Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pakar Ingatkan Dampak Pengembangan Bersama di Natuna Utara

Pakar Ingatkan Dampak Pengembangan Bersama di Natuna Utara

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Senin, 11 Nov 2024
  • visibility 24
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping baru saja mengeluarkan Joint Statement pada 9 November lalu, yang menyoroti peluang pengembangan bersama atau joint development di wilayah maritim yang diklaim tumpang tindih. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyampaikan kekhawatiran mendalam atas rencana tersebut, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kedaulatan Indonesia.

Dalam pernyataan bersama tersebut, terdapat butir kesembilan yang menyatakan bahwa kedua negara akan “menciptakan lebih banyak titik cerah dalam kerja sama maritim” melalui pengembangan bersama di wilayah yang diakui sebagai klaim yang tumpang tindih. Menurut Hikmahanto, kalimat ini menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksudkan mencakup wilayah Natuna Utara, yang selama ini diklaim Indonesia sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan berseberangan dengan klaim sepuluh garis putus oleh China.

“Jika yang dimaksud adalah wilayah Natuna Utara, maka ini adalah perubahan yang sangat mendasar dalam kebijakan Indonesia,” kata Hikmahanto lewat rilisnya yang diterima Radiant Voice pada Senin (11/11/2024). Sebelumnya, hingga akhir masa jabatan Presiden Jokowi, Indonesia secara konsisten menolak mengakui klaim sepihak China yang mencakup wilayah Natuna dalam peta sepuluh garis putus.

Hikmahanto menjelaskan bahwa sepuluh garis putus tersebut tidak memiliki dasar hukum dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang menjadi acuan internasional untuk batas maritim. Pada tahun 2016, Permanent Court of Arbitration (PCA) bahkan telah menolak klaim sepihak China, menyatakan bahwa klaim tersebut tidak sejalan dengan ketentuan UNCLOS.

Jika Indonesia kini memasuki joint development di wilayah tersebut, Hikmahanto khawatir hal ini dapat diartikan sebagai pengakuan atas klaim China. “Joint development hanya dapat dilakukan jika kedua negara mengakui adanya klaim maritim yang tumpang tindih,” ujarnya. Ini berarti, menurutnya, Indonesia berisiko mengubah sikapnya dalam isu kedaulatan di kawasan yang selama ini sangat dijaga.

Langkah ini juga dinilai bisa memicu reaksi dari negara-negara tetangga yang juga memiliki konflik maritim dengan China, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Hikmahanto menegaskan, “Negara-negara ASEAN mungkin akan mempertanyakan perubahan sikap Indonesia dan bahkan bisa meningkatkan ketegangan di kawasan.” Solidaritas ASEAN dalam menghadapi klaim sepihak China pun bisa terganggu.

Bahkan, negara-negara besar yang mengutamakan kebebasan navigasi seperti Amerika Serikat dan Jepang bisa merasa kecewa dengan posisi baru Indonesia ini. Menurut Hikmahanto, hal ini akan memiliki dampak yang signifikan bagi geopolitik di kawasan, terutama mengingat posisi strategis Laut Natuna sebagai jalur perdagangan internasional.

Ia menambahkan, jika benar pengembangan bersama dilakukan di wilayah Natuna Utara, maka seharusnya Presiden Prabowo melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mendapat masukan terkait kebijakan yang akan diambil. “Hal ini sangat penting untuk menghindari pelanggaran peraturan perundang-undangan Indonesia,” kata Hikmahanto.

Jika pengembangan bersama ini terlaksana tanpa konsultasi yang jelas, menurutnya, pemerintah Indonesia bisa dianggap mengabaikan sejumlah regulasi terkait kedaulatan wilayah dan ZEE. Bahkan, hal ini akan bertentangan dengan peta nasional yang selama ini diakui, di mana Natuna Utara adalah bagian dari wilayah Indonesia yang sah.

