Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum, Pertahanan & Keamanan » Mahfud MD di Seminar KAHMI : Demokrasi tanpa Konstitusi dan Hukum, Bisa Menjadi Liar

Mahfud MD di Seminar KAHMI : Demokrasi tanpa Konstitusi dan Hukum, Bisa Menjadi Liar

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 9 Okt 2024
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI di Auditorium Wisma Kemenpora, Jakarta, Rabu (9/10), Prof. Dr. Mahfud MD, Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI, menegaskan bahwa tidak ada Keputusan Presiden (Keppres) yang berisi permintaan maaf kepada PKI. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya yang bertajuk “Rekonstruksi Kehidupan Demokrasi, Politik, Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Cita Negara yang Merdeka dan Berdaulat”.

“Demokrasi tanpa konstitusi dan hukum bisa menjadi liar. Karena itu, agar kehidupan bernegara bisa berjalan dengan baik, kita harus tunduk pada konstitusi dan hukum,” tegas Mahfud. Ia juga menekankan bahwa Keppres No. 17 Tahun 2022, yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo, tidak mengandung narasi permintaan maaf kepada PKI.

“Keppres ini merupakan upaya penyelesaian non-yudisial untuk korban, karena tidak dapat diselesaikan melalui jalur pidana,” ujarnya.

Mahfud menjelaskan bahwa kejahatan HAM berat di masa lalu sulit untuk diselesaikan di pengadilan karena banyak pelaku langsung yang sudah meninggal dunia.

“Dalam hukum pidana, hanya pelaku langsung yang bisa dihukum. Karena itu, penyelesaian non-yudisial dipilih,” tambahnya.

Dalam seminar yang menghadirkan tokoh-tokoh seperti Dr. Chusnul Mariyah dari Universitas Indonesia, Dr. Alfan Alfian dari Universitas Nasional, dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, berbagai isu penting terkait demokrasi di Indonesia turut dibahas. Para narasumber sepakat bahwa demokrasi Indonesia saat ini belum berjalan dengan baik.

Adi Prayitno mengkritisi fenomena koalisi mayoritas yang membentuk oligarki partai politik. “Sistem pemilu terbuka saat ini lebih brutal dibandingkan sistem tertutup pada era Orde Baru,” ujar Adi.

Sementara itu, Alfan Alfian mengusulkan perlunya revisi undang-undang pemilu dan undang-undang partai politik. “Presidensial threshold harus dihapus agar kita memiliki lebih banyak pilihan dalam pemilu,” ujarnya. Chusnul Mariyah juga menyarankan adanya integrasi nilai-nilai Islam dalam hukum politik untuk memperkuat demokrasi Indonesia.

Seminar ini menjadi wadah penting untuk membahas tantangan demokrasi Indonesia, khususnya terkait isu oligarki, dinasti politik, dan presidensial threshold yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip dasar demokrasi.

Zulfikar Arse, Presidium MN KAHMI dan anggota DPR RI dari Partai Golkar, dalam sambutannya menyatakan bahwa MN KAHMI terus berkomitmen untuk memberikan gagasan bagi kemajuan bangsa.

“Negara dibangun oleh tentara, tetapi pemerintahan dipandu oleh gagasan. Kami berharap seminar ini menghasilkan gagasan yang berguna bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” tutupnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Voicers Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D

    Analisa Strategi Kebijakan Luar Negeri Partai Golkar Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    • calendar_month Jumat, 19 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Oleh : Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Teori linkage politics yang digagas James N. Rosenau (1969) menegaskan bahwa partai politik berperan sebagai linkage agent yang vital dalam mentransmisikan kepentingan, ideologi, dan aspirasi konstituennya langsung ke dalam proses formulasi kebijakan luar negeri. Partai Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia mengaktualisasikan teori ini melalui pendekatan […]

  • Menlu RI Sugiono

    Menlu RI: Prabowo-Putin Akan Bahas Isu Global dan Regional

    • calendar_month Kamis, 19 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    ST. PETERSBURG RUSIA, CUPLIKAN.CO.ID – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebut Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan besar akan membahas isu-isu global dan regional dalam pertemuan mereka di St. Petersburg, Kamis (19/6). Hal ini disampaikan Sugiono saat mendampingi Presiden Prabowo dalam kunjungan resminya ke Rusia, menjawab kemungkinan dibahasnya konflik Iran-Israel dalam pertemuan bilateral […]

  • Voicer M. Shoim Haris (Wakil Sekjend DPP Partai Golkar)

    Bahlil, Muhammadiyah, NU : Inklusifisitas Partai Golkar

    • calendar_month Selasa, 20 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    *Oleh : M Shoim Haris “ Kembalinya si anak hilang “ demikian Agung Danarto Pengurus Muhammadiyah menimpali Bahlil (Ketum Partai Golkar), yang sebelumnya menegaskan bahwa Partai Golkar adalah anak sulung yang dilahirkan Muhammadiyah. Bahlil membeberkan, bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang turut membidani kelahiran Sekber Golkar yang menjadi cikal bakal Partai Golkar. Dalam kesempatan itu, Bahlil […]

  • Penyerahan surat tugas pada 5 Plt di Jawa Timur dari Pj Sekdaprov Jatim, Bobby Soeimarsono. Sumber foto : Pemprov Jatim.

    Pj Sekdaprov Serahkan SPT kepada Lima Plt. Bupati di Jawa Timur

    • calendar_month Selasa, 24 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada lima Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati di Ruang Kerja Pj. Sekdaprov Jatim, Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan No. 110, Surabaya, Senin (23/8). Penyerahan SPT ini dilakukan untuk menunjuk para Plt. yang akan menggantikan sementara posisi bupati di […]

  • Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya

    Indrajaya Dukung Kritik Saldi Isra soal Respons BNPB

    • calendar_month Jumat, 5 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Indrajaya, menyatakan dukungannya terhadap kritik Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto terkait pernyataan mengenai penanganan banjir di Aceh dan Sumatra. Dalam sidang uji materi UU TNI di MK pada Rabu (3/12/2025), Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala BNPB yang menyebut […]

  • Ketua Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Badko HMI Jatim, Dzulkarnain Jamil,

    HMI Jatim Desak DPR Transparan Gunakan Dana Reses untuk Kepentingan Rakyat

    • calendar_month Selasa, 28 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar membuka secara transparan laporan penggunaan dana reses yang tahun ini naik menjadi Rp702 juta per anggota.Langkah ini dinilai penting untuk menjaga akuntabilitas publik dan memastikan bahwa dana yang bersumber dari uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan […]

expand_less