Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Kasus Pandji dan Ujian Awal KUHP KUHAP Baru: Menjaga Kritik, Menegakkan Keadilan

Kasus Pandji dan Ujian Awal KUHP KUHAP Baru: Menjaga Kritik, Menegakkan Keadilan

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 13 Jan 2026
  • visibility 97
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BOGOR, BERITANEGERI.ID – Kegaduhan hukum yang melingkupi pelaporan terhadap komika Pandji Pragiwaksono atas materi stand‑up comedy berjudul Mens Rea bukan sekadar sensasi media. Insiden ini seolah menjadi fenomena luar biasa yang memantulkan tiga persoalan besar, pertama, kebebasan berekspresi di ruang digital, Kedua, peran hukum pidana baru, dan ketiga, kedewasaan negara hukum dalam merespons kritik. Bukan hanya tentang satu orang yang memiliki popularitas tinggi, tetapi tentang bagaimana bangsa ini memahami hukum sebagai sarana perlindungan, bukan pembungkaman.

Pelaporan tersebut mencerminkan bahwa ruang digital kini telah menjadi medan pertemuan antara ekspresi kreatif, sensitivitas sosial, dan tuntutan hukum. Ketika ekspresi bertemu reaksi berlebihan, negara dihadapkan pada dilema mendasar, apakah hukum pidana akan berfungsi sebagai alat keadilan atau justru menjadi instrumen dalam membatasi kebebasan berpendapat.

Semangat pembaruan hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa, pemidanaan tidak boleh dilakukan semata karena adanya kegaduhan publik, namun pemidanaan harus sesuai dengan nilai-nilai hukum positif yang ada di Indonesia yang berprinsip keadilan. Hukum pidana dirancang untuk bekerja secara selektif dan proporsional, dengan menimbang niat, konteks, dan tujuan dari suatu perbuatan (Mens Rea). Dalam konteks kebebasan berekspresi, kritik terhadap isu publik—termasuk yang disampaikan melalui satire dan komedi—merupakan bagian sah dari demokrasi yang sehat.

Masalah muncul ketika kritik disederhanakan menjadi penghinaan, dan perbedaan pandangan dipersepsikan sebagai ancaman. Jika pola ini dibiarkan, hukum pidana berpotensi kehilangan ruh keadilannya dan berubah menjadi alat yang menekan kreativitas serta keberanian warga negara untuk bersuara.

Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan sinyal penting tentang arah politik hukum nasional dalam situasi ini. Ia menegaskan bahwa berlakunya hukum pidana baru memberikan perlindungan terhadap praktik pemidanaan yang sewenang-wenang terhadap pengkritik pemerintah, dan menyebutkan bahwa kritik seperti yang disampaikan oleh Pandji tidak akan berakhir dengan pemidanaan yang tidak adil. 

Dengan KUHP dan KUHAP baru, pengkritik pemerintah seperti Pandji Pragiwaksono kami jamin tidak akan mengalami pemidanaan sewenang-wenang,” kutip Habiburokhman pada pernyataannya, selain itu Ketua Komisi III yang juga menjadi bagian perancang dan pembentuk (legislasi) pada KUHAP dan KUHP yang baru, menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana bertujuan menghapus praktik kriminalisasi terhadap ekspresi publik.

Pernyataan ini menegaskan komitmen legislator agar hukum pidana digunakan sebagai instrumen perlindungan masyarakat, bukan alat pembungkaman ekspresi. Namun, komitmen normatif tersebut hanya akan bermakna jika diterjemahkan secara konsisten dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum dituntut untuk tidak bersikap reaktif terhadap tekanan publik atau dinamika politik sesaat. Seperti ungkapan No Viral, No Justice yang sering kali menjadi preseden buruk aparat penegak hukum di Indonesia. Proses hukum harus dijalankan secara objektif, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip kehati‑hatian agar penilaian terhadap suatu ekspresi tidak tereduksi oleh opini massa.

Dalam konteks polemik materi komedi seperti Stand Up Comedy, pendekatan dialogis dan pemulihan relasi sosial patut dipertimbangkan sebagai jalan tengah atau bisa dikatakan jalan Restorative Justice, Pendekatan semacam ini memberikan ruang klarifikasi atas niat dan konteks ekspresi, sekaligus memungkinkan pihak yang merasa dirugikan menyampaikan keberatannya tanpa harus menyeret persoalan ke ranah pidana. Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa pemidanaan adalah langkah terakhir, bukan respons pertama.

Dinamika protes terhadap platform digital dan lembaga negara menunjukkan bahwa ruang publik digital memang membutuhkan tata kelola yang bijak. Namun, tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban ruang digital tidak boleh mengorbankan prinsip kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Perbedaan tafsir dan ketidaknyamanan sosial adalah keniscayaan dalam masyarakat plural dan tidak selalu harus diselesaikan melalui mekanisme pidana.

