Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Politik » Puspoll Indonesia: Lemahnya Ikatan Rakyat dan Partai Jadi Akar Masalah Demokrasi

Puspoll Indonesia: Lemahnya Ikatan Rakyat dan Partai Jadi Akar Masalah Demokrasi

  • account_circle Redaksi
  • calendar_month Selasa, 8 Jul 2025
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029 dinilai bukan hanya perubahan teknis, tetapi dapat menjadi pintu masuk menuju demokrasi yang lebih substansial. Direktur Program Puspoll Indonesia, Chamad Hojin, menyebut bahwa keputusan ini membuka ruang refleksi menyeluruh atas praktik politik elektoral yang selama ini terlalu transaksional dan dangkal dalam substansi.

“Selama ini pemilu kita ibarat pesta lima kotak, tetapi tidak melahirkan demokrasi yang dalam. Partisipasi publik tinggi secara angka, tetapi rendah secara makna. Hubungan rakyat dengan wakilnya sangat lemah. Ini akar krisis kepercayaan politik,” ujar Hojin kepada media, Senin (8/7/2025).

Menurutnya, problem utama demokrasi elektoral Indonesia bukan hanya pada tata waktu penyelenggaraan pemilu, tetapi pada arsitektur politik yang lemah dalam memperkuat institusi partai, memperdalam kesadaran pemilih, dan membangun koneksi antara suara dengan kebijakan publik.

Krisis Representasi dan Rendahnya Party ID

Puspoll Indonesia telah lama menyoroti rendahnya party identification (party ID) masyarakat terhadap partai politik. Data mereka menunjukkan bahwa sebagian besar pemilih tidak memiliki ikatan ideologis maupun emosional dengan partai tertentu. Pemilih cenderung berpindah-pindah dan bersikap pragmatis.

“Party ID kita sangat rendah. Pemilu hanya jadi rutinitas lima tahunan tanpa dampak yang kuat terhadap partai. Akibatnya, partai tidak tumbuh sebagai institusi ideologis, melainkan sebagai kendaraan elektoral semata,” papar Hojin.

Lemahnya identifikasi ini menyebabkan tidak ada partai yang dominan sejak era reformasi. Partai pemenang hanya memperoleh suara 17–22 persen, sehingga koalisi pemerintahan pun terbentuk secara pragmatis tanpa fondasi visi dan arah yang kuat.

Sistem Rekrutmen Politik yang Bermasalah

Lebih lanjut, Puspoll mengkritik sistem rekrutmen calon legislatif oleh partai yang dinilai sangat pragmatis, bahkan cenderung transaksional. Menurut Hojin, banyak partai justru lebih mempertimbangkan “isi rekening” calon ketimbang gagasan atau komitmen terhadap publik.

“Dalam banyak kasus, orang bisa masuk daftar caleg hanya karena punya modal finansial. Ini sangat berbahaya karena membuat demokrasi dikuasai oleh pemilik modal, bukan pemilik gagasan,” ungkapnya.

Padahal, sistem politik yang sehat membutuhkan politisi yang tumbuh dari basis pemilih, memiliki hubungan langsung dengan konstituen, dan membawa agenda publik ke parlemen. Hal ini hampir tak ditemukan dalam praktik politik kita hari ini.

Empat Putusan MK dan Peluang Merombak Sistem

Hojin menyebutkan, saat ini setidaknya ada empat putusan penting dari MK yang jika ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah dan DPR, bisa menjadi jalan bagi reformasi menyeluruh sistem kepemiluan:

  1. Penghapusan presidential threshold: dari 20% menjadi 0%

  2. Pembatalan parliamentary threshold: ambang batas parlemen 4%

  3. Penghapusan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah

  4. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029

“Keempat putusan ini membuka ruang desain baru bagi sistem demokrasi kita. Kita bisa mendesain pemilu yang lebih adil, partisipatif, dan substantif. Tapi itu hanya akan terjadi jika ada kemauan politik,” kata Hojin.

Momentum Mendesain Ulang Demokrasi

Menurut Puspoll, pemilu seharusnya tidak hanya soal teknis dan logistik, tetapi harus dipandang sebagai sarana pendidikan politik. Maka, pemisahan pemilu dapat dijadikan ruang untuk menata sistem: memperbaiki relasi partai dan rakyat, mendorong kaderisasi yang sehat, dan memutus dominasi politik uang.

