Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » 51 Kepala Desa Terpilih di Banjarnegara Akan Dilantik Januari 2025

51 Kepala Desa Terpilih di Banjarnegara Akan Dilantik Januari 2025

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 21 Jan 2025
  • visibility 29
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 92/PUU-XXII/2024, kepastian hukum terkait pelantikan 51 kepala desa terpilih di Kabupaten Banjarnegara akhirnya terjawab. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), keputusan diambil untuk melantik para kepala desa tersebut pada Januari 2025.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Banjarnegara, M. Asrofi, S.Sos., M.Si., Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi 1, Kabag Hukum Kabupaten Banjarnegara, dan perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades). Kepala desa terpilih juga hadir didampingi tim penasihat hukum yang terdiri dari David Khan, Sugeng Riyadi, serta Andre Darmawan, bersama seluruh timnya.

Keputusan ini memberikan angin segar bagi masyarakat Banjarnegara dan kepala desa terpilih yang telah lama menanti pelantikan. Menurut David Khan, salah satu penasihat hukum 51 kepala desa terpilih, pelantikan ini merupakan langkah yang sangat penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan desa dan memberikan kepastian hukum.

“Dengan pelantikan ini, hak para kepala desa yang telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) Bupati Banjarnegara tertanggal 1 April 2024 kini diakui sepenuhnya. Keputusan ini juga menjadi solusi setelah proses hukum yang panjang,” jelas David Khan lewat pernyataannya yang diterima Radiant Voice pada Selasa (21/1/2025).

Dengan adanya keputusan ini, seluruh masyarakat Kabupaten Banjarnegara diharapkan dapat kembali fokus pada upaya pembangunan di tingkat desa, di bawah kepemimpinan kepala desa terpilih yang segera dilantik. Pelantikan tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sebagaimana dikabarkan di laman Mahkamah Konstitusi, MK telah memutuskan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (UU 3/2024). Putusan tersebut diumumkan dalam sidang pleno pada Jumat (3/1/2025).

Melalui Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024, MK menyatakan bahwa Pasal 118 huruf e UU 3/2024 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai bahwa aturan itu “tidak berlaku bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa berdasarkan UU 6/2014”.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa secara langsung sudah menjadi tradisi hukum yang diterapkan sejak UU Nomor 5 Tahun 1979 hingga UU Nomor 6 Tahun 2014. Mekanisme ini, menurutnya, merupakan bentuk nyata dari demokrasi di tingkat desa serta otonomi desa.

“Pemilihan kepala desa secara langsung memungkinkan warga desa yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak politik mereka, baik sebagai pemilih maupun calon yang dipilih,” ujar Enny.

Ia menambahkan, pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 96 desa Kabupaten Konawe Selatan pada 24 September 2023 telah memenuhi ketentuan UU 6/2014. Pemilihan tersebut juga diselenggarakan berdasarkan arahan Kementerian Dalam Negeri melalui surat edaran tertanggal 14 Januari 2023.

Pelantikan Kades Terpilih Dijamin UU

Dalam pertimbangan hukumnya, Enny merujuk Pasal 38 ayat (1) UU 6/2014 yang mengatur pelantikan kepala desa terpilih oleh bupati atau wali kota paling lambat 30 hari setelah keputusan penetapan hasil pemilihan. Oleh sebab itu, ia menegaskan Pasal 118 huruf e UU 3/2024 tidak dapat digunakan untuk membatalkan pelantikan kepala desa yang telah terpilih melalui pemilihan sah berdasarkan UU 6/2014.

MK menegaskan pentingnya perlindungan dan kepastian hukum bagi calon kepala desa terpilih. Norma transisi yang diatur dalam Pasal 118 huruf e UU 3/2024 dianggap tidak boleh menjadi alasan untuk menunda atau membatalkan pelantikan calon kepala desa yang telah mengikuti mekanisme sesuai aturan.

Dalam putusannya, MK menilai norma tersebut melanggar prinsip keadilan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah memutuskan bahwa norma itu inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai sesuai dengan ketentuan putusan.