Kasus Pandji Pragiwaksono menjadi ujian awal bagi implementasi hukum pidana Indonesia yang baru. Dari kasus ini, publik dapat menilai apakah reformasi hukum pidana benar‑benar menghadirkan keadilan yang proporsional atau justru kembali pada pola represif masa lalu. Jawabannya sangat ditentukan oleh cara negara dan Aparat Penegak Hukum bisa menimbang konteks, kepentingan umum, dan soal kebebasan berekspresi dalam proses penegakan hukum.

Dengan menempatkan hukum pidana sebagai penjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban, negara dapat membuktikan bahwa reformasi hukum bukan sekadar perubahan teks, melainkan perubahan cara pandang. Inilah esensi hukum pidana modern, yaitu, tegas namun bijaksana, melindungi masyarakat tanpa mematikan kritik dalam kehidupan demokratis.

Oleh: Ghilman Hanif
*Penulis Merupakan Mahasiswa Magister Hukum (S2) Universitas Dirgantara Marsekal  Suryadarma, Jakarta Timur*

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Audiensi MN KAHMI

    MN KAHMI dan BNN Perkuat Kolaborasi Nasional Cegah Bahaya Narkoba

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 33
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal MN KAHMI, Syamsul Qomar, menyampaikan pernyataan resmi usai audiensi MN KAHMI dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Letjen Pol. Suyudi Ario Seto, di Jakarta pada Jumat (31/10/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan kolaborasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Indonesia. Audiensi berlangsung dengan jajaran pimpinan BNN, termasuk Deputi Pencegahan Irjen […]

  • Ketua Badan Legislasi Baleg DPR RI, Bob Hasan.

    RUU PSDK Didorong Perkuat Perlindungan HAM bagi Korban

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 57
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menegaskan bahwa revisi Rancangan Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban (RUU PSDK) harus menempatkan aspek hak asasi manusia (HAM) sebagai prioritas utama. Hal ini disampaikan Bob dalam rapat harmonisasi RUU PSDK di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/12/2025). Bob menilai bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban […]

  • Logo Dewan Pers

    Dewan Pers Ingatkan Aparat Wajib Lindungi Jurnalis Saat Aksi

    • calendar_month Jumat, 29 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pers mengeluarkan imbauan khusus kepada aparat keamanan agar benar-benar melindungi jurnalis yang bertugas meliput demonstrasi di Jakarta. Seruan ini disampaikan seiring meningkatnya risiko keselamatan awak media di lapangan akibat bentrokan saat unjuk rasa sejak Kamis (28/8). Dalam pernyataan resminya, Dewan Pers menegaskan bahwa jurnalis memiliki mandat undang-undang untuk melaksanakan tugas jurnalistik […]

  • Presiden Prabowo Subianto

    Membela Rakyat tak Pernah Salah

    • calendar_month Jumat, 28 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Oleh : Fathorrahman Fadli* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam etika kepemimpinan klasik, tindakan yang berpihak kepada mereka yang paling rentan selalu berada di sisi moral yang benar. Ia menghindarkan pemimpin dari kesewenang-wenangan dan menjaga integritas dirinya di mata publik. Negara, jelas bukan panggung untuk ambisi pribadi. Dalam kajian “modern state”, tindakan membela rakyat itu dapat memastikan […]

  • Front Pemuda Madura Dalam Seminar Kebangsaan bertema “Politik Santun: Upaya Pemuda Merawat Kohesi Sosial Menuju Pilkada 2024 Berintegritas”, Senin (25/11/2024)

    Pemuda Madura Deklarasikan Komitmen Politik Damai Sambut Pilkada

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 23
    • 0Komentar

    SUMENEP, CUPLIKAN.CO.ID – Pemuda Madura yang tergabung dalam Front Pemuda Madura (FPM) menyatakan komitmennya untuk mewujudkan pemilu damai menjelang Pilkada Serentak 2024. Deklarasi tersebut diwarnai ajakan mengedepankan politik santun dan menolak kekerasan dalam kontestasi politik di wilayah Madura. Dalam Seminar Kebangsaan bertema “Politik Santun: Upaya Pemuda Merawat Kohesi Sosial Menuju Pilkada 2024 Berintegritas”, Ketua Umum […]

  • DPR: Perempuan Adat Harus Punya Ruang Menentukan Masa Depan

    DPR: Perempuan Adat Harus Punya Ruang Menentukan Masa Depan

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 24
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penguatan hak kolektif perempuan masyarakat adat perlu menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat. Menurut Selly, perempuan adat memiliki peran strategis dalam menjaga, merawat, dan meneruskan kebudayaan di tengah masyarakat. Karena itu, perempuan adat juga perlu memperoleh […]

expand_less