Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Heboh! Dana Rp14 Triliun Diduga Kendalikan Politik Nepal

Heboh! Dana Rp14 Triliun Diduga Kendalikan Politik Nepal

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Rabu, 17 Sep 2025
  • visibility 20
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

NEPAL, CUPLIKAN.CO.ID – Nepal tengah diguncang krisis politik usai Perdana Menteri K.P. Sharma Oli mundur akibat gelombang protes besar-besaran yang dipimpin anak muda. Aksi yang menewaskan lebih dari 30 orang itu bukan hanya dipicu isu korupsi, pengangguran, dan pemblokiran media sosial, tapi juga dikaitkan dengan campur tangan asing—terutama Amerika Serikat.

Dokumen internal yang dibocorkan ke media menunjukkan sejak 2020, AS menggelontorkan lebih dari 900 juta dolar AS (setara Rp14 triliun) ke Nepal melalui berbagai program demokrasi, media, kesehatan, hingga reformasi politik. Dana ini sebagian besar disalurkan lewat konsorsium CEPPS, yang beranggotakan National Democratic Institute (NDI), International Republican Institute (IRI), dan International Foundation for Electoral Systems (IFES).

Sebagaimana dikutip dari The Sunday Guardian, besarnya alokasi ini dinilai janggal mengingat ukuran Nepal yang relatif kecil. Misalnya, pada Mei 2022 USAID menandatangani perjanjian senilai 402,7 juta dolar dengan Kementerian Keuangan Nepal, sementara Compact MCC bernilai 500 juta dolar masih berjalan meski menuai protes sengit.

Beberapa proyek yang dipertanyakan antara lain:

  • Proses Demokrasi: $8 juta, dijalankan NDI dan IFES.

  • Civil Society dan Media: $37 juta, lebih dari separuhnya sudah cair.

  • Kesehatan Reproduksi Remaja (ARH): $35 juta, disebut kritikus sebagai upaya pendekatan politik ke kelompok muda rentan.

  • Democracy Resource Center Nepal (DRCN): $500 ribu, dituding jadi corong propaganda.

Selain itu, surat resmi USAID ke Kementerian Keuangan Nepal menunjukkan ada lebih dari 100 LSM lokal yang menjadi sub-pelaksana, memperlihatkan bagaimana jaringan pendanaan ini bekerja hingga ke akar rumput.

NDI, IRI, dan IFES juga aktif melatih aktivis muda, mendorong reformasi partai, hingga membuat survei nasional yang memotret keresahan generasi muda Nepal. Ironisnya, kelompok inilah yang kini memenuhi jalanan Kathmandu dalam demonstrasi besar.

Kritikus menilai aliran dana jumbo itu lebih menyerupai rekayasa politik ketimbang bantuan pembangunan. Pola ini mirip dengan Bangladesh dan Kamboja, di mana program serupa dituding sebagai upaya perubahan rezim.

Kini, dengan lengsernya Oli, muncul pertanyaan besar: apakah gejolak demokrasi Nepal lahir murni dari rakyat, atau justru hasil intervensi sistematis yang didanai asing? (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapel Sistina bersiap untuk Konklaf 2025 ( Sumber Foto : AFP)

    Konklaf dari Abad Pertengahan hingga saat ini

    • calendar_month Selasa, 6 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    VATIKAN, CUPLIKAN.CO.ID – Konklaf seperti yang kita kenal sekarang berasal dari Abad Pertengahan dan didirikan untuk mencegah kekosongan Takhta Suci (Sede Vacante) yang berkepanjangan serta campur tangan dari pihak luar. Istilah “Konklaf” berasal dari dua kata Latin: cum (dengan) dan clavis (kunci). Dalam terminologi Gereja, istilah ini merujuk pada tempat tertutup di mana pemilihan Paus […]

  • Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco. Sumber foto : Instagram @sufmi_dasco

    Dasco: Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta Hanya Setahun

    • calendar_month Selasa, 26 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 73
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa anggota DPR tidak akan lagi menerima tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan setelah Oktober 2025. Ia menjelaskan, tunjangan tersebut hanya diberikan pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025, dengan tujuan untuk membayar kontrak rumah selama lima tahun masa jabatan anggota DPR periode 2024–2029. […]

  • Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar

    Cak Imin Minta Warga NU Tetap Tenang Sikapi Konflik PBNU

    • calendar_month Minggu, 30 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 27
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin meminta warga Nahdlatul Ulama (NU) tetap tenang dan tidak terpancing oleh memanasnya konflik di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ia menilai dinamika tersebut harus disikapi dengan kepala dingin sambil menunggu proses penyelesaian yang sesuai mekanisme organisasi. “Situasi ini tentu membuat banyak […]

  • Wakil Ketua Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia.

    Ahmad Doli Sebut Golkar Godok Dua Opsi Untuk Sistem Pilkada

    • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai saatnya Indonesia mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah agar lebih sesuai dengan konstitusi dan realitas sosial politik di lapangan. Dalam forum Urun Rembug DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) bertajuk “Masa Depan Golkar dan Sistem Pemilu di Indonesia” di AMPI Media Centre, […]

  • Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Sumber foto : KOMPAS.COM

    Dedi Mulyadi Nyaris Sempurna! Gubernur Lain Kalah Telak

    • calendar_month Jumat, 30 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAWA BARAT, CUPLIKAN.CO.ID – Elektabilitas dan kepuasan publik terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melesat nyaris sempurna. Dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Rabu (28/5), Dedi mencatat tingkat kepuasan mencapai 95 persen, mengungguli jauh para gubernur lain di Pulau Jawa. Sebagai perbandingan, tingkat kepuasan terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hanya di angka 60 […]

  • Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani

    Selly Gantina Kritik Skema Masyair Berisiko Bagi Jemaah

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 31
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengkritisi skema pergerakan jemaah haji pada fase Masyair yang dipaparkan Menteri Haji dan Umrah dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI terkait persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Selly mengaku bingung dengan alur pergerakan jemaah dari Arafah–Muzdalifah–Mina, terutama soal rencana kedatangan jemaah di Mina […]

expand_less