Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » DPR Tekankan Tata Kelola Kelembagaan Jadi Prioritas

DPR Tekankan Tata Kelola Kelembagaan Jadi Prioritas

  • account_circle MA
  • calendar_month Minggu, 19 Jul 2026
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) didorong untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang telah diterbitkan BGN merupakan produk institusi, sehingga pertanggungjawabannya harus melekat pada lembaga, bukan pada individu yang memimpin.

Pandangan tersebut disampaikan Zainul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama BGN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Menurutnya, kepemimpinan baru BGN perlu menjadikan perspektif kelembagaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan organisasi agar kesinambungan kebijakan tetap terjaga, terlepas dari adanya pergantian pimpinan.

“Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan. Itu produk kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggung jawabannya juga harus kelembagaan,” ujar Zainul.

Selain menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan, Zainul juga mendorong jajaran pimpinan baru BGN untuk mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada penyelesaian masalah dalam menjalankan Program MBG. Menurutnya, berbagai tantangan yang muncul di lapangan memerlukan komunikasi yang konstruktif serta kolaborasi yang erat dengan seluruh mitra pelaksana.

Ia mengingatkan agar setiap persoalan disikapi melalui dialog dan pencarian solusi, bukan dengan pendekatan yang berpotensi memicu konflik atau memperlebar perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Dengan komunikasi yang terbuka dan solutif, berbagai kendala diyakini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan polemik baru.

“Saya berharap pimpinan BGN yang baru, pendekatannya adalah pendekatan solusi, bukan menggunakan pendekatan konflik. Ketika menghadapi mitra-mitra BGN maupun desakan publik, mohon menggunakan pendekatan solusi,” tegas legislator Fraksi PKB tersebut.

Lebih lanjut, Zainul menilai pendekatan tersebut menjadi sangat penting mengingat Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Karena itu, setiap dinamika yang muncul dalam implementasinya harus dikelola secara arif agar tidak menghambat pelaksanaan program maupun mengurangi kepercayaan publik terhadap BGN.

Menurutnya, penyelesaian persoalan secara dialogis dan kelembagaan akan menjadi kunci dalam menjaga efektivitas pelaksanaan Program MBG sekaligus memastikan tujuan program dapat tercapai secara optimal.

“Kalau BGN mengambil pendekatan konflik, maka akan semakin menimbulkan eskalasi yang tentu ke depan mengganggu jalannya Program Makan Bergizi Gratis ini,” pungkasnya.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pj Bupati Banjarnegara beserta Pendamping Hukum 51 Kepala Desa terpilih Banjarnegara dalam pertemuan di Kantor Ditjend Bina Pemerintahan Desa KEMENDAGRI RI.

    51 Kepala Desa Terpilih di Banjarnegara Akan Dilantik Januari 2025

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024, kepastian hukum terkait pelantikan 51 kepala desa terpilih di Kabupaten Banjarnegara akhirnya terjawab. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), keputusan diambil untuk melantik para kepala desa tersebut pada Januari 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, […]

  • Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait

    Maruarar Sirait Bangun Rumah Gratis untuk Rakyat, Aguan Pengembangnya

    • calendar_month Jumat, 1 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan akan menyumbangkan tanah miliknya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk pembangunan perumahan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lahan tersebut akan dibangun oleh pengembang Agung Sedayu Group, dengan tujuan untuk mendukung Gerakan Nasional Tiga Juta Rumah. Dalam diskusi bertajuk “Tiga Juta Rumah untuk […]

  • Presiden AS, Donald Trump

    TikTok Resmi Jadi Milik Amerika, Nasib ByteDance Terjun Bebas

    • calendar_month Jumat, 26 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    WASHINGTON, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani executive order yang memaksa ByteDance melepas kepemilikan TikTok ke investor AS. Dengan kesepakatan ini, TikTok resmi “dinationalisasi” Amerika dan dipastikan tetap bisa digunakan oleh 180 juta warganya. Dalam konferensi pers, Trump menegaskan kesepakatan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengakhiri ancaman pelarangan aplikasi tersebut. “Ini akan […]

  • Seminar Nasional MN Kahmi

    Mahfud MD di Seminar KAHMI : Demokrasi tanpa Konstitusi dan Hukum, Bisa Menjadi Liar

    • calendar_month Rabu, 9 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (9/10), Prof. Dr. Mahfud MD, Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI, menegaskan bahwa tidak ada Keputusan Presiden (Keppres) yang berisi permintaan maaf kepada PKI. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya yang bertajuk “Rekonstruksi Kehidupan Demokrasi, Politik, Hukum, dan Keadilan […]

  • whatsapp image 2024 09 12 at 17.15.07

    Bamsoet: Politik Uang Merusak Demokrasi dan Meningkatkan Ketimpangan Ekonomi

    • calendar_month Kamis, 12 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 21
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti dampak buruk politik uang terhadap sistem demokrasi di Indonesia, yang menurutnya telah menjurus pada demokrasi komersialisasi dan kapitalisasi. Dalam orasi pada perayaan HUT ke-46 FKPPI, Bamsoet menjelaskan bahwa maraknya politik uang telah membuat demokrasi Indonesia terjebak dalam “demokrasi angka-angka.” Sudah bukan menjadi rahasia lagi, kata Bamsoet, […]

  • Diskusi publik bertajuk “Perkosaan Mei 1998 adalah Luka Kita” di Langgeng Gallery, Yogyakarta, Jumat (25/7/2025).

    Sejarah Versi Negara Dikecam: Abaikan Kekerasan terhadap Perempuan

    • calendar_month Sabtu, 26 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    YOGYAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Upaya pemerintah menulis ulang sejarah nasional tanpa mencantumkan tragedi kekerasan seksual Mei 1998 menuai kritik keras dari sejumlah akademisi, aktivis, dan korban yang tergabung dalam Gerakan Perempuan untuk Keadilan Sejarah (GPKS). Kritik itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Perkosaan Mei 1998 adalah Luka Kita” di Langgeng Gallery, Yogyakarta, Jumat (25/7/2025). Diskusi ini menghadirkan […]

expand_less