Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » DPR: Perempuan Adat Harus Punya Ruang Menentukan Masa Depan

DPR: Perempuan Adat Harus Punya Ruang Menentukan Masa Depan

  • account_circle MA
  • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
  • visibility 23
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina menilai penguatan hak kolektif perempuan masyarakat adat perlu menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.

Menurut Selly, perempuan adat memiliki peran strategis dalam menjaga, merawat, dan meneruskan kebudayaan di tengah masyarakat. Karena itu, perempuan adat juga perlu memperoleh ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di wilayahnya.

Hal tersebut disampaikan Selly saat kunjungan kerja Baleg DPR RI ke Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (10/8/2026) sebagaimana dilansir dpr.go.id

Ia menjelaskan, persoalan yang dihadapi perempuan dalam komunitas adat tidak dapat dilepaskan dari kultur, tradisi, dan nilai-nilai yang berkembang di masing-masing daerah. Keberagaman tersebut, kata dia, perlu dihormati dan dipertahankan, sekaligus menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU Masyarakat Adat.

“Hak kolektif masyarakat adat, terutama perempuan, menjadi sangat krusial. Kita tahu banyak sekali persoalan perempuan yang terjadi di ranah sosial. Ada beberapa kultur di masyarakat adat, bukan hanya di Papua tetapi juga di Nusa Tenggara, yang tentu harus dipertahankan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan RUU ini,” ujar Selly, yang juga merupakan Anggota Komisi VIII DPR RI.

Selly menambahkan, penguatan hak kolektif perempuan adat tidak cukup hanya berkaitan dengan perlindungan sosial dan budaya. Hak tersebut juga perlu diarahkan pada peningkatan keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta pengelolaan potensi ekonomi yang berada di wilayah adat.

Menurutnya, perempuan masyarakat adat tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat dari pembangunan. Mereka harus diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif, termasuk dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang berdampak terhadap kehidupan komunitas adat.

“Hak kolektif itu bisa menjadi bagian dari yang disampaikan dalam berbagai masukan, termasuk bagaimana mereka bisa mendapatkan bagian penerimaan atau menjadi agen pembangunan. Ini tentu menjadi salah satu poin yang akan dibahas dalam RUU Masyarakat Adat,” jelas politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Ia menegaskan, ketentuan mengenai partisipasi perempuan masyarakat adat perlu dirumuskan secara jelas dalam RUU Masyarakat Adat. Kejelasan tersebut penting agar perempuan memiliki posisi yang setara dalam proses pembangunan dan dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil.

Dengan demikian, pembangunan di wilayah adat diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan potensi daerah, tetapi juga memperkuat posisi perempuan sebagai bagian penting dari komunitas adat.

“Partisipasi perempuan harus menjadi perhatian, agar mereka ikut terlibat dalam pembangunan dan bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Ini yang menjadi salah satu fokus dalam RUU Masyarakat Adat,” pungkasnya.

  • Penulis: MA

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Planning and Control Room milik TPK Ambon

    Transformasi TPK Ambon Tingkatkan Efisiensi Bongkar Muat dan Keamanan

    • calendar_month Kamis, 17 Okt 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 26
    • 0Komentar

    AMBON, CUPLIKAN.CO.ID – Terminal Petikemas Ambon (TPK Ambon) mengalami transformasi besar yang membuat kegiatan bongkar muat lebih cepat, tertib, dan aman. Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Maluku, H. B. Sirait, memuji langkah PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) yang konsisten melakukan penataan di TPK Ambon, menjadikan area terminal lebih teratur dibandingkan sebelumnya. “Sebelum […]

  • Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti.

    Reni Astuti Apresiasi MOU Indonesia-Qatar Untuk Bangun 1 Juta Rumah

    • calendar_month Jumat, 10 Jan 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 24
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Rabu (8/1/2025). Kerja sama ini merupakan bagian dari program nasional untuk membangun 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Sheikh […]

  • Menteri Wihaji saat menyampaikan sambutan dalam acara peringatan 40 hari meninggalnya Kholis Malik (Politisi Partai Golkar) di Cakung Jakarta pada Jum'at (27/12/2024)

    Menteri Wihaji Kenang Kholis Malik Sebagai Mentor dan Sahabat Sejati

    • calendar_month Sabtu, 28 Des 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 30
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Dalam peringatan 40 hari wafatnya Kholis Malik, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menyampaikan kenangan dan penghormatan mendalam terhadap almarhum. Acara berlangsung di Cakung, Jakarta Timur, pada Jumat (27/12/2024), dan dihadiri keluarga besar serta kolega almarhum. Wihaji memulai sambutannya dengan mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari anak didik Kholis […]

  • Anggota Komisi IV DPR RI F-PKB, Rina Sa'adah

    Beras Ilegal Ancam Harga Pasar, Rina Sa’adah Protes

    • calendar_month Selasa, 25 Nov 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 60
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Temuan 250 ton beras ilegal asal Thailand di Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh, dinilai berpotensi mengganggu stabilitas harga pangan nasional dan merugikan petani lokal. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Rina Sa’adah, menegaskan bahwa skala penyelundupan tersebut dapat mengguncang pasar beras dalam negeri jika tidak segera ditindak. Rina menilai masuknya beras ilegal […]

  • Megawati

    Megawati Ajak Dunia Waspadai Bahaya Hoax dari Teknologi AI

    • calendar_month Rabu, 18 Sep 2024
    • account_circle Redaksi
    • visibility 19
    • 0Komentar

    ST.PETERSBURG, CUPLIKAN.CO.ID – Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan peringatan serius tentang potensi bahaya hoax yang diciptakan menggunakan kecerdasan buatan (AI). Dalam pidatonya di St Petersburg, Rusia, ia menyinggung bagaimana teknologi AI digunakan untuk menyebarkan informasi palsu dan memicu kericuhan. “Hoax yang dibuat lewat AI sudah menciptakan kerusuhan, ini menjadi ancaman serius bagi kemanusiaan,” […]

  • Demo buruh

    Demo Buruh di DPR, KPBI Bawa 10 Tuntutan Besar

    • calendar_month Kamis, 28 Agt 2025
    • account_circle Redaksi
    • visibility 44
    • 0Komentar

    JAKARTA, CUPLIKAN.CO.ID – Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) bersama Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh mulai bergerak menuju Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Aksi bertajuk “Gerakan Buruh Indonesia Bergerak: Wujudkan Kedaulatan Rakyat, Hapus Penindasan dan Penghisapan” ini direncanakan digelar hari ini. Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, menyebut aksi kali […]

expand_less