Selain itu, Hikmahanto memperingatkan bahwa dampak dari kesepakatan ini lebih menguntungkan bagi China daripada Indonesia. Menurutnya, China dapat memanfaatkan kerja sama ini sebagai bukti bahwa klaimnya telah diakui oleh Indonesia, sebuah langkah yang akan memperkuat posisi China dalam sengketa Laut China Selatan.

Langkah ini juga dapat memberikan persepsi internasional bahwa Indonesia telah mendukung China dalam perselisihan di Laut China Selatan. “Ini berlawanan dengan pidato pertama Presiden Prabowo yang menyatakan bahwa Indonesia tidak akan berada di belakang negara adidaya mana pun,” tutup Hikmahanto (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Fajar Zulkarnaen (Baju putih kedua dari kanan)

    Fajar Zulkarnaen, Dari Musik Punk ke Mimbar Perjuangan

    • calendar_month Minggu, 21 Sep 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    Oleh : MS. As-Syadzili* JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Selasa, 15 April 2025. Jakarta masih sibuk menata pagi saat saya tiba di District 89, sebuah gedung yang berdiri anggun di Jalan Warung Buncit No. 89. Dari luar, suasananya modern; kaca bening memantulkan hiruk-pikuk kota, seakan menegaskan denyut kehidupan metropolitan. Di depan kantor itu, ada coffee shop yang […]

  • DPR Dorong Inovasi Pendanaan untuk Perkuat Konservasi Global

    DPR Dorong Inovasi Pendanaan untuk Perkuat Konservasi Global

    • calendar_month Senin, 19 Okt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 20
    • 0Komentar

    Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, mendorong pengembangan skema pendanaan inovatif untuk memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan konservasi sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan manusia. Dorongan tersebut disampaikan Ravindra dalam forum Standing Committee on Sustainable Development pada Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, […]

  • Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, saat memberikan kuliah 'Konvergensi Sistem Nasional dan International Dalam Konteks NKRI', Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan RI (UNHAN), secara daring di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

    Berikan Kuliah Konvergensi Sistem Nasional dan International, Bamsoet Ingatkan Potensi Ancaman Global

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus dosen tetap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Trisakti, Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Universitas Jayabaya Bambang Soesatyo menuturkan sebagai bagian dari komunitas global, bangsa Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh dan situasi global. Perang Rusia-Ukraina, ketegangan China-Taiwan ataupun potensi konflik di semenanjung Korea, adalah sebagian […]

  • Koordinator Presidium MN Forhati Jamilah Abdul Gani (kanan) bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Wihaji.

    BKKBN dan FORHATI Jalin Sinergi Wujudkan Ketahanan Keluarga

    • calendar_month Kamis, 10 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) bersama Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Nasional dalam upaya memperkuat sinergi strategis menuju pembangunan keluarga yang berkualitas dan berdaya. Penandatanganan berlangsung pada Rabu, 9 Juli 2025, di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta. Kesepahaman ini ditandatangani oleh Kepala BKKBN, Dr. […]

  • Hendardi (SETARA Institute)

    Hendardi Nilai Komposisi Baru Pimpinan KPK Tidak Independen

    • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 22
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, menyoroti keputusan DPR RI memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Ia menilai keputusan tersebut berpotensi mengikis independensi KPK sebagai lembaga antikorupsi yang seharusnya bersifat independen. “Keputusan DPR RI memilih pimpinan KPK dari unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, dan mantan anggota BPK menunjukkan adanya patronase […]

  • Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso

    Pemalsuan Ijazah Kades Kangayan, IPW Soroti Keterlibatan ABD Siam

    • calendar_month Selasa, 24 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 29
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan Kepala Desa Kangayan, Arsan, kini memasuki babak baru setelah Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polres Sumenep untuk memeriksa ABD Siam, seorang anggota DPRD Sumenep yang diduga terlibat dalam kasus ini. IPW menyoroti peran ABD Siam yang disebut menandatangani ijazah palsu tersebut. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan […]

expand_less