Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Ahmad Doli Sebut Golkar Godok Dua Opsi Untuk Sistem Pilkada

Ahmad Doli Sebut Golkar Godok Dua Opsi Untuk Sistem Pilkada

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Jumat, 1 Agt 2025
  • visibility 26
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menilai saatnya Indonesia mengevaluasi sistem pemilihan kepala daerah agar lebih sesuai dengan konstitusi dan realitas sosial politik di lapangan. Dalam forum Urun Rembug DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) bertajuk “Masa Depan Golkar dan Sistem Pemilu di Indonesia” di AMPI Media Centre, Menteng, Jakarta, Kamis (31/7), Doli memaparkan konsep pilkada asimetris yang tengah dikaji Partai Golkar.

Menurut Doli, ada dua opsi yang tengah digodok. Pertama, pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dikembalikan seluruhnya ke DPRD. Kedua, hanya pemilihan gubernur yang dikembalikan ke DPRD, sementara bupati dan wali kota dilakukan secara asimetris: sebagian dipilih langsung, sebagian melalui DPRD.

“Posisi gubernur berbeda dengan bupati dan wali kota. Titik sentral otonomi ada di kabupaten/kota. Gubernur itu perpanjangan tangan pemerintah pusat, tugasnya koordinatif. Karena itu wajar bila pemilihannya lewat DPRD agar komunikasi pusat dan daerah lebih efektif,” ujar Doli.

Ia menegaskan bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD tetap konstitusional. Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis, yang dalam praktiknya bisa dilaksanakan melalui DPRD, seperti pengalaman Indonesia di masa lalu.

Doli juga merinci tiga faktor yang menjadi dasar pertimbangan penerapan pilkada asimetris untuk bupati dan wali kota:

  1. Tingkat literasi politik masyarakat. Daerah dengan literasi rendah lebih rentan terhadap mobilisasi suara.

  2. Kapasitas ekonomi dan fiskal. Wilayah dengan ekonomi lemah cenderung rawan praktik politik uang.

  3. Kohesifitas sosial. Daerah rawan konflik sebaiknya tidak melakukan pemilihan langsung.

“Kalau tiga indikator ini rendah, maka pilkada lewat DPRD lebih aman dan efisien. Tujuannya bukan mengurangi demokrasi, tapi menyesuaikan dengan kapasitas masyarakat agar tidak terjadi distorsi besar,” jelasnya.

Ia juga menyinggung tren keterbukaan elite politik yang mulai membicarakan evaluasi sistem politik secara publik. Menurut Doli, hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan tokoh partai lain seperti Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar yang mendorong perbaikan sistem politik, termasuk pemilihan kepala daerah.

Doli menegaskan, Golkar ingin hadir dengan gagasan yang terukur untuk memperbaiki demokrasi lokal dan meningkatkan efektivitas otonomi daerah. “Bukan hanya soal siapa yang terpilih, tapi bagaimana kepala daerah bisa bekerja dengan baik tanpa terbebani praktik politik uang dan konflik sosial di lapangan,” pungkasnya (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra

    Koalisi Renggang, Paetongtarn Terjepit Usai Rekaman Telepon Bocor

    • calendar_month Jumat, 20 Jun 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    BANGKOK, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintahan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra berada di ambang krisis setelah Partai Bhumjaithai secara resmi menyatakan keluar dari koalisi penguasa. Langkah ini dipicu oleh beredarnya rekaman percakapan telepon kontroversial antara Paetongtarn dan mantan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Rekaman yang bocor ke publik pada 15 Juni itu memperdengarkan percakapan pribadi yang membahas […]

  • Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti.

    PKS Tegaskan Komitmen Perkuat Koperasi Lewat RUU Baru

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya untuk memperkuat koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pandangan fraksi disampaikan oleh Anggota Baleg DPR RI, Reni Astuti, dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan. Reni menekankan bahwa koperasi memiliki […]

  • Sumail Abdullah

    Sumail Abdullah Desak KKP Atasi Krisis Tangkapan Ikan Muncar

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ir. H. Sumail Abdullah, menyampaikan aspirasi masyarakat pesisir Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (24/11/2025). Dalam forum tersebut, Sumail menyoroti kegelisahan para nelayan terkait terus menurunnya hasil […]

  • Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji (tengah),

    Fraksi Partai Golkar Ajak Masyarakat Bersatu Perangi Judol

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, mengajak masyarakat untuk bersatu dalam menghadapi ancaman judi online yang kian meluas. Dalam diskusi bertajuk Dampak Judi Online dan Usaha Pemberantasannya, yang diadakan pada 12 November 2024 di Ruang Rapat Fraksi Golkar, Senayan, Jakarta, Sarmuji menekankan urgensi kolaborasi nasional dalam menangani permasalahan ini. “Saat […]

  • Jamaludin Malik, Caleg Ultraman

    Jamaludin Malik, Caleg Ultraman Dilantik Jadi Anggota DPR

    • calendar_month Selasa, 1 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Jamaludin Malik, anggota DPR terpilih periode 2024-2029, kembali mencuri perhatian publik dengan kostum kampanyenya yang tidak biasa. Dalam rangkaian pelantikan di Gedung DPR RI, Selasa (1/10/2024), Jamaludin mengenakan kostum “Ultraman” sebelum akhirnya berganti pakaian formal sesuai protokol. Kostum ikonik ini bukan hanya simbol pahlawan, tetapi juga bagian dari strategi kampanye yang berhasil […]

  • DPR RI saat Menerima perwakilan organisasi kepemudaan, dan mahasiswa dari berbagai universitas di antaranya Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Himpunan Mahasiswa Islam.

    Wakil Ketua DPR Minta Maaf, Janji Hentikan Tunjangan dan Kunker

    • calendar_month Rabu, 3 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 28
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf atas kinerja parlemen yang dinilai belum optimal dalam mewakili aspirasi rakyat. Permintaan maaf itu ia sampaikan saat menerima audiensi dengan perwakilan BEM SI, organisasi kepemudaan, dan keagamaan di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9). “Selaku pimpinan kami menyatakan permohonan maaf atas kekeliruan serta kekurangan kami […]

expand_less