Dengan demikian, MK memastikan calon kepala desa terpilih tetap memiliki perlindungan hukum atas hak-haknya sesuai aturan yang berlaku saat pemilihan dilaksanakan. Meski amar putusan tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan pemohon, dalil mereka dinyatakan beralasan untuk sebagian (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Abu Bakar Baasyir saat berkunjung ke rumah Jokowi di Solo, Senin (29/09/2025)

    Jokowi Terima Kunjungan Mendadak Abu Bakar Ba’asyir di Solo

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    SOLO, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan mendadak dari pendiri Pondok Pesantren Al-Mu’min Ngruki, Abu Bakar Ba’asyir, di kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Senin (29/9). Ba’asyir tiba sekitar pukul 12.35 WIB mengenakan gamis putih dan kopiah rajut, hanya didampingi seorang sopir. Kedatangannya langsung disambut Jokowi yang mengenakan […]

  • Houthi

    Hamas Puji Houthi, Desak Israel Akhiri Perang Gaza

    • calendar_month Minggu, 15 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kelompok Hamas menyambut baik serangan misil balistik yang dilancarkan oleh Houthi Yaman ke Israel, pada Minggu (15/9/2024). Hamas memuji langkah Houthi yang dinilai sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina dalam menghadapi agresi militer Israel di Gaza. Dalam pernyataan resminya, Hamas menyebutkan bahwa Israel tidak akan merasakan keamanan jika mereka tidak menghentikan serangan […]

  • Webinar pendidikan DPP Pengajian Al-Hidayah

    DPP Pengajian Al-Hidayah Gelar Webinar Strategi Atasi Disparitas Gender di Bidang Pendidikan

    • calendar_month Minggu, 29 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pengajian Al-Hidayah bersama dengan Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (DPP GUPPI) menggelar Webinar Pendidikan bertajuk Strategi Mengatasi Disparitas Gender di Bidang Pendidikan untuk Mewujudkan Generasi Emas 2045 secara daring pada Sabtu (28/9/24). Hadir sebagai pembicara dalam webinar ini Fasli Jalal (Ketua Umum DPP GUPPI), Amich […]

  • Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan

    Dikabarkan PAN Dapat 5 Jatah Menteri, Zulhas : Itu Hak Prerogatif Presiden

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 20
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Jumlah menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran diperkirakan akan mengalami penambahan dibandingkan kabinet pada pemerintahan sebelumnya. Demikian dikatakan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dzulkifli Hasan, saat menanggapi pernyataan Ketua MPR RI yang juga politisi  Golkar, Bambang Soesatyo, yang menyebut menteri pemerintahan terpilih Prabowo-Gibran akan menjadi 44 nantinya. “Jumlah pastinya […]

  • Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi pangkalan pelatihan pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Korea di lokasi yang dirahasiakan, di Korea Utara, dalam gambar yang dirilis oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada 4 Oktober 2024. KCNA via REUTERS.

    Kim Jong Un : Jika Kedaulatan Kami Dilanggar, Kami Respon Pakai Nuklir

    • calendar_month Jumat, 4 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    SEOUL, CUPLIKAN.CO.ID – Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, menyatakan negaranya tidak akan ragu untuk menggunakan semua kekuatan ofensif yang dimiliki, termasuk senjata nuklir, jika musuh mencoba menggunakan kekerasan untuk melanggar kedaulatannya. Pernyataan ini dilaporkan oleh kantor berita negara KCNA pada Jumat. “Jika kedaulatan kami dilanggar, kami akan meresponnya dengan nuklir,”kata Kim pada kantor berita […]

  • Presiden Prabowo Subianto dalam acara pengukuhan Hakim Mahkamah Agung RI, Rabu (12/6). Sumber : Youtube Sekretariat Presiden.

    Prabowo Siap Potong Anggaran TNI Demi Gaji Hakim!

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pernyataan mengejutkan datang dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Dalam pidatonya saat pengukuhan Hakim Mahkamah Agung di Jakarta, Kamis (12/6), Prabowo mengaku siap memangkas anggaran militer dan kepolisian demi menaikkan gaji hakim di seluruh Indonesia. Menurutnya, para hakim adalah benteng terakhir keadilan rakyat kecil. “Orang miskin, orang kecil, hanya bisa berharap kepada hakim-hakim […]

expand_less