meminta guru menjalankan peran ganda sebagai pengajar sekaligus konselor, dengan pelatihan BK sebagai pendukung. Namun, menurut Lalu, pendekatan tersebut tak cukup mengatasi masalah psikologis siswa yang semakin kompleks.

“Guru memang harus membentuk karakter siswa, tetapi bimbingan konseling bukan tugas yang bisa dijalankan tanpa bekal psikologis. Negara harus memastikan setiap sekolah memiliki psikolog atau konselor tetap,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa negara-negara maju telah menetapkan standar minimal satu psikolog untuk setiap 250 siswa, sedangkan Indonesia masih jauh tertinggal dalam menyediakan pendamping profesional di sekolah.

“BK tidak boleh menjadi formalitas administrasi. Dalam pendidikan modern, BK adalah ruang aman dan ruang penyembuhan. Tempat siswa bisa berbicara tanpa takut atau dihakimi,” jelas Legislator dari Dapil NTB II tersebut.

Merespons maraknya perundungan hingga meningkatnya angka bunuh diri pelajar, Lalu menyebut kondisi itu sebagai peringatan keras bagi pemerintah untuk memperkuat sistem dukungan psikososial di sekolah.

“Guru harus diberi pelatihan dasar psikologi anak dan deteksi dini, sementara psikolog profesional harus hadir sebagai pendamping inti di setiap sekolah,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilustrasi

    Admin Gejayan Memanggil Ditangkap Polisi, Berkaitan Dengan Aksi Anarkis?

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kabar mengejutkan datang dari gerakan Gejayan Memanggil. Salah satu admin sekaligus humas mereka, Syahdan Husein, dikabarkan ditangkap polisi pada Senin (1/9/2025) malam. Informasi penangkapan ini dibenarkan oleh admin lainnya, Abe. “Iya ketangkap Bang Syahdan,” ungkapnya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (2/9/2025). Menurut Abe, penangkapan terjadi di Bali sekitar pukul 23.00 WITA. […]

  • Diskusi Fraksi Partai Golkar bertajuk "Mencari Cara Ekonomi Tumbuh Tinggi" yang digelar Fraksi Partai Golkar di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

    Misbakhun Tekankan Peran BI Dorong Ekonomi 8 Persen

    • calendar_month Selasa, 19 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Komisi XI DPR RI, M. Misbakhun, menyampaikan pentingnya memperluas peran Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan dalam diskusi bertajuk “Mencari Cara Ekonomi Tumbuh Tinggi” yang digelar Fraksi Partai Golkar di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11/2024). Misbakhun menyebut bahwa dengan ruang fiskal yang terbatas, kebijakan moneter harus […]

  • Komandan TKN Fanta, Arief Rosyid Hasan, dan Menseskab Mayor Teddy. Sumber foto : Instagram ariefrosyid.id

    Letkol Teddy Disorot, Arief Rosyid: Orang Muda Pantas Jadi Pemimpin

    • calendar_month Rabu, 19 Mar 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 71
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pengangkatan Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menjadi perbincangan publik. Sebagai perwira aktif TNI, peran Letkol Teddy dalam mengawal presiden kerap menjadi sorotan, terutama terkait gesturnya yang dianggap terlalu protektif. Menanggapi hal ini, Komandan TKN Fanta, Arief Rosyid Hasan, menegaskan bahwa Letkol Teddy adalah sosok […]

  • Ketua Umum Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Anas Urbaningrum

    PPI : Ketika Amarah Jadi Amuk, Aspirasi Rakyat Kecil Bisa Hilang

    • calendar_month Sabtu, 30 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) mengeluarkan surat edaran resmi kepada seluruh jajaran Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang di Indonesia pasca maraknya unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan Makassar, pada Jumat (29/8/2025). Dalam pernyataan yang ditandatangani Ketua Presidium Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderal SJ Arifin, PPI menegaskan dukungan penuh […]

  • Banggar DPR Pastikan Pembiayaan PPPK Jadi PNS Aman

    Banggar DPR Pastikan Pembiayaan PPPK Jadi PNS Aman

    • calendar_month Kamis, 20 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 56
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) siap mendukung skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk kebijakan pengangkatan PPPK menjadi pegawai negeri serta skema PPPK paruh waktu. Pernyataan tersebut disampaikan Muhidin di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Menurut Muhidin, […]

  • Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan.

    BPJPH Wajibkan Sertifikasi Halal, Haikal Hassan : Kalau Kagak, Gue Sanksi!

    • calendar_month Minggu, 27 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang beredar di Indonesia sejak 18 Oktober 2024. Langkah ini diambil sebagai bentuk pengawasan dan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. “Kami melaksanakan pengawasan ini secara serentak mulai 18 Oktober 2024,” jelas Kepala BPJPH, […]

expand_less