“Putusan MK ini bisa menjadi titik balik. Kita harus berani meninggalkan demokrasi kosmetik yang hanya sibuk pada citra, logistik, dan kalkulasi elektoral, menuju demokrasi substantif yang berpijak pada nilai, gagasan, dan representasi yang sejati,” pungkas Hojin.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa mulai 2029, pemilu nasional—yang meliputi presiden, DPR, dan DPD—akan dipisah dari pemilu lokal—yang meliputi DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota. Format “pemilu lima kotak” yang selama ini menjadi ciri khas pesta demokrasi di Indonesia, tidak akan lagi berlaku (RED).

  • Penulis: Redaksi

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pengungsi Palestina berdiri di sekitar kawah yang disebabkan oleh serangan Israel di kamp al-Mawasi Khan Younis Gaza, pada Sabtu (10/9/24). Sumber foto : Mahmoud Bassam/Anadolu Agency/Aljazeera).

    Merobek Paru-Paru, Memisahkan Tubuh, Ini Bom yang Dipakai Israel di Al-Mawasi

    • calendar_month Jumat, 13 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 25
    • 0Komentar

    GAZA, CUPLIKAN.CO.ID – Tiga bom yang dijatuhkan oleh pesawat tempur Israel pada tenda-tenda pengungsi di selatan Gaza meninggalkan tiga kawah raksasa. Banyak pertanyaan yang muncul mengenai penggunaan amunisi sebesar itu di ruang yang sangat padat penduduk. Pada Selasa dini hari, pengeboman Israel di al-Mawasi menewaskan setidaknya 19 orang dan melukai banyak lagi. Setidaknya 22 orang […]

  • Kaharudin (Kiri) saat bergabung ke Partai Golkar sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun AMPI di DPP Partai Golkar Jakarta.

    Suara dari Enok di Tubuh Golkar, Kaharudin : Tangga Politik Tidak Dibangun dari Atas

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Suara itu muncul dari ujung seberang digital—parau tapi penuh semangat. Dalam setiap jeda dan helaan nafasnya, seolah tersimpan kisah panjang tentang akar, tanah, dan perjuangan yang tak mudah ditebak. Kami tak pernah bersua muka, tak sempat bertegur sapa secara langsung, tapi lewat WhatsApp dan berlembar-lembar Voice Note, Kaharuddin HSNDM menuturkan hidupnya dengan […]

  • Sekjen DPP Partai Golkar, M.Sarmuji, dalam acara soft launching Media Centre AMPI di bilangan Menteng Jakarta pada Rabu (28/5/2025). Sumber foto : Instagram @arifrosyid.id

    Media Centre AMPI Diluncurkan, Golkar Dekati Gen Z

    • calendar_month Rabu, 28 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan pentingnya pendekatan politik yang lebih halus dan kreatif untuk menarik minat anak muda. Hal ini disampaikannya saat meresmikan peluncuran media center Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (28/5/2025). Menurut Sarmuji, masih banyak generasi muda yang memandang politik sebagai dunia penuh intrik […]

  • Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar

    Kemendagri: Ormas Boleh Punya Tambang, Parpol Kenapa Tidak?

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 32
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, secara terang-terangan menyuarakan perlunya revisi aturan yang melarang partai politik memiliki badan usaha. Dalam acara penyerahan dana bantuan parpol ke DPP Partai Gerindra senilai Rp20 miliar, Bahtiar menilai pembatasan sumber pendanaan partai politik sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Ia membandingkan dengan organisasi […]

  • Ketua DPW PPP Jatim, Hj.Mundjidah Wahab

    Tolak SK Menkum, PPP Jatim Tegaskan Komitmen Jaga Marwah Partai

    • calendar_month Kamis, 2 Okt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    SURABAYA, CUPLIKAN.CO.ID – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menegaskan komitmen untuk menjaga marwah partai di tengah polemik dualisme kepemimpinan. Mereka menolak Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum RI yang mengesahkan kepengurusan PPP versi Muhammad Mardiono. Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab, menilai keputusan itu diambil tergesa-gesa tanpa memperhatikan fakta forum Muktamar […]

  • Dukung Mimpi Seorang Guru, Nilam Bantu Guru Suharni Selesaikan Studi S2 dengan Dana Pribadi

    Dukung Mimpi Seorang Guru, Nilam Bantu Guru Suharni Selesaikan Studi S2 dengan Dana Pribadi

    • calendar_month Kamis, 27 Agt 2026
    • account_circle MA
    • visibility 23
    • 0Komentar

    Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nilam Sari Lawira (NSL), memberikan bantuan dari dana pribadinya kepada Suharni, pengajar Kimia dan Informatika di SMA Negeri 1 Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah (Sulteng), untuk mendukung penyelesaian pendidikan Strata Dua (S2). Bantuan tersebut adalah bentuk dukungan NSL terhadap para tenaga pendidik yang terus berupaya […]

expand_less